Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STATUS PERKAWINAN KEDUA DAN SELANJUTNYA YANG DIDASARKAN PADA AKTA PERCERAIAN PALSU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Studi Terhadap Kebijakan Luncuran (Carry Over

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA: STUDI TERHADAP KEBIJAKAN LUNCURAN (CARRY OVER)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perkembangan Sistem Pemerintahan Presidensil Berdasarkan UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEBAGAI SUMBER HUKUM MATERIIL DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG KEAGAMAAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Lingkungan Pemerintahan Desa: Evaluasi Kerangka Regulasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TAFSIR IHWAL KEGENTINGAN MEMAKSA DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NO 138/PUU-VII/ TAHUN 2009 Lulus Sudah Belum 22-08-2019 12:01 Verifikasi Publish Edit Hapus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETAPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANMELALUI JALURNONLITIGASI BERDASARKANPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIANOMOR 32 TAHUN 2017

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DALAM UUD 1945: ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK KEBEBASAN BERAGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 38 P/HUM/2016 MENGENAI UJI MATERI PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2016 TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPRD, DAN DPD BERKAITAN DENGAN MASA JABATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS WAKAF BENDA BERGERAK BERUPA UANG TANPA MELALUI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DITINJAU DARI PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Rekonstruksi Pidana Bersyarat Dalam Pembaruan hukum Pidana Militer "

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BATAS KEWENANGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PARTAI POLITIK DAN KEDUDUKAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENYANGKUT KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA CIANJUR NO. 0408/PDT.P/2015/PA.CJR TENTANG PERBAIKAN AKTA NIKAH MELALUI ISBAT NIKAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH VERIFIKASI ULANG PARTAI POLITIK TERHADAP SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM BANK SENTRAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik hukum pemekaran daerah kabupaten dalam kaitannya dengan tujuan otonomi daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota Dalam Kaitannya Dengan Tujuan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SIFAT HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MEKANISME PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 011-017/PUU-I/2003 MENGENAI PENCABUTAN PASAL 60 G UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG RATIFIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN DAN PEMBUBARAN KEMENTRIAN NEGARA MENURUT UUD 1945 DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTRIAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Makna Lembaga Negara Dalam UUD NRI Th 1945 dan Kaitannya dengan Legal Standing dalam Sengketa Kewenangan antar Lemgaba Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEKANISME HARMONISASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT UU NO. 10 TH 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATUTAN PERUNDANG-UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN ISBAT NIKAH YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembagian harta gono gini dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM TERHADAP SENGKETA PERIZINAN ANTARA BADANKOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) DENGAN PT. ENTEC INDONESIA YANG TERLETAK DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT MENGENAI IZIN USAHA TETAP (IUT) PT. ENTEC INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum terhadap isbat nikah di bawah tangan dalam kaitannya dengan hukum Islam dan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Inpres no. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH AMANDEMEN DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM BADAN PERWAKILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hubungan Antara Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Uud 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Ketetapan MPR dlam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 di Hubungkan Dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA III SEBAGAI PENGELOLAPELABUHAN TANJUNG INTAN CILACAP DIHUBUNGKAN DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERDA KABUPATEN CILACAP NO 1 TAHUN 2003 TENTANG KEPELABUHANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMEKARAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN RENCANA PEMEKARAN KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT PERUBAHAN PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Otonom Dan Wakil Pemerintah Dihubungkan Dengan Sistem Pengisian Jabatan Gubernur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KONVENSI KETATANEGARAAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE GUARDIAN OF CONSTITUTION MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH SULTAN KERATON KASEPUHAN CIREBON BERDASARKAN UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN MELALUI PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM : STUDI KASUS KAB.TASIKMALAYA, KAB INDRAMAYU, DAN KAB CIANJUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN HAMIL MENURUT HUKUM ISLAM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Menangani Perkara Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer Aktif Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PELAYANAN SATU ATAP BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENGUJIAN KONSTITUSIONAL PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA PADA PELAKSANAAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS WEWENANG MAHKAMAH SYARI'IYAH DIPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM DALAM SISTIM PERADILAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN TENTANG BATAS PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI ANTARA SEMA NO.7 TAHUN 2014 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 34/PUU-XI/2013 DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum Islam terhadap tanggung jawab ahli waris dalam hal harta peninggalan tidak mencukupi untuk pelunasan utang pewaris

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog