Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN PATEN VAKSIN COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN KEPENTINGAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Indonesia and the Aircraft Lease Implementation in its Airlines Amid Covid-19 Pandemic: a Perspective from Investment Law

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Investment Court System sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal EU-Indonesia Dihubungkan dengan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 dan New York Convention 195

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK TERHADAP STATUS DAN KEGIATAN USAHA PT PENENAMAN MODAL ASING YANG TELAH DIBUBARKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG KM SINAR BANGUN YANG TENGGELAM DI DANAU TOBA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SOUTH EAST ASIA JOURNAL CONTEMPORARY BUSINESS, ECONOMICS AND LAW

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATY ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) MILIK PT. RIDLATAMA GROUP DALAM PERKARA CHURCHILL MINING MELAWAN PEMERINTAH INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGAKHIRAN KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PEMERINTAH TERHADAP KONTRAKTOR YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KEBIJAKAN WAJIB FULL STACK DALAM JASA BONGKAR MUAT PETI KEMAS DI PELABUHAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPANJANGAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA HOTEL DALAM KEGIATAN USAHA HOTEL DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INVESTMENT COURT SYSTEM SEBAGAI METODE PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL EU-INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985 DAN NEW YORK CONVENTION 1958

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUALISME ATURAN MENGENAI SERTIFIKAT BADAN USAHA BAGI PERUSAHAAN KONSTRUKSI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN HAK INVESTOR UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENCADANGAN DANA ABANDONMENT AND SITE RESTORATION DALAM PRODUCTION SHARING CONTRACT BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BAGI KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DI WILAYAH PELABUHAN DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS CABOTAGE DALAM KASUS PENGGUNAAN KAPAL BERBENDERA ASING DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT DALAM BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA INDONESIA DAN CINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUNDAAN KEBERANGKA TAN IBADAH UMRAH DAN PENELANTAR AN JEMAAH UMRAH OLEH PENYE LENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI SERTA PERATURAN PELAKSANANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SUBSIDI EKSPORPRODUK PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA MENURUT PERJANJIAN PERTANIAN WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN DALAM MEMBERI GANTI KERUGIAN TERHADAP HILANGNYA BAGASI PENUMPANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN MENGENAI PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PENGEMBALIAN UANG (REFUND) TIKET PENUMPANG LION AIR DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI NO 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP BADAN HUKUM ASING DIHUBUNGKAN DENGAN ILC DRAFT ON RESPONSIBILITY OF STATE FOR INTERNASIONALLY WRONGFUL ACTS 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB OPERATOR PESAWAT UDARA TERHADAP PIHAK KETIGA KORBAN KECELAKAAN PESAWAT CONCORDE AIR FRANCE (AF) 4590 BERDASARKAN KONVENSI ROMA 1952 DAN PROTOKOL MONTREAL 1978

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER DALAM HAL TERJADINYA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH DEVIASI YANG DILAKUKAN NAHKODA KAPAL DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN THE HAGUE VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ATAS KESELAMATAN BARANG YANG DIKIRIM MELALUI PERAIRAN PEDALAMAN DALAM HAL PENGANGKUT WAN PRESTASI DIDALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG KUHD (KAJIAN WANPRESTASI PENGIRIMAN BARANG YANG DILAKUKAN OLEH KAPAL-KAPAL YANG BEROPER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG ATAS TINDAKAN PENGIRIMAN BARANG KEPADA PIHAK PENERIMA YANG TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN KONOSEMEN DI PELABUHAN TUJUAN DIKAITKAN DENGAN HAGUE-VISBY RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN PENGANGKUTAN LAUT YANG DISEBABKAN OLEH ADANYA BARANG MUATAN BERBAHAYA DIHUBUNGKAN DENGAN KUHD DAN HAGUE VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL TERJADINYA KERUSAKAN SUATU BARANG YANG DISEBABKAN OLEH KETIDAKLAIKAN SUATU KARGO BERDASARKAN PERJANJIAN CAPTER WAKTU DITINJAUAN DARI KUHD DAN HAGUE-VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL TERJADINYA TUBUTKAN KAPAL YANG BERISI MUATAN MINYAK BUMI DIHUBUNBGKAN DENGAN KUHD DAN ROTTERDAM RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM KONTRAK JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN INCOTERMS 2000 DIHUBUNGKAN DENGAN HAGUE-VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT YANG SECARA TIDAK LANGSUNG MEMPUNYAI SIFAT BERBAHAYA TANPA SEPENGETAHUAN PENGANGKUT DIKAITKAN DENGAN ROTTERDAM RULES DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG PENUMPANG YANG DITITPKAN DALAM BAGASI PESAWAT UDARA DITINJAU DARI UU NO. 15 TH 1992 TTG PENERBANGAN DAN KONVENSI WARSAWA 1929

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN DALAM KETERLAMBATAN AKIBAT SALVAGE (PENYELAMATAN0 KAPAL LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN HAGUE VISBY RULES DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN PERAIRAN TERHADAP PENUMPANG KORBAN KECELAKAAN KAPAL YANG DIAKIBATKAN OLEH KELEBIHAN MUATAN (OVER CAPACITY) DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) TERHADAP MASKAPAI PENERBANGAN DENGAN DITUNDANYA KEBERANGKATAN BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT. FREEPORT INDONESIA SEBAGAI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING JO UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API (PERSERO) TERHADAP KECELAKAAN PENUMPANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1992 TENTANG PERKRETAAPIAN JUNCTO UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB YANG TIMBUL ANTARA PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN LISAN DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG PERIKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TECHNICAL ASSISTANCE CONTRACT (TAC) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KERJASAMA MIGAS ANTARA PT. PERTAMINA DENGAN PT. RADIANT ENERGI SUKATANI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DAN HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINAJAUAN YURIDIS TERHADAP BANK GARANSI DI DALAM PERDAGANGAN KOMODITI MENURUT HUKUM JAMINAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT X SEBAGAI PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN TERHADAP MINING SERVICE AGREEMENT YANG TELAH LEWAT WAKTU PENYESUAIANNYA BERDASARKAN PERMEN PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ATAS PENINGKATAN DAYA SAING PASAR TRADISIONAL DALAM UPAYA PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI DIKELUARKANNYA CLEAN BILL OF LADING TERHADAP KARGO YANG MEMILIKI KEADAAN TIDAK BAIK BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DIHUBUNGKAN DENGAN KUHD DAN THE HAGUE-VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI EKSEKUSI HIPOTEK KAPAL LAUT YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NEGARA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN GROSSE AKTA HIPOTEK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KELAIKLAUTAN SUATU KAPAL DALAM PENYEDIAAN NAHKODA DAN AWAK KAPAL BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DAN DIKAITKAN DENGAN HAGUE VISBY RULES DAN IMPLIKASI TERHADAP HUKUM PENGANGKUTAN LAUT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWAJIBAN NAHKODA UNTUK MENGIKUTI PERINTAH PENCARTER KAPAL DALAM SUATU MUSIBAH KAPAL BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DAN DIKAITKAN DENGAN STANDAR NYPE'93

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DALAM KONTRAK PRODUCTION SHARING PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS OLEH PERUSAHAAN MULTINASIONAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS DAN UNDANG-UNDANG NOMO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM NOVASI PERJANJIAN PENGANGKUTAN GAS BUMI PIPA TRANSMISI GRISSIK-DURI ANTARA PT. PGN, PT. TGI, DAN CONOCOPHILLIPC MENURUT KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN FREIGHT FORWARDER (PERUSAHAAN PENGURUSA JASA MUATAN) DALAM KEGIATAN PENGANGKUTAN INTERMODAL MELALUI LAUT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN NEGARA CINA MENGENAI LARANGAN IMPOR TERHADAP PRODUK AKUATIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN SPS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK BAGI HASIL PEMERINTAH DAERAH ATAS SUMBER DAYA PANAS BUMI DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog