Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

STUDI KASUS MENGENAI PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MA NO. 103 K/PID.SUS/2013

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Nella Sumika Putri, S.H.,M.H. - SARAH OCTAVIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 1014/Pid/B/PN.Bdg jo. PUTUSAN PENGADILAN DENGAN ETIKA DA KETENTUAN-KETENTUAN PERLINDUNGAN PROFESI DOKTER

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Nella Sumika Putri, S.H.,M.H. - Reinhard Parulian Nainggolan

Detail Cantuman XML Detail Cite

KOMPETENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM IMPLEMENTASINYA MEMBERANTAS KORUPSI EXTRAORDINARY CRIME DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Nur Susilowati - Somawidjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PERBUATAN PEMALSUAN DATA-DATA PERSYARATAN PERMOHONAN PASPOR OLEH EDY SUTAMTO DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Aman Sembiring Meliala, S.H., M.H. - ARSIH HERDYNIA JUWITA - Nella Sumika Putri, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

MASALAH HUKUM DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Fitri Yuliana - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELEPASAN BERSYARAT MERUPAKAN SALAH SATU WUJUD PEMBINAAN WARGA BINAAN (NARAPIDANA) DALAM PROGRAM TAHAPAN INTEGRASI (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Banceuy Bandung)

Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Wahyu Sunu Mulyono

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Agung Qadarsyah - Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN ASAS CONCURSUS DALAM PUTUSAN NOMOR : 14/Pid.Prkn/2009/PN.PTK MENGENAI TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING YANG DILAKUKAN OLEH MR. HUANG FU LIANG (WARGA NEGARA REUBLIK RAKYAT CINA) DI WILAYAH PERAIRAN REPUBLIK INDONESIA

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Arya Pradhita - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN DELIK OMISI DALAM KETENTUAN MENGENAI PENYEERTAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Nella Sumika Putri, S.H.,M.H. - Nevrina Hastuti

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR BERMEREK PALSU DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Rizky Hartacipta - Somawidjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA CORRUPTION WATCH TERHADAP PEMBERIAN UANG PENGAMANAN DARI PT FREEPORT INDONESIA KEPADA POLRI YANG DIDUGA TERDAPAT UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Aman Sembiring Meliala, S.H., M.H. - H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - ROMI CHRISTIE SIALLAGAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI PERUSAHAAN DAERAH AGROBISNIS DAN PERTAMBANGAN JAWA BARAT

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Fika Kristalia - Sigid Suseno, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KELUARGA PUTRI ERLINA TERHADAP KASUS DUGAAN BUNUH DIRI DISEBABKAN OLEH PEMBERITAAN TIDAK BENAR YANG DILAKUKAN OLEH MEDIA MASSA LOKAL PRO HABA ACEH

Aman Sembiring Meliala, S.H., M.H - Ijud Tajudin, S.H., M.H. - JENNY V. SAMOSIR

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KPK DALAM HAL PENYIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DJOKO SUSILO

Aman Sembiring Meliala, S.H., M.H. - H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Zenes Saut Pangidoan Sitorus

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLDA METRO JAYA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN KEJAHATAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KASUS DUGAAN PENGANIAYAAN DAN PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERSANGKA MAX DON

Aman Sembiring Meliala., S.H.,M.H. - H. Agus Takariawan., S.H.,M.H. - Yulia Agustina

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLRI ATAS PEMBERITAAN KORUPSI PETINGGI POLRI OLEH MAJALAH TEMPO

Aman Sembiring Meliala, S.H., M.H. - Nella Sumika Putri S.H., M.H. - Rizky Bayu Perdana

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERDAKWA MASIH DI BAWAH UMUR YANG MENGALAMI DEBIL JIWA YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H - Sigid Suseno, S.H., M.H - Siti Masto'ah

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN UMAR MUHAMMAD TERHADAP RAHMAT SULISTYO ALIAS FRANSISKA ANASTASYA OCTAVIANY YANG DINIKAHINYA DENGAN CARA BERPURA-PURA MENJADI SEORANG PEREMPUAN

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - MArtin Reynold - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI MELAWAN HUKUM MATERIIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 003/PUU-IV/2006 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PI

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Boby Jaya Mustafa - Nella Sumika Putri, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Kardoman Tumangger - Nella Sumika Putri, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN PERUSAKAN BARANG MELALUI SANKSI PIDANA DALAM KONTEKS TUJUAN PEMIDANAAN

Aman Sembiring Meliala S.H., M.H. - Asrah - Erika Magdalena Chandra S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI INTERNET (INTERNET GAMBLING) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Sigid Suseno, S.H.,M.H. - Wiltomi Berkat Zulmi

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN SPBU YANG MELAKUKAN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK

Aman Sembiring Meliala, S.H., M.H. - Lasma Natalia H. Panjaitan - Nella Sumika Putri, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS KESALAHAN PENERAPAN DELIK PIDANA DALAM SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASSARKAN PASAL 143 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Panji Andrian

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA-PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Erika MAgdalena Chandra, S.H.,M.H. - Lola Liestiandi

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA BERDASARKAN KUHAP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Irwansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA TERORIS DAN GAGASAN PENGHAPUSAN REMISI BAGI NARAPIDANA TERORIS DIKAITKAN DENGAN TEORI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI PENELITIAN DI LP KLAS I A CIPINANG)

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Chandra Silaen - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN AGUSWANDI TANJUNG MENGGUNAKAN LISTRIK DI KORIDOR RUMAH SUSUN CAMPURAN ITC ROXY MAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1985 TENTANG RUMAH SUSUN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1985 TENTANG KETENAGALIST

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Edwart Yohanes - Etty Mulyati, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERJUDIAN MELALUI MEDIA INTERNET (INTERNET GAMBLING) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Dony Citra Sondara - Sigid Suseno, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PERUSAKAN SARANA PRASARANA PERSEROAN TERBATAS KERETA API INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER PERSIB BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

Aman Sembiring Meliala, S.H., M.H. - Panca Putra S. Nainggolan - Rohaenah Padmadinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Sigid Suseno, S.H.,M.H. - Vica Paulma

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASA

Aman Sembiring Meliala, S.H., M.H. - R. Hasan Fikrie Almusthafa - Zainal Muttaqin, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

STUDI KASUS MENGENAI PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MA NO. 103 K/PID.SUS/2013

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 1014/Pid/B/PN.Bdg jo. PUTUSAN PENGADILAN DENGAN ETIKA DA KETENTUAN-KETENTUAN PERLINDUNGAN PROFESI DOKTER

KOMPETENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM IMPLEMENTASINYA MEMBERANTAS KORUPSI EXTRAORDINARY CRIME DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PERBUATAN PEMALSUAN DATA-DATA PERSYARATAN PERMOHONAN PASPOR OLEH EDY SUTAMTO DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

MASALAH HUKUM DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PELEPASAN BERSYARAT MERUPAKAN SALAH SATU WUJUD PEMBINAAN WARGA BINAAN (NARAPIDANA) DALAM PROGRAM TAHAPAN INTEGRASI (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Banceuy Bandung)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PENERAPAN ASAS CONCURSUS DALAM PUTUSAN NOMOR : 14/Pid.Prkn/2009/PN.PTK MENGENAI TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING YANG DILAKUKAN OLEH MR. HUANG FU LIANG (WARGA NEGARA REUBLIK RAKYAT CINA) DI WILAYAH PERAIRAN REPUBLIK INDONESIA

PENERAPAN DELIK OMISI DALAM KETENTUAN MENGENAI PENYEERTAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR BERMEREK PALSU DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA CORRUPTION WATCH TERHADAP PEMBERIAN UANG PENGAMANAN DARI PT FREEPORT INDONESIA KEPADA POLRI YANG DIDUGA TERDAPAT UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI PERUSAHAAN DAERAH AGROBISNIS DAN PERTAMBANGAN JAWA BARAT

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KELUARGA PUTRI ERLINA TERHADAP KASUS DUGAAN BUNUH DIRI DISEBABKAN OLEH PEMBERITAAN TIDAK BENAR YANG DILAKUKAN OLEH MEDIA MASSA LOKAL PRO HABA ACEH

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KPK DALAM HAL PENYIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DJOKO SUSILO

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLDA METRO JAYA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN KEJAHATAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KASUS DUGAAN PENGANIAYAAN DAN PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERSANGKA MAX DON

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLRI ATAS PEMBERITAAN KORUPSI PETINGGI POLRI OLEH MAJALAH TEMPO

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERDAKWA MASIH DI BAWAH UMUR YANG MENGALAMI DEBIL JIWA YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN UMAR MUHAMMAD TERHADAP RAHMAT SULISTYO ALIAS FRANSISKA ANASTASYA OCTAVIANY YANG DINIKAHINYA DENGAN CARA BERPURA-PURA MENJADI SEORANG PEREMPUAN

IMPLEMENTASI MELAWAN HUKUM MATERIIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 003/PUU-IV/2006 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PI

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN PERUSAKAN BARANG MELALUI SANKSI PIDANA DALAM KONTEKS TUJUAN PEMIDANAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI INTERNET (INTERNET GAMBLING) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN SPBU YANG MELAKUKAN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK

TINJAUAN YURIDIS KESALAHAN PENERAPAN DELIK PIDANA DALAM SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASSARKAN PASAL 143 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA-PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA BERDASARKAN KUHAP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA TERORIS DAN GAGASAN PENGHAPUSAN REMISI BAGI NARAPIDANA TERORIS DIKAITKAN DENGAN TEORI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI PENELITIAN DI LP KLAS I A CIPINANG)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN AGUSWANDI TANJUNG MENGGUNAKAN LISTRIK DI KORIDOR RUMAH SUSUN CAMPURAN ITC ROXY MAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1985 TENTANG RUMAH SUSUN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1985 TENTANG KETENAGALIST

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERJUDIAN MELALUI MEDIA INTERNET (INTERNET GAMBLING) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PERUSAKAN SARANA PRASARANA PERSEROAN TERBATAS KERETA API INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER PERSIB BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

ANALISIS PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi