Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT (CONTRACT OF CARRIAGE BY SEA) DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA MILIK PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN ASAS KESEIMBANGAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PIHAK KETIGA SEBAGAI PIHAK BERSENGKETA DALAM ARBITRASE PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PENGANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepemilikan Modal Asing Dalam Perbankan Indonesia Dikaitkan Dengan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESELAMATAN PENGANGKUTAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA MELALUI LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESEPEKATAN PERJANJIAN KONFERENSI KE VI DI HONGKONG DI BIDANG PERTANIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT UNTUK MENYEDIAKAN KELAIKLAUTAN KAPAL YANG MENINGKAT STANDARNYA SESUAI DAERAH PELAYARAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN THE HAGUE-VISBY RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI WARALABA (FRANCHISOR) TERHADAP PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE) ATAS PENYALAHGUNAAN RAHASIOA DAGANG DALAM PERJANJIAN WARALABA DIKAITKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA DAN UU NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA (FRANCHISE) DALAM HAL PEMUTUSAN PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) OLEH PEMBERI WARALABA (FRANCHISOR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBATALAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK INDONESIA DAN UNIDROITPRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH/INVESTOR SEBAGAI PENGGUNA JASA BROKER DALAM PERDAGANGAN VALUTA ASING DI PT. AGRODANA FUTURES DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA (HOST COUNTRY) BAGI INVESTOR ASING MELALUI PERJANJIAN PENANAMAN MODAL BILATERAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya (Outsourcing) Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial Guna Mewujudkan Investasi Yang Kondusif Dalam Rangka Mencapai Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERKENAL TERHADAP PENJUALAN MERCHANDISE DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PROPINSI JAWA BARAT PASCA DIBERLAKUKANNYA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MOD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TIKET ONLINE PENERBANGAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BARANG DALAM PENUNTUTAN KARGO DIKAITKAN DENGAN UNCTAD / ICC RULES FOR MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENTS TAHUN 1991 DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG MASKAPAI PENERBANGAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT TIDAK TERANGKUT DENGAN ALASAN KAPASITAS UDARA (DENIED BOARDING PASSANGER) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI INSTRUMEN SAFEGUARDS GATT/WTO DAN PENERAPANNYA TERHADAP INDUSTRI BAJA HILIR DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PELAKU USAHA PENJUAL LAMPU HID DITINJAU DARI IZIN IMPOR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Penanaman Modal Asing Atas Pelanggaran Kontrak Penanaman Modal Oleh Pemerintah Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Konvensi Miga (Cinvention Establishing The Multilateral Invesment Guar

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI NASIONAL DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING MELALUI PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA GENERASI PERTAMA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PERLUASAN MEREK ATAS BARANG TIDAK SEJENIS DIKAITKAN DENGAN PENGGUNAAN MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN (NON USE) OLEH PIHAK LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN UDARA DENGAN PENERAPAN PRINSIP PRESUMPTION OF LIABILITY ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT KEHILANGAN BARANG DITEMPATTUJUAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENYEDIAAN PINTU LINTASAN KERETA API TERKAIT PELAYANAN DAN KESELAMATAN KERETA API DAN PENGGUNA JALAN RAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN KONTRAK JUAL BELI GAS SECARA SEPIHAK OLEH BP MIGAS/SKK MIGAS SEBAGAI AKIBAT DARI DITERBITKANNYA SURAT NO. 0499/BP00000/2011/S2 DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KERUGIAN NEGARA DIBIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA YANG DISEBABKAN OLEH PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DIKAITKAN DENGAN UNITED NATI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN MAYORITAS SAHAM ASING PADA SEKTOR USAHA PERBANKAN TERHADAP PERKONOMIAN NASIONAL DITINJAU DARI UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PP NO. 29 TAHUN 1999 TENTANG PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN PENGALIHAN ASET PDAM KOTA SORONG KEPADA PT. TIRTA REMU ANTARA PEMERINTAH KOTA SORONG DENGAN PT. TIRTA REMU DIHUBUNGKAN DENGAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS BENTUK BADAN HUKUM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAI PENGGANTI BP MIGAS PASCA DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3135 TAHUN 2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS INTERNATIONAL STANDARD FOR PHYTOSANITARY MEASURES 15 (ISPM 15): GUIDELINES FOR REGULATING WOOD PACKAGING MATERIAL TERHADAP PERLINDUNGAN KESEHATAN TUMBUHAN DAN KEGIATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL KHUSUSNYA EKSPOR PRODUK KEMASAN KAYU IN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DALAM MENARIK MASUKNYA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEPPRES NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KONTRAK ANAK BUAH KAPAL (ABK) DIKAITKAN DENGAN MARITIME LABOUR CONVENTION 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ASPEK PAJAK PENGHASILAN DALAM PENANAMAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA TERHADAP PERUSAHAAN MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS KARAHA BODAS LLC MELAWAN PERTAMINA DAN PT. PLN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI EKSISTENSI ELECTRONIC BILL OF LADING DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN LAUT MENURUT CMI RULES FOR ELECTRONIC BILLS OF LADING TAHUN 1990 DARI COMMISSION MARITIME INTERNATIONAL (CMI) DAN ANTISIPASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMPLIKASI JABATAN RANGKAP DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN PRINSIP RULE OF REASON DAN PER SE ILLEGAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAH TIDAK SE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM, ASURANSI DALAM PERDAGANGAN VIA INTERNET (E-INSURANCE) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG JO. UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN MEMBAYAR AVARY UMUM ATAS MUNCULNYA KERUGIAN LAUT DALAM PENGANGKUTAN LAUT TERHADAP PARA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DITINJAU DARI KUHD DAN YORK/ANTWERP RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGARUH LIBERALISASI INVESTASI ASING TERHADAP PERUSAHAAN BUMN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN KARTEL DALAM INDUSTRI SEMEN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL (EXPORT SALES CONTRACT) YANG DIBUAT OLEH PT. FUJI PALAPA TEXTILE INDUSTRIES DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PERDATA DAN CISG 1980

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SENGKETA ANTARA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN TENTANG KEBIJAKAN KOREA SELATAN MENGENAKAN ANTI DUMPING TERHADAP PRODUK KERTAS IMPOR DARI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SENGKETA DAGANG GENETICALLY MODIFIED FOODS ANTARA AMERIKA SERIKAT DENGAN UNI EROPA MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN ATAS BARANG YANG DIAKIBATKAN OLEH BAHAYA LAUT DALAM PENGIRIMAN MENGGUNAKAN KAPAL LAUT TERKAIT DENGAN HAGUE-VISBY RULES DAN KITAB UNDANG-UDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TATA CARA PENETAPAN DAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ONLINE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 YTAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAKAN ANAK BUAH KAPAL YANG TIDAK KOMPETEN YANG MENGAKIBATKAN SUATU KECELAKAAN PADA KAPAL KARGO BERDASARKAN ROTTERDAM RULES DAN HUKUM DI INDONESIA""TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAKAN ANAK BUAH KAPAL YANG TIDAK KOMPETEN YANG MEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BUILD, OPERATE, AND TRANSFER (BOT) ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DENGAN INVESTOR SWASTA TENTANG PEMBANGUNAN PASAR DAN TERMINAL PARUNG BESERTA FASILITAS PENUNJANGNYA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog