Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PROPINSI JAWA BARAT PASCA DIBERLAKUKANNYA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MOD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TIKET ONLINE PENERBANGAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS) DALAM HAL KETERLAMBATAN PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKTOR MIGAS YANG DILAKUKAN OLEH KONTRAKTOR PENYEDIA BARANG DAN JASA DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Atas Beban Biaya Yang Ditolak (Non Cost Recovery) Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Operasional Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BARANG DALAM PENUNTUTAN KARGO DIKAITKAN DENGAN UNCTAD / ICC RULES FOR MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENTS TAHUN 1991 DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DU BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM HAL KEWAJIBANDIVESTASI SAHAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG MASKAPAI PENERBANGAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT TIDAK TERANGKUT DENGAN ALASAN KAPASITAS UDARA (DENIED BOARDING PASSANGER) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA BARANG DAN JASA DI SEKTOR MIGAS YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA SAMA DITINJAU DARI SISTEM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap perusahaan tekstil swasta nasional dalam perjanjian jual beli dengan perusahaan asing dalam klausula kontrak eksklusif dihubungkan dengan Convention on contract for the international sales of goods (CISG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. DIRGANTARA INDONESIA DALAM PERJANJIAN PEMBELIAN KOMPONEN PESAWAT UDARA DENGAN VENDOR DIKAITKAN DOKUMEN STANDARD FAA (FEDERATION AVIATION ADMINISTRATION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DIBIDANG PENANAMAN MODAL DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI INSTRUMEN SAFEGUARDS GATT/WTO DAN PENERAPANNYA TERHADAP INDUSTRI BAJA HILIR DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PELAKU USAHA INDONESIA TERKAIT DENGAN PRAKTIK UNFAIR TRADE DITINJAU DR UU NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PELAKU USAHA PENJUAL LAMPU HID DITINJAU DARI IZIN IMPOR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Penanam Modal Asing atas Pelanggaran Kontrak Penanaman Modal oleh Pemerintah Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Konvensi Miga (Convention Establishing The Multilataral Invesment Guarant

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Penanaman Modal Asing Atas Pelanggaran Kontrak Penanaman Modal Oleh Pemerintah Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Konvensi Miga (Cinvention Establishing The Multilateral Invesment Guar

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Penanaman Modal Asing Atas Pelanggaran Kontrak Penanaman Modal Oleh Pemerintah Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Konvensi Miga (Convention Establishing The Multilateral Invesment Guara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK INVESTOR ASING DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI MELALUI KONTRAK PRODUCTION SHARING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI NASIONAL DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING MELALUI PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA GENERASI PERTAMA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PERLUASAN MEREK ATAS BARANG TIDAK SEJENIS DIKAITKAN DENGAN PENGGUNAAN MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN (NON USE) OLEH PIHAK LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN UDARA DENGAN PENERAPAN PRINSIP PRESUMPTION OF LIABILITY ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT KEHILANGAN BARANG DITEMPATTUJUAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENYEDIAAN PINTU LINTASAN KERETA API TERKAIT PELAYANAN DAN KESELAMATAN KERETA API DAN PENGGUNA JALAN RAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN KONTRAK JUAL BELI GAS SECARA SEPIHAK OLEH BP MIGAS/SKK MIGAS SEBAGAI AKIBAT DARI DITERBITKANNYA SURAT NO. 0499/BP00000/2011/S2 DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM KEBERADAAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG UNDANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat Hukum Perjanjian Pembangunan Pusat Kesejahteraan Sosial Oleh Perusahaan Swasta Yang Masuk Dalam Daftar Hitam Dihubungkan Dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 Mengenai Pengujian Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal terhadap Penanaman Modal (Asing) Bidang Agribisnis di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN SEI MANGKEI SEBAGAI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DALAM MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM PT AGIS TBK. DALAM KAITANNYA DENGAN MANIPULASI PASAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Kepastian Hukum Bill Of Lading (E-Bol) Dikaitkan Dengan Kedudukan Bill Of Lading Sebagai Dokumen Pengangkutan Barang Melalui Laut Pada Penyelenggaraan Eksport-Impor Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS MENGENAI PEMENUHAN UNSUR PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DALAM PRAKTEK KARTEL TERHADAP PUTUSAN KPPU NO.25/KPPU-I/2009 DIKAITKAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PELARANGAN EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA OLEH AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI TECHNICAL BARRIERS TO TRADE (TBT) DAN KETENTUAN GATT/WTO SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PERDAGANGAN CPO INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TENTANG PERMENKOMINFO NO.02/PER/M.KOMINFO/3/2008 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM KAITANNYA DENGAN GATS DAN HKUM PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN SEBAGAI BENTUK PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Terhadap Kewenangan BKPPM Daerah Propvinsi Jawa Barat Dalam Proses Perpanjangan SIPABT PT. CBBI Pasca Dikeluarkannya PERPRES 27/2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 387K/PDT.SUS/2010 TENTANG PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANTARA PT. ATRIUMASTA SAKTI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN KOMPOSISI SAHAM PENANAM MODAL ASING TERKAIT DAFTAR NEGATIF INVESTASI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TARIF TOL NUSA DUA û NGURAH RAI û BENOA TERKAIT PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH ANTARA BADAN USAHA DENGAN PEMERINTAH DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRODUCTION SHARING CONTRACT DI INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM AKTIFITAS PENELITIAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA SWASTA PMA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI PMA DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PARALEL IMPOR PRODUK OBAT-OBATAN PATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DAN TRIPS / WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP PERLAKUAN YANG SAMA (NATIONAL TREATMENT) BAGI PMDN DAN PMA TERKAIT DENGAN OBLIGASI SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, MENEGAH DAN KOPERASI (UNKMK) MENURUT UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DIKAITKAN DENGAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUUM PELAKSANAAN PERJANJIAN TRIM's GATT/WTO DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK PERJANJIAN DALAM PENERAPAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DALAM BADAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS MENGENAI DIBERLAKUKANNYA KEBIJAKAN SAFEGUARDS DI INDONESIA SESUAI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2002 SERTA KAITANNYA DENGAN GATT DAN WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS MENGENAI DIHAPUSKANNYA SUBSIDI KREDIT EKSPOR NON MIGAS INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 7 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM PERDAGANGAN INTERNATIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog