Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PRINSIP-PRINSIP HUKUM DALAM UNCITRAL LEGAL GUIDE ON ELECTRONIC FUNDS TRANSFER SERTA KESIAPAN PERANGKAT HUKUM NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RIGT ISSUE PT KIMIA FARMA PERSERO TBK DITINJAU DR UU NO 25 THN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RULES OF ORIGIN DALAM KERANGKA FTA (FREE TRADING AGREEMENT) ASEAN DAN JEPANG DIKAITKAN DENGAN KEBIJAKAN ESKPOR IMPOR DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS INDONESIA PADA SEKTOR JASA PARIWISATA PERHOTELAN DALAM GATS-WTO DIKAITKAN DENGAN PERPRES NO. 111 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA Y

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem pelayanaan terpadu satu pintu dalam peningkatan investasi dan pendapatan asli daerah berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 ttg penanaman modal dan UU No. 32 tahun 2004 ttg pemerintahan daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dikaitkan Dengan Kewenangan Daerah Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STANDARDISASI BARANG DAN JASA MENURUT UU NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DIBANDINGKAN DENGAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE DIHUBUNGKAN DENGAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN BEBAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Standarisasi Barang dan Jasa Menurut Undang2 No. 7 Th 2014 tentang Perdagangan Dibandingkan dengan Agreement on Technical Barrier To Trade Dihubungkan dengan Hambatan Teknis Perdagangan Bebas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 10/KPPU-L/2001 TENTANG PENUNJUIKAN REKANAN ASURADUR DI PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN WIPO ARBITRATION AND MEDIATION CENTER PADA PERKARA KEPEMILIKAN NAMA DOMAIN ANTARA INDIAN FARMERS FERTILISERS COOPERATIVE Ltd. v. INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 026/PAILIT/2000/PN.NIAGA/Jkt.Pst JUNTO PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/K/N/2000 DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PK/N/2000 TENTANG PER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2924K/Sip/1981 TENTANG SENGKETA BASIC AGREEMENT FOR JOINT VENTURE ANTARA PT. BALAPAN JAYA DENGAN AHJU FORESTRY Co. Ltd. DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING Jo.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2461/K/Pdt/1999 TANGGAL 17 DESEMBER 1999 MENGENAI PRAKTIK PEMBERIAN FASILITAS DALAM BENTUK TRANSAKSI DERIVATIF ANTARA PT SURYAMAS DUTA MAKMUR Tbk. MELAWAN PT BANK NIAGA Tbk

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NO. 3/KPPU-L-I/2000 MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLIDAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, YANG DILAKUKAN OLEH PT IN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 294K/PDT.SUS/2012 TENTANG KARTEL PENGGUNAAN INDUSTRI FARMASI KELAS TERAPI AMLODIPINE BESYLATE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 529.K/Pdt./1995 TENTANG PENOLAKAN PEMBAYARAN BILLS OF EXCHANGE DALAM PERJANJIAN PENDANAAN ANTARA THE ENGLISH TRUST (EXPORT FINANCE) Ltd. DENGAN CV PERAJUTAN SINAR BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 2468 K/PDT/2000, PT ASURANSI TAKAFUL UMUM MELAWAN PT. TITIPAN KILAT SUPRAPTO TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUSAKAN BARANG MUATAN AKIBAT KELALAIAN PENYEDIA KAPAL PENGANGKUT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH ARBITRASE INTERNASIONAL (SWISS) BERDASARKAN PERATURAN ARBITRASE UNCITRAL TENTANG PERKARA ANTARA KARAHA BODAS COMPANY, L.L.C.V. PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA DAN LAINNYA TANGGAL 18 DESEMBER 20

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NO. 87/PDT/G/1998/PN.BB MENGENAI PERJANJIAN KREDIT ANTARA NY. YENI LUGIMAN DENGAN PT BPR ARTHATAMA HARLANDO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA NOMOR 06/PDT.KPPU/2002/PN.JAK.SEL. TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) NOMOR : 03/KPPU-I/2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 263/PDT.G/2001/PN.JKT.PST MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE THE COCOA MERCHANTS ASSOCIATION OF AMERICA, INC ANTARA FA. SINAR NUSANTARA VS. BALMAC INTERNATIONAL, INC

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NO. 101/PDT/PT.DKI MENGENAI PEMUTUSAN SECARA SEPIHAK INTERNATIONAL DISTRIBUTION AGREEMENT ANTARA GARUDA POWER EQUIPMENT MELAWAN GENERAL MOTOR CORP.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PENCARTER KAPAL DALAM MENUNJUKAN PELABUHAN YANG AMAN (SAFE PORT) BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DAN DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN DALAM KUHD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PUSAT INVESTASI PEMERINTAH SELAKU BADAN LAYANAN UMUM DIBAWAH KEMENTRIAN KEUANGAN ATAS DIVESTASI SAHAM PT NEWMONT NUSA TENGGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSUL PERUBAHAN KONTRAK DAN AKIBATNYA DALAM KONTRAK JUAL BELI (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN UN CISG 1980 (UNITED NATION CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS 1980) DAN KETENTUAN DALAM HUKUM DI I

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2012 TENTANG PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEP DENIAL OF JUSTICE DALAM INVESTASI INTERNASIONAL BERDASARKAN PRAKTIK ARBITRASE INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN EKSPOR BIOFUEL UNI EROPA TERHADAP INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP WTO DAN PERJANJIAN TBT (TECHNICAL BARRIES TO TRADE)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM DUGAAN PRAKTIK DUMPING YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA UKRAINA TERHADAP PRODUK IMPOR TEPUNG TERIGU NEGARA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN GATT/WTO 1994

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LIBERALISASI JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN GATS/WTO DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LIBERALISASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DAN PRIVATISASI PLN DITINJAU DARI AMANAH PASAL 33 UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM UNTUK PT TELEKOMUNIKASI SELULER (PT TELKOMSEL) TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAJUKAN OLEH FILIANA ANDALUSIA S.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM UNTUK PT. PALYJA DAN PT. AETRA TERHADAP PEMBATALAN KONTRAK PENGELOLAAN AIR DENGAN PT. PAM JAYA OLEH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MERGER ANTARA PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk. DAN PT CHANDRA ASRI INTI SEJATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

NASIONALISASI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOMR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Bilateral Invesment Treaties (BIT) Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN YANG BERGERAK PADA BIDANG SUMBER DAYA ALAM DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN FUNGSI SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT SWASTA DENGAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEWAJIBAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBLITY DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEWAJIBAN DIVESTASI PT. KALTIM PRIMA COAL DAN PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PERT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH JO UU NO. 5 TAHUN 1968 TENTANG RATIFIKASI KONVENSI ICSID 1965

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENAMANAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 20

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAANPENGADAAN BARANG/JASA MEALUI INTERNET (E-PROCEREMENT) DI PT PLN (PERSERO) P3B JAWA BALI REGION JABAR DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR : 080.K/DIR/2008 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PT. PLN (PERSERO) JO. T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN AKIBATNYA TERHADAP PENERIMAAN GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES DARI AMERIKA SERIKAT DIKAITKAN KETENTUAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA WAJIB DALAM PERJANJIAN YANG MELIBATKAN PIHAK ASING DITINJAU DARI UNDNAG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDER, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BUKU I

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN TENDER UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION (USO) OLEH BALAI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERDESAAN (BTIP) BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DITINJAU DARI KUHPERDATADAN UNIDROIT PRINCI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP IMPOR BARANG MODAL UNTUK KEGIATAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA BERDASARJAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB (EXEMPTIONS OF LIABILITY) TERHADAP PENJUAL ATAS PELANGGARAN KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DIKARENAKAN ADANYA HALANGAN (IMPEDIMENT) BERDASARKAN KONVENSI MENGENAI JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL 1980 (UN CISG 1980)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog