Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

STUDI KASUS MENGENAI ANCAMAN PIDANA MATI BAGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG ANGGOTA MILITER DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG. NO. 7 K/MIL/1983 TANGGAL 18 JUNI 1983

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO : 2125/K/PID/1990 TANGGAL 31 AGUSTUS 1993 TENTANG OUTUSAN PIDANA JUDEX FACTI YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 197 K/PID./1996 TANGGAL 3 JUNI 1996 TENTANG PENOLAKAN PERUSAHAAN KONVEKSI DISON JAKARTA UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REGISTER NOMOR 654.K/PID/1996 TANGGAL 10 MARET 1996 TENTANG DAKWAAN PEMALSUAN SURAT KARENA PENERIMA KUASA TIDAK MENGETAHUI BAHWA SURAT PENETAPAN PERDATA PENGADILAN NEGERI MANADO NOMOR 251/TAHUN 19

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERAHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1696 K/Pid/2002, TANGGAL 28 MEI 2003 ATAS NAMA TERDAKWA SAMADIKUN HARTONO TENTANG TINDAK PIDANA KORU[SI PENYALAHGUNAAN DANA BLBI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1174 K/PID/1994 TANGGAL 3 MEI 1995 MENGENAI KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 826 K/PID/2001 TANGGAL 10 JULI 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHUN 1998 YANG DIADILI SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 31 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.818K/PID/1997 TENTANG PERUBAHAN PENJATUHAN PIDANA OLEH MAHKAMAH AGUNG SEPANJANG MENYANGKUT SALAH SATU PELAKU TINDAK PIDANA EX. PASAL 365 JO. PASAL 55 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1194.K/PID 2001 TANGGAL 25 JANUARI 2002 TENTANG PEMBERIAN KREDIT YANG MELAMPAUI BATAS MEKSIMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1671 K/PID/1996, TANGGAL 18 MARET 1997 YANG MEMUTUS TERDAKWA BERSALAH ATAS PERBUATAN YANG TIDAK DIDAKWAKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REGISTER NO. 382 K/Pid/2000 TANGGAL 7 JUNI 2000 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIMBUL KARENA ADANYA KESEPAKATAN LISAN DALAM JUAL BELI SAPI IMPORT AUSTRALIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.1112K/Pid/2001 TANGGAL 25 JANUARI 2002 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO.940/Pid.B/2000/PN JAKARTA SELATAN TANGGAL 13 FEBRUARI 2001 "KARENA JUDEX FACTIE SALAH DALAM MENE"TUDI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMEDANG NO. 164/PID.B/1998/PN.SMD TANGGAL 18 NOVEMBER 1998 TENTANG PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN SEORANG AYAH DENGAN ANAK TIRINYA YANG MASIH DI BAWAH UMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM HAL PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI B IDANG PENYIARAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM MENGENAI LEGALITAS LSM SEBAGAI PELAPOR TERHADAP FLORENCE SIHOMBING YANG DIDUGA MELAKUKAN PENGHINAAN TERHADAP WARGA YOGYAKARTA MELALUI JEJARING SOSIAL ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UU NO 11 THN 2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Legalitas Alat Bukti Elektronik berupa Hardware yang Dihasilkan dari Proses Penggeledahan dan Penyitaan Berdasarkan KUHAP dan UU ITE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Mekanisme Bantuan Penyidikan oleh Penyidik TNI Kepada Penyidik POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM BAGI MASYARAKAT SUNDA JAWA BARAT ATAS PENGGALIAN SITUS BATUTULIS BOGOR OLEH H. SAID AGIL AL MUNAWAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkoba sebagai Hak Narapidana Dihubungkan dengan Asas Equality Before The Law & Tujuan Pemindanaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDEKATAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI AKIBAT TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA (AIRSOFT GUN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN YANG DIPUTUS PENGADILAN TINGGI BANDUNG NO. 144/PID/2003/PT TANGGAL 18 JUNI 2003 TENTANG PENCABUTAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PN. MANADO NO 05/PID.SUS/2013/PN.MDO TENTANG PENJATUHAN PIDANA TERHADAP SJARIEF HIDAYATULLOH DAN WAHYUDI YANG MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN DAN SARANA KARENA JABATAN SECARA BERSAMA-SAMA DIHUBUNGKAN DENGAN ALASAN-

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Kejaksaan agung Dalam Membuktikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Presiden RI Kedua

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLDA METRO JAKARTA DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KEMATIAN HOLLY ANGELA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TENAGA KESEHATAN YANG TERLIBAT DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA KELALAIAN MEDIK (LEGAL MOMERANDUM TERHAPAD KASUS DI RSIA NYAI AGENG PINANTIH GRESIK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP PARA PELAKU PENGAMBIL GAMBAR ASUSILA DAN PENGEDARNYA DALAM KASUS FEMMY PERMATASARI DAN KAWAN-KAWAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENJATUHAN TINDAKAN LATIHAN KERJA KEPADA TERDAKWA DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 049/PID-VIII/2010 TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG RI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PERKARA KORUPSI SISMINBAKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Pembuktian Saksi Yang Mermiliki Hubungan Darah Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Penyitaan Harta Kekayaan Pihak Lain Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh KPK Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Sebagai Pemilik Alat dan Alat Angkut Dalam Perampasan Barang Bukti Pada Perkara Ilegal Logging dikaitkan Dengan Pasal 78 Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan terhadap unsur sifat melawan hukum dalam rindak pidana korupsi berdasarkan asas-asas hukum pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN BERDASARKAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF F UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYITAAN BOEDEL PAILIT DIKAITKAN DGN UU NO 37 THN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SERTA UU NO 8 THN 1981 TENTANG KITAB UU HK ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN KELUAR TAHANAN DARI RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH P[ENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME SERTA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG RE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)n Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PUTUSAN GRASI ATAS PIDANA MATI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Th 2003 tenta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan Dan Praktik Pra Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peran dan Kedudukan Jaksa dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia pada Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH EDDY NATAWIDJAJA DAN JUJUNG NATAWIDJAJA TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT MELALUI PUTUSAN NO. 372/Pid/2000/PTB MENGENAI PENGGUNAAN SURAT PALSU

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog