Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENCHARTER KAPAL DAN PEMILIK KAPAL BERDASARKAN PERJANJIAN CHARTER WAKTU ATAS TINDAKAN NAHKODA DIKAITKAN DENGAN KUHD DAN HAGUE-VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENERBANGAN (FLIGHT DELAYED) PESAWAT DALAM PENGANGKUTAN UDARA NIAGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK KARYA ANTARA P.T. FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTA NG PENANAMAN MODAL ASING Dan KUH PERDATA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JANGKA WAKTU PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI PENANAMAN MODAL ASING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN DARAT ATAS TUNTUTAN GANTI-RUGI TERHADAP BARANG YANG DIASURANSIKAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGIATAN DIRECT SELLING BADAN USAHA MULTI-LEVEL MARKETING DIHUBUNGKAN DENGAN KEGIATAN PERDAGANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR GULA OLEH PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA DA PT SURVEYOR INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESEPAKATAN KERJASAMA OPERASI/JOINT OPERATION AGREEMENT ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DAN PT. EXXON MOBIL OIL INDONESIA MENGENAI PENGELOLAAN LADANG MINYAK DAN GAS BUMI DI BLOK CEPU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BIAK NUMFOR DENGAN BV. TIRTA PAPUA DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN COOPERATION AGREEMENT SEBAGAI SALAH SATU CARA PERDAGANGAN DALAM SISTEM COUNTER TRADE SEBAGAI USAHA PENEROBOSAN EKSPOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING PT. CHEVRON TEXACO ENERGY INDONESIA LTD. DALAM PEMBANGUNAN PLTP UNIT III DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PELAYANAN SATU ATAP BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELUANG INVESTASI DALA PENYELENGGARAAN FREKUENSI 3 GENERATION (3G) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMANFAATAN FASILITAS BANTUAN EKONOMI DARI ISLAMIC DEVELOPMENT BANK OLEH NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DALAM CHARTER OF THE ECONOMICS RIGHT AND DUTIES OF STATES (CERDS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN (TAX HOLIDAY) KEPADA PENANAM MODAL ASING DALAM RANGKA KEPENTINGAN EKONOMI NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI SEKTOR WARALABA BERDASARKAN PERMENDAG NO. 58/M-DAG/PER/9/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAG NO. 07/M-DAG/PER/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN DALAM WARALABA UNTUK JENIS USAHA JASA MAKANAN DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAWARAN TENDER OLEH PERUSAHAAN ASING DALAM KONTRAK KARYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BAPEPAM NO.IX. H.1 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN MODEL HUKUM UNCITRAL TENTANG TRANSFER KREDIT INTERNASIONAL DALAM TRANSAKSI PENGIRIMAN DANA LINTAS NEGARA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN NASABAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEDERHANAAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERDAGANGAN BEBAS DI KAWASAN ASEAN (AFTA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENETAPAN TARIF UANG TAMBANAG DIBIDANG PENGANGKUTAN LAUT JENIS KAPAL CONTAINER DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERPANJANGAN KONTRAK KARYA ANTARA P.T. FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETEMPAT (PAPUA) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROPINSI P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRIVATISASI PAM JAYA SEBAGAI BUMD YANG BERGERAK DI SEKTOR AIR DALAM KERJASAMA ANTARA PAM JAYA DENGAN SUEZ LYONNAISE DAN THAMES WATER DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS THE BIOTERRORISM ACT OF 2002 TERHADAP EKSPOR HASIL PERTANIAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDISKEBERADAAN PERJANJIAN ESCROW (ESCROW AGREEMENT) DALAM PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENANAMAN MODAL SWASTA DALAM SEKTOR PENYEDIAAN AIR MINUM DI INDONESIA DITINJAU DARI KEWAJIBAN NEGARA DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP) DALAM GATT/WTO DAN KEBIJAKAN GSP UNI EROPA SERTA PELAKSANAANNYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP-PRINSIP HUKUM DALAM UNCITRAL LEGAL GUIDE ON ELECTRONIC FUNDS TRANSFER SERTA KESIAPAN PERANGKAT HUKUM NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RULES OF ORIGIN DALAM KERANGKA FTA (FREE TRADING AGREEMENT) ASEAN DAN JEPANG DIKAITKAN DENGAN KEBIJAKAN ESKPOR IMPOR DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS INDONESIA PADA SEKTOR JASA PARIWISATA PERHOTELAN DALAM GATS-WTO DIKAITKAN DENGAN PERPRES NO. 111 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA Y

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STANDARDISASI BARANG DAN JASA MENURUT UU NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DIBANDINGKAN DENGAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE DIHUBUNGKAN DENGAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN BEBAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN WIPO ARBITRATION AND MEDIATION CENTER PADA PERKARA KEPEMILIKAN NAMA DOMAIN ANTARA INDIAN FARMERS FERTILISERS COOPERATIVE Ltd. v. INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2924K/Sip/1981 TENTANG SENGKETA BASIC AGREEMENT FOR JOINT VENTURE ANTARA PT. BALAPAN JAYA DENGAN AHJU FORESTRY Co. Ltd. DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING Jo.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 294K/PDT.SUS/2012 TENTANG KARTEL PENGGUNAAN INDUSTRI FARMASI KELAS TERAPI AMLODIPINE BESYLATE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 2468 K/PDT/2000, PT ASURANSI TAKAFUL UMUM MELAWAN PT. TITIPAN KILAT SUPRAPTO TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUSAKAN BARANG MUATAN AKIBAT KELALAIAN PENYEDIA KAPAL PENGANGKUT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 263/PDT.G/2001/PN.JKT.PST MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE THE COCOA MERCHANTS ASSOCIATION OF AMERICA, INC ANTARA FA. SINAR NUSANTARA VS. BALMAC INTERNATIONAL, INC

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NO. 101/PDT/PT.DKI MENGENAI PEMUTUSAN SECARA SEPIHAK INTERNATIONAL DISTRIBUTION AGREEMENT ANTARA GARUDA POWER EQUIPMENT MELAWAN GENERAL MOTOR CORP.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PENCARTER KAPAL DALAM MENUNJUKAN PELABUHAN YANG AMAN (SAFE PORT) BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DAN DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN DALAM KUHD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSUL PERUBAHAN KONTRAK DAN AKIBATNYA DALAM KONTRAK JUAL BELI (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN UN CISG 1980 (UNITED NATION CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS 1980) DAN KETENTUAN DALAM HUKUM DI I

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2012 TENTANG PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEP DENIAL OF JUSTICE DALAM INVESTASI INTERNASIONAL BERDASARKAN PRAKTIK ARBITRASE INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM DUGAAN PRAKTIK DUMPING YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA UKRAINA TERHADAP PRODUK IMPOR TEPUNG TERIGU NEGARA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN GATT/WTO 1994

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LIBERALISASI JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN GATS/WTO DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LIBERALISASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DAN PRIVATISASI PLN DITINJAU DARI AMANAH PASAL 33 UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM UNTUK PT. PALYJA DAN PT. AETRA TERHADAP PEMBATALAN KONTRAK PENGELOLAAN AIR DENGAN PT. PAM JAYA OLEH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MERGER ANTARA PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk. DAN PT CHANDRA ASRI INTI SEJATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

NASIONALISASI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOMR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN YANG BERGERAK PADA BIDANG SUMBER DAYA ALAM DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog