Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN PATEN VAKSIN COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN KEPENTINGAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Investment Court System sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal EU-Indonesia Dihubungkan dengan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 dan New York Convention 195

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK TERHADAP STATUS DAN KEGIATAN USAHA PT PENENAMAN MODAL ASING YANG TELAH DIBUBARKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGAKHIRAN KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PEMERINTAH TERHADAP KONTRAKTOR YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INVESTMENT COURT SYSTEM SEBAGAI METODE PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL EU-INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985 DAN NEW YORK CONVENTION 1958

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUALISME ATURAN MENGENAI SERTIFIKAT BADAN USAHA BAGI PERUSAHAAN KONSTRUKSI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN HAK INVESTOR UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENCADANGAN DANA ABANDONMENT AND SITE RESTORATION DALAM PRODUCTION SHARING CONTRACT BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BAGI KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DI WILAYAH PELABUHAN DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS CABOTAGE DALAM KASUS PENGGUNAAN KAPAL BERBENDERA ASING DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT DALAM BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA INDONESIA DAN CINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUNDAAN KEBERANGKA TAN IBADAH UMRAH DAN PENELANTAR AN JEMAAH UMRAH OLEH PENYE LENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI SERTA PERATURAN PELAKSANANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN KEWAJIBAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DALAM NEGERI TERHADAP INVESTOR ASING DIKAITKAN DENGAN BILATERAL INVESTMENT TREATIES BELANDA-INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEDAULATAN INTERNAL NEGARA INDONESIA DALAM NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN APPELLATE BODY TENTANG KEBIJAKAN ANTIDUMPING DALAM KASUS UNITED STATES CONTINUED DUMPING AND SUBSIDY OFFSET ACT OF 2000 CASE NO. WT/DS217/AB/R DITINJAU DARI KETENTUAN ANTI DUMPING AGREEMENT DAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISOR ATAS TINDAKAN WANPRESTASI OLEH FRANCHISEE PADA PERJANJIAN FRANCHISE ANTARA P.T. INTI KASOEM DENGAN RINNA HERLINDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (ACIA) TERHADAP PERATURAN NASIONAL MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INVESTOR ASING DENGAN PENERIMA MODAL DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM KONOSEMEN (BILL OF LADING) DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DIKAITKAN DENGAN KUHD , THE HAGUE VISBY RULES DAN THE HAMBURG RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN ICSID TRIBUNAL TERHADAP BIT CLAIM YANG DIAJUKAN INVESTOR ATAS DASAR GUGATAN PELANGGARAN INVESTMENT CONTRACT OLEH HOST STATE BERDASARKAN KONVENSI ICSID 1965

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYEDIA JASA TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH PT UBER INDONESIA TECHNOLOGY DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM DAPAT DILAKUKAN OLEH M. IRFIN BASOEKI ATAS KASUS KECELAKAAN DI RUANG MANDI UAP TERHADAP PT FITINDO SEHAT SEMPURNA SEBAGAI PENGELOLA KLUB KEBUGARAN LIFE SPA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM KONSUMEN SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI BERGERAK SELULAR (STBS) PRA-BAYAR PRO XL TERHADAP PT EXELCOMINDO PRATAMA DALAM HAL PEMBULATAN DURASI PERCAKAPAN PULSA, PENGENAAN BIAYA ATAS JAWABAN YANG DI-HANDLE OLEH ANSWERING MACHINE SENTRAL OPERATOR P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL ASING DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing di Indonesia Berdasarkan Konvensi Internasional dan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia Dikaitkan dengan Otonomi Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KERUGIAN NEGARA DIBIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA YANG DISEBABKAN OLEH PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DIKAITKAN DENGAN UNITED NATI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA SYARIAH DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN MODAL VENTURA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN MAYORITAS SAHAM ASING PADA SEKTOR USAHA PERBANKAN TERHADAP PERKONOMIAN NASIONAL DITINJAU DARI UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PP NO. 29 TAHUN 1999 TENTANG PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN PENGALIHAN ASET PDAM KOTA SORONG KEPADA PT. TIRTA REMU ANTARA PEMERINTAH KOTA SORONG DENGAN PT. TIRTA REMU DIHUBUNGKAN DENGAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS BENTUK BADAN HUKUM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAI PENGGANTI BP MIGAS PASCA DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3135 TAHUN 2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS BENTUK PERIKATAN BUSINESS TO GOVERMENT DLM PELAKSANAAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT) YG DILAKUKAN OLEH KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA DENGAN SKK MIGAS BERDASARKAN UU NO 22 THN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DAN UU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS HAK ATAS TANAH TANAMAN MODAL ASING DITINJAU DARI UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA DAN UU NO 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL (KASUS PENJUALAN TANAH PT.KRAKATAU STEEL KEPADA HONAM PETROCHEMICAL CORPORATION

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS IMPLIKASI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL N0.07/2012 TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MENERAL DIKAITKAN DENGAN KESIAPAN PENGUSAHA NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS INTERNATIONAL STANDARD FOR PHYTOSANITARY MEASURES 15 (ISPM 15): GUIDELINES FOR REGULATING WOOD PACKAGING MATERIAL TERHADAP PERLINDUNGAN KESEHATAN TUMBUHAN DAN KEGIATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL KHUSUSNYA EKSPOR PRODUK KEMASAN KAYU IN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DALAM MENARIK MASUKNYA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEPPRES NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Ketahanan Pangan Dalam Era Globalisasi Menuju Perwujudan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KONTRAK ANAK BUAH KAPAL (ABK) DIKAITKAN DENGAN MARITIME LABOUR CONVENTION 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ASPEK PAJAK PENGHASILAN DALAM PENANAMAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA TERHADAP PERUSAHAAN MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS KARAHA BODAS LLC MELAWAN PERTAMINA DAN PT. PLN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI EKSISTENSI ELECTRONIC BILL OF LADING DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN LAUT MENURUT CMI RULES FOR ELECTRONIC BILLS OF LADING TAHUN 1990 DARI COMMISSION MARITIME INTERNATIONAL (CMI) DAN ANTISIPASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMPLIKASI JABATAN RANGKAP DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN PRINSIP RULE OF REASON DAN PER SE ILLEGAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAH TIDAK SE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM, ASURANSI DALAM PERDAGANGAN VIA INTERNET (E-INSURANCE) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG JO. UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN MEMBAYAR AVARY UMUM ATAS MUNCULNYA KERUGIAN LAUT DALAM PENGANGKUTAN LAUT TERHADAP PARA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DITINJAU DARI KUHD DAN YORK/ANTWERP RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGARUH LIBERALISASI INVESTASI ASING TERHADAP PERUSAHAAN BUMN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN KARTEL DALAM INDUSTRI SEMEN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL (EXPORT SALES CONTRACT) YANG DIBUAT OLEH PT. FUJI PALAPA TEXTILE INDUSTRIES DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PERDATA DAN CISG 1980

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SENGKETA ANTARA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN TENTANG KEBIJAKAN KOREA SELATAN MENGENAKAN ANTI DUMPING TERHADAP PRODUK KERTAS IMPOR DARI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SENGKETA DAGANG GENETICALLY MODIFIED FOODS ANTARA AMERIKA SERIKAT DENGAN UNI EROPA MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung jawab Konsumen Kepada PT.Altra Subentra Finance Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Roda Empat Dihubungkan Dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.125/KMK.013/1998 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pe

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN ATAS BARANG YANG DIAKIBATKAN OLEH BAHAYA LAUT DALAM PENGIRIMAN MENGGUNAKAN KAPAL LAUT TERKAIT DENGAN HAGUE-VISBY RULES DAN KITAB UNDANG-UDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TATA CARA PENETAPAN DAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ONLINE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 YTAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog