Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Prinsip Hubungan Bertetangga Baik (Good Neighbourhood) Berkenaan Dengan Adanya Enclave Oecusi Timor Leste Dalam Wilayah Negara Indonesia

Dhey Wego Tadeus - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm) - Prof. Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri M, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Kerjasama Intermasional.

Azmi - Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H. (Alm) - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ruang Lingkup Wewenang Dan Pelaksanaan Bentuk Kerjasama Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

Azmi - Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Perang Di Mahkamah Kejahatan Internasional Menurut Ketentuan Hukum Humaniter

Mahfud - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm) - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945

Holyness N. Singadimedja - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Gagasan Pembentukan Mahkamah Lingkungan Internasional Dalam Kerangka Perlindungan Lingkungan Global Dihubungkan Dengan Kepentingan Indonesia

Idris - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm) - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Pengaturan Tindak Pidana Siber Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan Dengan Konsep Yurisdiksi Berdasarkan Konvensi Dewan Eropa 2001

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm) - Sigid Suseno

Detail Cantuman XML Detail Cite

Integralitas Kebijakan Kriminal Melalui Sarana Penal Dan Non Penal Dalam Rangka Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Elsa R.M Toule - Prof. Dr. H. Pontang Moerad BM, SH (Alm) - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Hukum Kebijakan Kepemilikan Tunggal ( Single Presence Policy ) Atas Perbankan Nasional Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Perbankan Nasional Dikaitkan Dengan Arsitektur Perbankan Indonesia ( Api ) Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan

Fontian Munzil - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keberadaan Daerah Otonom Baru Dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Publik Dalam Perspektif Uu Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

H.M Busrizalti - Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, SH (Alm) - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedaulatan Atas Sumber Daya Alam Yang Menjamin Pemanfaatan Yang Adil Dan Berkelanjutan

Lembang Palipadang - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm) - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

KESIAPAN HUKUM MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL DALAM MENGHADAPI ERA LIBERALISASI SEBAGAI KONSEKUENSI ATAS KEANGGOTAAN INDONESIA DI WTO

Adhitia Wahyu Minda - Bursok Arbenius, S.H.(Alm) - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S, SH (Alm) - Tengku Erwinsyahbana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Niaga Syariah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia

Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, SH., MH. - Prof.Dr. HR. Otje Salman S., SH. (Alm) - SUFIARINA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Akuisisi Saham Dalam Kaitannya Dengan Investasi Asing Pada Perusahaan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat

Juli Asril - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Bentuk Landasan Hukum Ideal Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri Menuju Otonomi Akademik dan Non Akademik.

Fuad Wiyono - Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H., (Alm). - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan Dan Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Khusus Papua Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bambang Sugiono - Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H. (Alm) - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengawasan Terhadap Qanun Sebagai Perwujudan Wewenang Pemerintah Pusat Terhadap Otonomi Khusus Di Nangroe Aceh Darussalam

Jum Anggriani - Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, SH (Alm) - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S, SH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN LETHAL INJECTION SEBAGAI ALTERNATIF PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2/PNPS./1964 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITER

Aulia Zakiah Firdaus - Erika MAgdalena Chandra, S.H.,M.H. - Prod.Dr.H. Pontang Moerad B.M.,S.H.,(Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Kredit Macet Melalui Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Rangka Pengembangan Hukum Jaminan Di Indonesia

Deasy Soeikromo - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perbuatan Melawan Hukum Oleh Organ Perseroan Pada Perusahaan Kelompok Dalam Kepemilikan Silang Atas Saham Dikaitkan Dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Sebagai Upaya Pembangunan Perekonomian Indonesia

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm) - Ratna Januarita

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perdagangan Orang Transnasional Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia

Emma Valentina Teresha Senewe - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian Pengawasan Pekerjaan di Bidang Jasa Konstruksi Jalan Layang dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Chris Suharyanto Candra - Dr. Etty Mulyati, SH., MH. - Prof.Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH., (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Prinsip Hubungan Bertetangga Baik (Good Neighbourhood) Berkenaan Dengan Adanya Enclave Oecusi Timor Leste Dalam Wilayah Negara Indonesia

Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Kerjasama Intermasional.

Ruang Lingkup Wewenang Dan Pelaksanaan Bentuk Kerjasama Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

Tanggung Jawab Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Perang Di Mahkamah Kejahatan Internasional Menurut Ketentuan Hukum Humaniter

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945

Gagasan Pembentukan Mahkamah Lingkungan Internasional Dalam Kerangka Perlindungan Lingkungan Global Dihubungkan Dengan Kepentingan Indonesia

Implikasi Pengaturan Tindak Pidana Siber Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan Dengan Konsep Yurisdiksi Berdasarkan Konvensi Dewan Eropa 2001

Integralitas Kebijakan Kriminal Melalui Sarana Penal Dan Non Penal Dalam Rangka Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kajian Hukum Kebijakan Kepemilikan Tunggal ( Single Presence Policy ) Atas Perbankan Nasional Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Perbankan Nasional Dikaitkan Dengan Arsitektur Perbankan Indonesia ( Api ) Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan

Keberadaan Daerah Otonom Baru Dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Publik Dalam Perspektif Uu Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Kedaulatan Atas Sumber Daya Alam Yang Menjamin Pemanfaatan Yang Adil Dan Berkelanjutan

KESIAPAN HUKUM MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL DALAM MENGHADAPI ERA LIBERALISASI SEBAGAI KONSEKUENSI ATAS KEANGGOTAAN INDONESIA DI WTO

Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional

Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Niaga Syariah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia

Akuisisi Saham Dalam Kaitannya Dengan Investasi Asing Pada Perusahaan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bentuk Landasan Hukum Ideal Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri Menuju Otonomi Akademik dan Non Akademik.

Pengaturan Dan Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Khusus Papua Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengawasan Terhadap Qanun Sebagai Perwujudan Wewenang Pemerintah Pusat Terhadap Otonomi Khusus Di Nangroe Aceh Darussalam

PENGGUNAAN LETHAL INJECTION SEBAGAI ALTERNATIF PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2/PNPS./1964 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITER

Penyelesaian Kredit Macet Melalui Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Rangka Pengembangan Hukum Jaminan Di Indonesia

Perbuatan Melawan Hukum Oleh Organ Perseroan Pada Perusahaan Kelompok Dalam Kepemilikan Silang Atas Saham Dikaitkan Dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Sebagai Upaya Pembangunan Perekonomian Indonesia

Perdagangan Orang Transnasional Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia

Perjanjian Pengawasan Pekerjaan di Bidang Jasa Konstruksi Jalan Layang dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi