Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN KEPADA HERMAN ALOSSITANDI DAN ANDRY DHEMY LUMANAUW ATAS PEMERASAN TERHADAP WALTER SIGALINGGING SELAKU SAKSI DALAM KASUS KORUPSI PT. JAMSOSTEK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DTEMPUH OLEH DENI MUHARAM DAN CARLI HAMDAN DALAM KASUS PENCURIAN BATU BERANGKAL YANG TIDAK PERNAH DIHADIRKANNYA BARANG BUKTI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DI LAKUKAN OLEH PENUNTUT UMUM DENGAN NOMOR PERKARA 1106/Pid.Sus/2013/PN.BB. DENGAN TERDAKWA ACEP RUSDIAN HIDAYAT DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN MENGGUNAKAN NARKOBA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG รป UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN MEDIS DALAM PENGOBATAN MASSAL YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DIKAITKAN DENGAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERBUATAN PEMALSUAN IDENTITAS DALAM AKTA OTENTIK PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAK KEKERASAN DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI PERGURUAN TINGGI DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP FUNGSI DAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN MELALUI PERDAMAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 2 TH 2002 TENTANG KEPOLISIAN RI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN OLEH ISTERI TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN LEBIH DARI SATU ORANG (POLIGAMI) MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA KOMPILA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 DIKAITKAN DENGAN KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN SISTEM PEMASYARAKATN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN POLITIK KRIMINAL TERHADAP EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DAN PERANAN PENDAMPING PSIKOLOG DALAM TINDAK PERADILAN ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI BAGI TERPIDANA MATI TIBO DKK DALAM HAL DITEMUKANNYA NOVUM DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG PENYIDIK INDEPENDEN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENYERAHAN BARANG SITAAN DARI PENYIDIK KEPADA RUPBASAN SERTA TANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA BARANG SITAAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DI RUPBASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS PEMBERLAKUAN PROSES ASSESMENT DALAM SISTEM REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PIDANA PENJARA SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEADILAN PEMULIHAN (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN PERKARA ANAK KONFLIK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PENGADILAN TERORISME DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN UU NO.8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFRENCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PASAL 16 Jo PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIBADI (THE RIGHT OF PRIVACY) ATAS TOKOH REPUBLIK (REPUBLIC FIGURE) DARI KEBEBASAN PERS DIHUBUNGKAN DENGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PIHAK LAIN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KPK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI DALAM PEMERIKSAAN KONEKSITAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KAPTEN PENERBANG (PILOT) DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA AKIBAT KELALAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DIKAITKAN DENGAN PASAL 378 KITAB UNDANGรปUNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENIPUAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALASAN-ALASAN YURIDIS DALAM HAL PEMINDAHAN PERADILAN DALAM KASUS WALIKOTA SEMARANG NON-AKTIF SOEMARMO HADI SAPUTRO DIKAITKAN DENGAN PASAL 85 KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NOMO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA MENGENAI PENERAPAN HAK TERSANGKA UNTUK MENGAJUKAN SAKSI YANG MERINGANKAN DALAM PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA TERHADAP SP3 YANG DITERBITKAN JAKSA AGUNG DALAM KASUS PENGGELAPAN PAJAK OLEH PAULUS TUMEWU DIMANA PERKARANYA SUDAH DINYATAKAN P-21 (BERKAS SUDAH LENGKAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA YURIDIS MENGENAI LEGALITAS SAH TIDAKNYA ALASAN SAKIT PERMANEN TERKAIT PERADILAN IN ABSENTIA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA KASUS PELANGGARAN PATEN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 38/PID/B/2004/PN.JAKARTA TIMUR DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 551 K/Pid/2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI BAGI TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS OLEH PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS KEPENTINGAN UMUM YANG DIJADIKAN SEBAGAI ALASAN DIAJUKANNYA PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASAS KEPENTINGAN UMUM YANG DAPAT MENIADAKAN TUNTUTAN PIDANA MONEY LAUNDERING DALAM PILPRES DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUGAAN GRATIFIKASI TOYOTA HARRIER TERHADAP ANAS URBANINGRUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIFITAS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DALAM MENEGAKKAN ASAS KEMERDEKAAN PERS DIKAITKAN DENGAN CONTEMPT OF COURT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS SISTEM PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDNAG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PERADILAN KONEKSITAS DALAMTINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog