Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KAJIAN HUKUM IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Investasi Asing Pada Sektor Perbankan Terhadap Pengembangan Perbankan Nasional Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PENANAMAN MODAL TERHADAP PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN PEMBELIAN SAHAM OLEH PEMODAL ASING MELALUI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Perusahaan Multinasional Dalam Liberalisasi Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal Indonesia Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLUASAN USAHA PT. POS INDONESIA (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENUNTUTAN SPIN-OFF TERHADAP PT. SEMEN GRESIK PASCA PRIVATISASI CEMEX DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI BUMN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TENTANG OBLIGASI KONVERSI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN SAHAM MINORITAS DI PT. HERO SUPERMARKET (Tbk) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP HAK PATEN ATAS INVENSI DNA, RANGKAIAN DNA SEL TUBUH MANUSIA YANG TELAH DIISOLASI DAN DIMODIFIKASI SECARA GENETIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN TRIPS-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN BIAYA PENGEMBALIAN (COST RECOVERY) DALAM KONTRAK BAGI HASIL DIKAITKAN DENGAN UU NO. 22 THN 2001 TTG MINYAK DAN GAS BUMI DAN UU NO. 25 THN 2007 TTG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUANGAN BARANG-BARANG KE LAUT UNTUK KESELAMATAN PENUMPANG KAPAL DIHUBUNGKAN DENGAN KUHD DAN KETENTUAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN AFFTA ( ASEAN FREE TRADE AREA ) DALAM KONTEKS INTEGRASI EKONOMI DAN DAMPAK BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Yuridis Terhdap Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Sebagai Realisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN Dalam Rangka Mendorong Kemandirian Ekonomi Rakyat Berdasarkan Hukum Ekonomi Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI REG. NO. 2743 K/PDT/1995, TANGGAL 18 JUNI 1996 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA ANTARA Ir. BAMBANG RIYADI SOEGOMO (DIREKTUR UTAMA) DENGAN HANDI SUJANTO (KOMISARIS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keabsahan Klausula Arbitrase dalam Perjanjian Carter Kapal (Charter Party) yang Diinkorporasikan Ke Dalam Konosemen (Bill of Lading) Dikaitkan Dengan New York Convention 1958 dan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration Amandemen 20

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN OTORITAS PELABUHAN DALAM PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DAN TERHADAP KEWENANGAN PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) DALAM PENGELOLAAN ASETNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN UNDANG UNDANG NO 5 TAHUN 1

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGENAI PENERAPAN WAJIB LETTER OF CREDIT (L/C) EKSPOR DALAM RANGKA MEMPERLANCAR PEROLEH HASIL DEVISA EKSPOR NEGARA MENURUT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 10/M-DAG/PER/3/2009 DIKAITKAN DENGAN PRAKTIK TRANSFER PRICING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT (CONTRACT OF CARRIAGE BY SEA) DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA MILIK PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN ASAS KESEIMBANGAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PIHAK KETIGA SEBAGAI PIHAK BERSENGKETA DALAM ARBITRASE PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PENGANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepemilikan Modal Asing Dalam Perbankan Indonesia Dikaitkan Dengan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPEMILIKAN PENANAMAN MODAL ASING ATAS PT YANG BERGERAK DI BIDANG YANG TERMASUK DALAM NEGATIVE LIST MELALUI PERJANJIAN DENGAN WNI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 12/PAILIT/2001 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 022 K/N/2001 DAN NO. 018 PK/N/2001 TENTANG PERMOHONAN KEPAILITAN TERHADAP PT CITRA MATARAM SATRIAMARGA PERSADA OLEH PT BANK IFI SEBAGAI SALAH SATU KREDITUR PERJANJIAN KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Pengelolaan Antara Pemilik Hak Atas Tanah Dengan Pengembangan Untuk Perumahan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESELAMATAN PENGANGKUTAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA MELALUI LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESEPEKATAN PERJANJIAN KONFERENSI KE VI DI HONGKONG DI BIDANG PERTANIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT UNTUK MENYEDIAKAN KELAIKLAUTAN KAPAL YANG MENINGKAT STANDARNYA SESUAI DAERAH PELAYARAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN THE HAGUE-VISBY RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI WARALABA (FRANCHISOR) TERHADAP PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE) ATAS PENYALAHGUNAAN RAHASIOA DAGANG DALAM PERJANJIAN WARALABA DIKAITKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA DAN UU NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA (FRANCHISE) DALAM HAL PEMUTUSAN PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) OLEH PEMBERI WARALABA (FRANCHISOR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL DALAM PENGIRIMAN BARANG MELALUI PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG DITINJAU DARI BUKU III KUH PERDATA DAN KLAUSULA BAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBATALAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK INDONESIA DAN UNIDROITPRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Investor Obligasi Tanpa Jaminan Yang diterbitkan Oleh PT. Terbuka Dikaitkan Dengan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KEPENTINGAN EKONOMI NASIONAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI MELALUI PRODUCTION SHARING CONTRACT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DAN UNDAG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH/INVESTOR SEBAGAI PENGGUNA JASA BROKER DALAM PERDAGANGAN VALUTA ASING DI PT. AGRODANA FUTURES DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA (HOST COUNTRY) BAGI INVESTOR ASING MELALUI PERJANJIAN PENANAMAN MODAL BILATERAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya (Outsourcing) Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial Guna Mewujudkan Investasi Yang Kondusif Dalam Rangka Mencapai Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERKENAL TERHADAP PENJUALAN MERCHANDISE DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PROPINSI JAWA BARAT PASCA DIBERLAKUKANNYA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MOD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TIKET ONLINE PENERBANGAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS) DALAM HAL KETERLAMBATAN PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKTOR MIGAS YANG DILAKUKAN OLEH KONTRAKTOR PENYEDIA BARANG DAN JASA DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Atas Beban Biaya Yang Ditolak (Non Cost Recovery) Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Operasional Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BARANG DALAM PENUNTUTAN KARGO DIKAITKAN DENGAN UNCTAD / ICC RULES FOR MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENTS TAHUN 1991 DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DU BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM HAL KEWAJIBANDIVESTASI SAHAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG MASKAPAI PENERBANGAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT TIDAK TERANGKUT DENGAN ALASAN KAPASITAS UDARA (DENIED BOARDING PASSANGER) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA BARANG DAN JASA DI SEKTOR MIGAS YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA SAMA DITINJAU DARI SISTEM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap perusahaan tekstil swasta nasional dalam perjanjian jual beli dengan perusahaan asing dalam klausula kontrak eksklusif dihubungkan dengan Convention on contract for the international sales of goods (CISG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. DIRGANTARA INDONESIA DALAM PERJANJIAN PEMBELIAN KOMPONEN PESAWAT UDARA DENGAN VENDOR DIKAITKAN DOKUMEN STANDARD FAA (FEDERATION AVIATION ADMINISTRATION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DIBIDANG PENANAMAN MODAL DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI INSTRUMEN SAFEGUARDS GATT/WTO DAN PENERAPANNYA TERHADAP INDUSTRI BAJA HILIR DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog