Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   11   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PRINSIP PERDAGANGAN DALAM GATT/WTO DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DI PULAU BATAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ratifikasi Cape Town Convention 2001 Oleh Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Industri Penerbangan Ditinjau Dari Segi UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RATIFIKASI CAPE TOWN CONVENTION 2011 OLEH INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDUSTRI PENERBANGAN DITINJAU DARI SEGI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS TALAK DAN AKIBAT HUKUM TALAK YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SMS) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.196K/PDT.SUS/2011 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2012 MENGENAI PEMBATALAN MEREK ôSINAR LAUTö DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.15 TAHUN 2001 DAN PP NO.23 TAHUN 1993

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA ANTARA PT. PERTAMINA(PERSERO) DAN PT. PERTAMINA EP MELAWAN PT. LIRIK PETROLEUM DENGAN NO. 56PK/PDT.SUS/2011 MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.904K/PDT.SUS/2009 MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE No.14387/JB/JEM (PT. PERTAMINA EP & PT. PERTAMINA PERSERO V PT. LIRIK PETROLLEUM)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 021/ K/N/2002 ANTARA KURATOR PT DHARMALA SAKTI SEJAHTERA, TBK, MELAWAN PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA MTENTANG PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH PEMEGANG SAHAM ATAS DASAR DIV

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEMERINTAH UNTUK MEMBATALKAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL YG MELANGGAR KEPENTINGAN NASIONAL BERDASARKAN PSL 85 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU NO 7 THN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DIKAITKAN DENGAN VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES 196

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLASIFIKASI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSA BAKU DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI TOKO ONLINE DALAM SITUS JEJARING SOSIAL FACEBOOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN EKSPOR BIOFUEL UNI EROPA TERHADAP INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP WTO DAN PERJANJIAN TBT (TECHNICAL BARRIES TO TRADE)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM DUGAAN PRAKTIK DUMPING DAN SUBSIDI YANG DILAKUKAN NEGARA AMERIKA SERIKAT TERHADAP PRODUK KERTAS JENIS CERTAIN COATED PAPER MILIK NEGARA INDONESIA BERDASARKAN KETENTUAN GATT/WTO 1994

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM DUGAAN PRAKTIK DUMPING YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA UKRAINA TERHADAP PRODUK IMPOR TEPUNG TERIGU NEGARA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN GATT/WTO 1994

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN HAK PRIVASI ( PRIVASY RIGHT) PD PROGRAM SIARAN INFOTAINMENT YG DITAYANGKAN OLEH LEMBAGA PENYAIARAN TELEVSI SWASTA DIHUBUNGKAN DGN UU NO 32 THN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UU NO 11 THN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSKASI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI MELALUI WIRELESS FIDELITY (WIFI) ON BOARD OF AIRCRAFT PESAWAT GARUDA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN KONTRAK OLEH PEMBELI SEBAGAI AKIBAT DARI PELANGGARAN YANG FUNDAMENTAL ATAS KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL OLEH PENJUAL BERDASARKAN KONVENSI PBB MENGENAI JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL 1980 (UNCISG 1980)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB (EXEMPTIONS OF LIABILITY) TERHADAP PENJUAL ATAS PELANGGARAN KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DIKARENAKAN ADANYA HALANGAN (IMPEDIMENT) BERDASARKAN KONVENSI MENGENAI JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL 1980 (UN CISG 1980)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN EKSPOR MINYAK BUMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DAN THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994 (GATT) / WTO SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN EKONOMI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBLOKIRAN SEJUMLAH SITUS RADIKAL OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN SITUS BERMUATAN NEGATIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS KETERTIBAN UMUM DAN PEMBATASANYA DALAM PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI NEW YORK 1958 DALAM KASUS PERTAMINA VS. KARAHA BODAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KETENTUAN FUNDAMENTAL BREACH BERDASARKAN CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) 1980 DALAM KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MALAYSIA AIRLANES (MAS) MH 370 TERHADAP PENUMPANG KHUSUSNYA WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI MONTREAL 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR TERHADAP PENUMPANG ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGOPERASIAN SISTEM PELUNCURAN UDARA (AIR LAUNCH SYSTEM) HASIL KERJASAM RUSIA DAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP SAMPAH RUANG ANGKASA (SPACE DEBRIS) YANG BERDAMPAK BAGI LINGKUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN SPACE TREATIES DAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA BANDAR UDARA TERKAIT RUNWAY END SAFETY AREA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN DAN KONVENSI CHICAGO 1944 TENTANG PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN SRIWIJAYA AIR TERHADAP PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ 268 YANG MENOLAK MENGANGKUT PENUMPANG TUNA NETRA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN DAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 77 TAHUN 2011 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB QUEENSLAND AND NORTERN TERRITORY AERIAL SERVICES LIMITED (QANTAS) TERHADAP WARGA BATAM INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUSIA SEBAGAI LAUNCHING STATE TERHADAP KEGAGALAN ORBIT SATELIT TELKOM-3 MILIK PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK. BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB SINGAPORE AIRLINES TERHADAP RUSAKNYA BAGASI MILIK AM KARENA KELALAIAN MASKAPAI PENERBANGAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL OLEH PT INDOSAT MEGA MEDIA (IM2) TERKAIT DUGAAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG TIMBUL DALAM PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI DENGAN IZIN PENGGUNAAN PITA JARINGAN 2,1 GHZ (3rd GENERATION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KEMBALI DIBUKANYA AKSES SITUS VIMEO YANG MENGANDUNG KONTEN PORNOGRAFI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI SELULER TERHADAP JASA PESAN SINGKAT KE BANYAK TUJUAN (BROADCAST) YANG DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 1 TAHUN 2009 DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YG DPT DILAKUKAN OLEH IRAN ATAS PENYERANGAN DGN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP FASILITAS NATAZ YG DILAKUKAN OLEH AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI AGREEMENT ON AGRICULTURE DALAM KERANGKA WTO TERHADAP KEBIJAKAN NEGARA BERKEMBANG KHUSUSNYA INDONESIA MENGENAI PENGENAAN TARIF DAN PEMBERIAN SUBSIDI TERHADAP PRODUK PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM DOMESTIC ROAMING (JELAJAH DOMESTIK) OLEH PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI TERHADAP PERSAINGAN USAHA DAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN RUANG UDARA TERBUKA (OPEN SKY POLICY) DI ASEAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KECENDERUNGAN KEBERPIHAKKAN (BIAS) SALAH SEORANG ARBITRATOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRATSE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA BUKAN ANGGOTA UNI EROPA DALAM MERATIFIKASI EUROPEAN UNION CONVENTION ON CYBERCRIME 2001 (KONVENSI UNI EROPA TENTANG KEJAHATAN MELALUI INTERNET 2001)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN LARANGAN TERBANG TERHADAP MASKAPAI INDONESIA OLEH UNI EROPA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA PADA KASUS PAILIT BATAVIA AIR DITINJAU BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING BERDASARKAN FAIR AND EQUITABLE TREATMENT STANDARD YANG TERDAPAT DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATY TERKAIT DENGAN KEDAULATAN EKONOMI NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP NEGARA YANG DISADAP SECARA MELAWAN HUKUM (UNLAWFUL INTERCEPTION) DALAM PENYADAPAN LINTAS BATAS NEGARA BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 310 KUHP PADA KASUS TOMMY WINATA VS TEMPO DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.40 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK PERJANJIAN TERTUTUP DALAM PERSAINGAN USAHA DI PASAR RITEL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM KEABSAHAN SKYPE PADA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI TELECONFERENCE DALAM ARBITRASE DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 MENGENAI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN ALAT PENGUAT FREKUENSI (REPEATER) DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM SKEMA SENDER KEEP ALL DALAM LAYANAN PESAN SINGKAT (SHORT MESSAGE SERVICE) DITINJAU DARI HUKUM TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   11   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog