Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

PELAKSANAAN KEWAJIBAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBLITY DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,M.H. - Pupung Faisal, S.H.,M.H. - Satrio Nugroho

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENAMANAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 20

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,M.H. - Hj. Aam Suryamah, S.H.,M.H. - Tedy Setiawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAANPENGADAAN BARANG/JASA MEALUI INTERNET (E-PROCEREMENT) DI PT PLN (PERSERO) P3B JAWA BALI REGION JABAR DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR : 080.K/DIR/2008 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PT. PLN (PERSERO) JO. T

An-An Chandrawulan, S.H.,M.H. - Anita Afriana, S.H.,M.H. - Gina Marliana

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENERAPAN PERATURAN DEMMURAGE BERDASARKAN PERJANJIAN CHARTER PERJALANAN DIKAITKAN DENGAN THE ROTTERDAN RULES DAN KUHD

Arman Adhi Kusuma - Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,M.H. - Sudaryat, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN ELECTRONIC SIGNATURE BERKAITAN DENGAN KEGIATAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI SEKTOR PERBANKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,M.H. - Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H.,LL.M. in IT Law. - Laura Gabriella Amanda Engko

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGENAI PENERAPAN WAJIB LETTER OF CREDIT (L/C) EKSPOR DALAM RANGKA MEMPERLANCAR PEROLEH HASIL DEVISA EKSPOR NEGARA MENURUT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 10/M-DAG/PER/3/2009 DIKAITKAN DENGAN PRAKTIK TRANSFER PRICING

An-An Chandrawulan, S.H.,M.H. - Anita Afriana, S.H.,M.H. - Fitri Lutfiana

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEPEMILIKAN PENANAMAN MODAL ASING ATAS PT YANG BERGERAK DI BIDANG YANG TERMASUK DALAM NEGATIVE LIST MELALUI PERJANJIAN DENGAN WNI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING

Bima Rio Febrianus - Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,M.H. - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM KEPENTINGAN EKONOMI NASIONAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI MELALUI PRODUCTION SHARING CONTRACT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DAN UNDAG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG

An-An Chandrawulan, S.H.,M.H. - Dr. Sri Sunarni Sunarto, S.H.,M.H. - Soraya Adhe Setiani

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK INVESTOR ASING DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI MELALUI KONTRAK PRODUCTION SHARING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

An-An Chandrawulan, S.H.,M.H - Dr. Hj. Tenne Rustini W.,S.H.,M.H - Louise P.E. Latupeirissa

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENGAMBILALIHAN PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM OLEH PEMERINTAH INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,M.H. - Haula Luthfia - Sudaryat, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

AKIBAT HUKUM KEBERADAAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., M.H., LLM. - Putri Haryungingtyas - Rai Mantili, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PELAKSANAAN KEWAJIBAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBLITY DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENAMANAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 20

PELAKSANAANPENGADAAN BARANG/JASA MEALUI INTERNET (E-PROCEREMENT) DI PT PLN (PERSERO) P3B JAWA BALI REGION JABAR DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR : 080.K/DIR/2008 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PT. PLN (PERSERO) JO. T

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENERAPAN PERATURAN DEMMURAGE BERDASARKAN PERJANJIAN CHARTER PERJALANAN DIKAITKAN DENGAN THE ROTTERDAN RULES DAN KUHD

IMPLEMENTASI PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN ELECTRONIC SIGNATURE BERKAITAN DENGAN KEGIATAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI SEKTOR PERBANKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGENAI PENERAPAN WAJIB LETTER OF CREDIT (L/C) EKSPOR DALAM RANGKA MEMPERLANCAR PEROLEH HASIL DEVISA EKSPOR NEGARA MENURUT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 10/M-DAG/PER/3/2009 DIKAITKAN DENGAN PRAKTIK TRANSFER PRICING

KEPEMILIKAN PENANAMAN MODAL ASING ATAS PT YANG BERGERAK DI BIDANG YANG TERMASUK DALAM NEGATIVE LIST MELALUI PERJANJIAN DENGAN WNI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING

PERLINDUNGAN HUKUM KEPENTINGAN EKONOMI NASIONAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI MELALUI PRODUCTION SHARING CONTRACT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DAN UNDAG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK INVESTOR ASING DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI MELALUI KONTRAK PRODUCTION SHARING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENGAMBILALIHAN PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM OLEH PEMERINTAH INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

AKIBAT HUKUM KEBERADAAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi