Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DALAM UUD 1945: ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK KEBEBASAN BERAGAMA

Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H. - Lailani, S.H., M.H. - PANDU DEWANATA

Detail Cantuman XML Detail Cite

POLITIK HUKUM BANK SENTRAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H. - Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D - SECHABUDIN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik hukum pemekaran daerah kabupaten dalam kaitannya dengan tujuan otonomi daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004

Anne ajria desta - Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H. - Prof. Dr. I. Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

SIFAT HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MEKANISME PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Aulia Mufti - Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H. - Hernadi Affandi, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 011-017/PUU-I/2003 MENGENAI PENCABUTAN PASAL 60 G UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

Ali Abdurahman, S.H.,M.H - Edy Kristanto - Hernadi Affandi, S.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG RATIFIKASI

Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Fuad hasan - Inna Junaenah, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN DAN PEMBUBARAN KEMENTRIAN NEGARA MENURUT UUD 1945 DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTRIAN NEGARA

Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H. - Mei Susanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEKANISME HARMONISASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT UU NO. 10 TH 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATUTAN PERUNDANG-UNDANGAN

Aditya Rahmadhony - Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN ISBAT NIKAH YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

AMANDA PUTRI MAULLINA - Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H. - Hj. Asih Baktiasih, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH AMANDEMEN DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM BADAN PERWAKILAN

Agung Raharjo - Ali Abdurahman, S.H., M.H - H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Ali Abdurahman, S.H., M.H - H. Rosjidi Ranggawidjadja, S.H., M.H - Widi Sedianto

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT MINANGKABAU

Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - FITRI YANNEDI - Prof.Dr.H. R. Otje Salman S, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBERADAAN PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA III SEBAGAI PENGELOLAPELABUHAN TANJUNG INTAN CILACAP DIHUBUNGKAN DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERDA KABUPATEN CILACAP NO 1 TAHUN 2003 TENTANG KEPELABUHANAN

Ali Abdurahman, S.H.,M.H - Donny Dwi Putra - Nyulistiowati Suryanti, S.H.,M.H.,CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMEKARAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN RENCANA PEMEKARAN KABUPATEN BANDUNG

Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Andri Permadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Otonom Dan Wakil Pemerintah Dihubungkan Dengan Sistem Pengisian Jabatan Gubernur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H. - Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H. - Imran

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN KONVENSI KETATANEGARAAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H. - M. Subhan H. Daiyan

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE GUARDIAN OF CONSTITUTION MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Indra Perwira, S.H.,M.H. - Tommy Arbiwijaya

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH SULTAN KERATON KASEPUHAN CIREBON BERDASARKAN UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H. - DR. NIA KURNIATI, S.H., M.H - SHELLA FEBIANA PUTRI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEWARISAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN HAMIL MENURUT HUKUM ISLAM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Hj. Asih Baktiasih, S.H. - Revie Meirizka

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA

Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Asih Bektiasih, S.H. - R. Bugie Brahmono

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PELAYANAN SATU ATAP BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONE

Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - An-an Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Kristian Feran

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS WEWENANG MAHKAMAH SYARI'IYAH DIPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM DALAM SISTIM PERADILAN INDONESIA

Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Djanuardi, S.H.,M.H. - Taufan Nalendra Pratama

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN TENTANG BATAS PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI ANTARA SEMA NO.7 TAHUN 2014 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 34/PUU-XI/2013 DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA

AWALIA SISTANINGRUM - Dr. Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

BENTUK PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR 1945

Dr. Ali Abdurahman., S.H., M.H. - Dr. Indra Perwira., S.H., M.H. - STEFANNY OKTARIA SIMORANGKIR

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERBANDINGAN OBJEK PAJAK PENNGHASILAN DENGAN OBJEK ZAKAT PROFESI DALAM MENCIPTAKAN KEADILAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM

Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Dani Hendra Siswadi - Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DALAM UUD 1945: ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK KEBEBASAN BERAGAMA

POLITIK HUKUM BANK SENTRAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Politik hukum pemekaran daerah kabupaten dalam kaitannya dengan tujuan otonomi daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004

SIFAT HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MEKANISME PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 011-017/PUU-I/2003 MENGENAI PENCABUTAN PASAL 60 G UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG RATIFIKASI

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN DAN PEMBUBARAN KEMENTRIAN NEGARA MENURUT UUD 1945 DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTRIAN NEGARA

MEKANISME HARMONISASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT UU NO. 10 TH 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATUTAN PERUNDANG-UNDANGAN

PELAKSANAAN ISBAT NIKAH YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

FUNGSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH AMANDEMEN DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM BADAN PERWAKILAN

FUNGSI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT MINANGKABAU

KEBERADAAN PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA III SEBAGAI PENGELOLAPELABUHAN TANJUNG INTAN CILACAP DIHUBUNGKAN DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERDA KABUPATEN CILACAP NO 1 TAHUN 2003 TENTANG KEPELABUHANAN

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMEKARAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN RENCANA PEMEKARAN KABUPATEN BANDUNG

Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Otonom Dan Wakil Pemerintah Dihubungkan Dengan Sistem Pengisian Jabatan Gubernur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

KEDUDUKAN KONVENSI KETATANEGARAAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE GUARDIAN OF CONSTITUTION MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH SULTAN KERATON KASEPUHAN CIREBON BERDASARKAN UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

PEWARISAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN HAMIL MENURUT HUKUM ISLAM YANG BERLAKU DI INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PELAYANAN SATU ATAP BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONE

ANALISIS WEWENANG MAHKAMAH SYARI'IYAH DIPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM DALAM SISTIM PERADILAN INDONESIA

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN TENTANG BATAS PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI ANTARA SEMA NO.7 TAHUN 2014 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 34/PUU-XI/2013 DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA

BENTUK PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR 1945

PERBANDINGAN OBJEK PAJAK PENNGHASILAN DENGAN OBJEK ZAKAT PROFESI DALAM MENCIPTAKAN KEADILAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi