Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI SEKTOR WARALABA BERDASARKAN PERMENDAG NO. 58/M-DAG/PER/9/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAG NO. 07/M-DAG/PER/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN DALAM WARALABA UNTUK JENIS USAHA JASA MAKANAN DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAWARAN TENDER OLEH PERUSAHAAN ASING DALAM KONTRAK KARYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BAPEPAM NO.IX. H.1 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN MODEL HUKUM UNCITRAL TENTANG TRANSFER KREDIT INTERNASIONAL DALAM TRANSAKSI PENGIRIMAN DANA LINTAS NEGARA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN NASABAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEDERHANAAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERDAGANGAN BEBAS DI KAWASAN ASEAN (AFTA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENETAPAN TARIF UANG TAMBANAG DIBIDANG PENGANGKUTAN LAUT JENIS KAPAL CONTAINER DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERPANJANGAN KONTRAK KARYA ANTARA P.T. FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETEMPAT (PAPUA) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROPINSI P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRIVATISASI PAM JAYA SEBAGAI BUMD YANG BERGERAK DI SEKTOR AIR DALAM KERJASAMA ANTARA PAM JAYA DENGAN SUEZ LYONNAISE DAN THAMES WATER DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.793K/PDT.SUS/2011 TENTANG PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT NASABAH PADA TRANSAKSI JUAL BELI KONTRAK BERJANGKA NILAI TUKAR MATA UANG ASING.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS THE BIOTERRORISM ACT OF 2002 TERHADAP EKSPOR HASIL PERTANIAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENGAMBILALIHAN PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM OLEH PEMERINTAH INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDISKEBERADAAN PERJANJIAN ESCROW (ESCROW AGREEMENT) DALAM PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM KEBERADAAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG UNDANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat Hukum Perjanjian Pembangunan Pusat Kesejahteraan Sosial Oleh Perusahaan Swasta Yang Masuk Dalam Daftar Hitam Dihubungkan Dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 Mengenai Pengujian Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal terhadap Penanaman Modal (Asing) Bidang Agribisnis di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN SEI MANGKEI SEBAGAI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DALAM MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM PT AGIS TBK. DALAM KAITANNYA DENGAN MANIPULASI PASAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Kepastian Hukum Bill Of Lading (E-Bol) Dikaitkan Dengan Kedudukan Bill Of Lading Sebagai Dokumen Pengangkutan Barang Melalui Laut Pada Penyelenggaraan Eksport-Impor Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS MENGENAI PEMENUHAN UNSUR PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DALAM PRAKTEK KARTEL TERHADAP PUTUSAN KPPU NO.25/KPPU-I/2009 DIKAITKAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PELARANGAN EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA OLEH AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI TECHNICAL BARRIERS TO TRADE (TBT) DAN KETENTUAN GATT/WTO SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PERDAGANGAN CPO INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TENTANG PERMENKOMINFO NO.02/PER/M.KOMINFO/3/2008 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM KAITANNYA DENGAN GATS DAN HKUM PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN SEBAGAI BENTUK PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Terhadap Kewenangan BKPPM Daerah Propvinsi Jawa Barat Dalam Proses Perpanjangan SIPABT PT. CBBI Pasca Dikeluarkannya PERPRES 27/2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 387K/PDT.SUS/2010 TENTANG PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANTARA PT. ATRIUMASTA SAKTI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN KOMPOSISI SAHAM PENANAM MODAL ASING TERKAIT DAFTAR NEGATIF INVESTASI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TARIF TOL NUSA DUA û NGURAH RAI û BENOA TERKAIT PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH ANTARA BADAN USAHA DENGAN PEMERINTAH DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRODUCTION SHARING CONTRACT DI INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM AKTIFITAS PENELITIAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA SWASTA PMA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI PMA DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PARALEL IMPOR PRODUK OBAT-OBATAN PATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DAN TRIPS / WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP PERLAKUAN YANG SAMA (NATIONAL TREATMENT) BAGI PMDN DAN PMA TERKAIT DENGAN OBLIGASI SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, MENEGAH DAN KOPERASI (UNKMK) MENURUT UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DIKAITKAN DENGAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUUM PELAKSANAAN PERJANJIAN TRIM's GATT/WTO DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK PERJANJIAN DALAM PENERAPAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DALAM BADAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS MENGENAI DIBERLAKUKANNYA KEBIJAKAN SAFEGUARDS DI INDONESIA SESUAI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2002 SERTA KAITANNYA DENGAN GATT DAN WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS MENGENAI DIHAPUSKANNYA SUBSIDI KREDIT EKSPOR NON MIGAS INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 7 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM PERDAGANGAN INTERNATIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT OLEH PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DALAM INVESTASI SEKTOR USAHA BIDANG NON MIGAS DI DAERAH JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DAN DALAM MENGHADAPI AFTA (ASEAN FREE TRADE AREA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek-aspek Transnasional Hukum Kepailitan Indonesia Dihubungkan Dengan Kewenangan Kurator Untuk Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Rangka Pengambangan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUGAAN PENETAPAN HARGA KEDELAI MELALUI KARTEL OLEH PT. CARGILL INDONESIA, TELUK INTAN, LIONG SENG DAN GUNUNG SEWU YANG MERUGIKAN PELAKU USAHA TAHU DAN TEMPE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektifitas Peran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Peraturan Otorita Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI JASA PELAYANAN TAKSI DI BANDARA JUANDA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEDAULATAN EKONOMI INTERNAL NEGARA INDONESIA DALAM MENASIONALISASI PERUSAHAAN ASING YANG BERGERAK DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG ADA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN STRICT LIABILITY TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA TERHADAP PENCEMARAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN KONTRAK KERJA SAMA OPERASI (JOINT OPERATION CONTRACT) KEGIATAN USAHA PANAS BUMI PT PERTAMINA (PERSERO) KEPADA PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN PP RI NO. 31 TH 2003 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAMBILALIHAN OBJEK LEASING OLEH PIHAK LESSOR SECARA PAKSA DITINJAU ADRI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH FLEKSIBILISASI PASAR KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENGORGANISASIAN SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog