Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN PATEN VAKSIN COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN KEPENTINGAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Investment Court System sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal EU-Indonesia Dihubungkan dengan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 dan New York Convention 195

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK TERHADAP STATUS DAN KEGIATAN USAHA PT PENENAMAN MODAL ASING YANG TELAH DIBUBARKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGAKHIRAN KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PEMERINTAH TERHADAP KONTRAKTOR YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INVESTMENT COURT SYSTEM SEBAGAI METODE PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL EU-INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985 DAN NEW YORK CONVENTION 1958

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUALISME ATURAN MENGENAI SERTIFIKAT BADAN USAHA BAGI PERUSAHAAN KONSTRUKSI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN HAK INVESTOR UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENCADANGAN DANA ABANDONMENT AND SITE RESTORATION DALAM PRODUCTION SHARING CONTRACT BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BAGI KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DI WILAYAH PELABUHAN DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS CABOTAGE DALAM KASUS PENGGUNAAN KAPAL BERBENDERA ASING DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT DALAM BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA INDONESIA DAN CINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUNDAAN KEBERANGKA TAN IBADAH UMRAH DAN PENELANTAR AN JEMAAH UMRAH OLEH PENYE LENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI SERTA PERATURAN PELAKSANANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN KEWAJIBAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DALAM NEGERI TERHADAP INVESTOR ASING DIKAITKAN DENGAN BILATERAL INVESTMENT TREATIES BELANDA-INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEDAULATAN INTERNAL NEGARA INDONESIA DALAM NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN APPELLATE BODY TENTANG KEBIJAKAN ANTIDUMPING DALAM KASUS UNITED STATES CONTINUED DUMPING AND SUBSIDY OFFSET ACT OF 2000 CASE NO. WT/DS217/AB/R DITINJAU DARI KETENTUAN ANTI DUMPING AGREEMENT DAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISOR ATAS TINDAKAN WANPRESTASI OLEH FRANCHISEE PADA PERJANJIAN FRANCHISE ANTARA P.T. INTI KASOEM DENGAN RINNA HERLINDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (ACIA) TERHADAP PERATURAN NASIONAL MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INVESTOR ASING DENGAN PENERIMA MODAL DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM KONOSEMEN (BILL OF LADING) DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DIKAITKAN DENGAN KUHD , THE HAGUE VISBY RULES DAN THE HAMBURG RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN ICSID TRIBUNAL TERHADAP BIT CLAIM YANG DIAJUKAN INVESTOR ATAS DASAR GUGATAN PELANGGARAN INVESTMENT CONTRACT OLEH HOST STATE BERDASARKAN KONVENSI ICSID 1965

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYEDIA JASA TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH PT UBER INDONESIA TECHNOLOGY DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pilihan Hukum dalam Perjanjian Perlintasan Pipa Darat Antar Kontraktor Kontrak Kerja sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Berdasarkan Hukum Perjanjian dan Hukum Perdata Internasional (studi kasus terhadap Negosiasi Klausula Hukum yang mengatu

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pemidanaan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan UU Nomor. 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan UU Teknis.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENANAMAN MODAL SWASTA DALAM SEKTOR PENYEDIAAN AIR MINUM DI INDONESIA DITINJAU DARI KEWAJIBAN NEGARA DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP) DALAM GATT/WTO DAN KEBIJAKAN GSP UNI EROPA SERTA PELAKSANAANNYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PROSES PENETAPAN PEMENANG TENDER PADA PEKERJAAN PENGADAAN RAMBU LALU LINTAS DI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIANJUR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 70 TAHUN 2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Prinsip Mediasi Sebagai Dasar Metode alternatif dan Konseptualisasi Asas Hukum Penyelesaian Sengketa Perikanan Di Indonesia dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP-PRINSIP HUKUM DALAM UNCITRAL LEGAL GUIDE ON ELECTRONIC FUNDS TRANSFER SERTA KESIAPAN PERANGKAT HUKUM NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RIGT ISSUE PT KIMIA FARMA PERSERO TBK DITINJAU DR UU NO 25 THN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RULES OF ORIGIN DALAM KERANGKA FTA (FREE TRADING AGREEMENT) ASEAN DAN JEPANG DIKAITKAN DENGAN KEBIJAKAN ESKPOR IMPOR DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS INDONESIA PADA SEKTOR JASA PARIWISATA PERHOTELAN DALAM GATS-WTO DIKAITKAN DENGAN PERPRES NO. 111 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA Y

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem pelayanaan terpadu satu pintu dalam peningkatan investasi dan pendapatan asli daerah berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 ttg penanaman modal dan UU No. 32 tahun 2004 ttg pemerintahan daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dikaitkan Dengan Kewenangan Daerah Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STANDARDISASI BARANG DAN JASA MENURUT UU NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DIBANDINGKAN DENGAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE DIHUBUNGKAN DENGAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN BEBAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Standarisasi Barang dan Jasa Menurut Undang2 No. 7 Th 2014 tentang Perdagangan Dibandingkan dengan Agreement on Technical Barrier To Trade Dihubungkan dengan Hambatan Teknis Perdagangan Bebas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 10/KPPU-L/2001 TENTANG PENUNJUIKAN REKANAN ASURADUR DI PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN WIPO ARBITRATION AND MEDIATION CENTER PADA PERKARA KEPEMILIKAN NAMA DOMAIN ANTARA INDIAN FARMERS FERTILISERS COOPERATIVE Ltd. v. INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 026/PAILIT/2000/PN.NIAGA/Jkt.Pst JUNTO PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/K/N/2000 DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PK/N/2000 TENTANG PER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2924K/Sip/1981 TENTANG SENGKETA BASIC AGREEMENT FOR JOINT VENTURE ANTARA PT. BALAPAN JAYA DENGAN AHJU FORESTRY Co. Ltd. DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING Jo.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2461/K/Pdt/1999 TANGGAL 17 DESEMBER 1999 MENGENAI PRAKTIK PEMBERIAN FASILITAS DALAM BENTUK TRANSAKSI DERIVATIF ANTARA PT SURYAMAS DUTA MAKMUR Tbk. MELAWAN PT BANK NIAGA Tbk

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NO. 3/KPPU-L-I/2000 MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLIDAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, YANG DILAKUKAN OLEH PT IN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 294K/PDT.SUS/2012 TENTANG KARTEL PENGGUNAAN INDUSTRI FARMASI KELAS TERAPI AMLODIPINE BESYLATE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 529.K/Pdt./1995 TENTANG PENOLAKAN PEMBAYARAN BILLS OF EXCHANGE DALAM PERJANJIAN PENDANAAN ANTARA THE ENGLISH TRUST (EXPORT FINANCE) Ltd. DENGAN CV PERAJUTAN SINAR BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 2468 K/PDT/2000, PT ASURANSI TAKAFUL UMUM MELAWAN PT. TITIPAN KILAT SUPRAPTO TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUSAKAN BARANG MUATAN AKIBAT KELALAIAN PENYEDIA KAPAL PENGANGKUT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH ARBITRASE INTERNASIONAL (SWISS) BERDASARKAN PERATURAN ARBITRASE UNCITRAL TENTANG PERKARA ANTARA KARAHA BODAS COMPANY, L.L.C.V. PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA DAN LAINNYA TANGGAL 18 DESEMBER 20

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NO. 87/PDT/G/1998/PN.BB MENGENAI PERJANJIAN KREDIT ANTARA NY. YENI LUGIMAN DENGAN PT BPR ARTHATAMA HARLANDO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA NOMOR 06/PDT.KPPU/2002/PN.JAK.SEL. TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) NOMOR : 03/KPPU-I/2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 263/PDT.G/2001/PN.JKT.PST MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE THE COCOA MERCHANTS ASSOCIATION OF AMERICA, INC ANTARA FA. SINAR NUSANTARA VS. BALMAC INTERNATIONAL, INC

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NO. 101/PDT/PT.DKI MENGENAI PEMUTUSAN SECARA SEPIHAK INTERNATIONAL DISTRIBUTION AGREEMENT ANTARA GARUDA POWER EQUIPMENT MELAWAN GENERAL MOTOR CORP.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PENCARTER KAPAL DALAM MENUNJUKAN PELABUHAN YANG AMAN (SAFE PORT) BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DAN DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN DALAM KUHD

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog