Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) OLEH PENGADILAN TERKAIT ULTRA PETITA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT MELALUI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) YANG TIDAK LAYAK HUNI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA APARTEMEN ATAS PENARIKAN BIAYA PENGELOLAAN YANG TIDAK TRANSPARAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMILIK KARTU PERDANA ASING YANG TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SAAT BERADA DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DAN TANAH SECARA LISAN SEBELUM DILAKSANAKAN AKTA JUAL BELI OLEH PPAT YANG MENGALAMI PERUBAHAN HARGA SECARA SEPIHAK OLEH PENJUAL SETELAH PEMBAYARAN DOWN PAYMENT DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PENERBIT UANG ELEKTRONIK DALAM HAL TERDEBETNYA UANG ELEKTRONIK KONSUMEN AKIBAT KEGAGALAN SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP FITUR UANG ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN CIREBON ATAS KETERSEDIAAN AIR BERSIH DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. SBL KEPADA CALON JEMAAH HAJI KHUSUS DAN UMRAH ATAS KETERLAMBATAN PEMBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI KHUSUS DAN UMRAH DITINJAU BERDASARKAN UU HAJI DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN KNALPOT MODIFIKASI PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI JALAN RAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Perubahan Perjanjian Secara Sepihak oleh Pelaku Usaha Penyedia Jasa Angkutan Udara Dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PELAPORAN BALIK YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA KEPADA KONSUMEN ATAS DASAR PENCEMARAN NAMA BAIK DUNIA MAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANGUNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN NASABAH BANK DALAM HAL TERJADI KESALAHAN SISTEM YANG MENGAKIBATKAN PERTAMBAHAN SALDO NASABAH DITINJAU DARI UU PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA TERHADAP KONSUMEN ATAS GAGALNYA TOP UP (PENGISIAN ULANG) SALDO OVO MELALUI MESIN ATM DIKAITKAN DENGAN PERATURAN ANK INDONESIA NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PENGERTIAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 291K/PDT.SUS-BPSK/2015 DITINJAU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN MODAL KERJA ANTARA NELAYAN DENGAN KOPERASI PERIKANAN LAUT (KPL) MINA SUMITRA KAB. INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEKANISME PERUSAHAANLAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI/PEER TO PEER LENDINGDALAM MEMBERI MASUKAN TERHADAPSUKU BUNGA PINJAMANKEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DIKAITKAN DENGAN POJK 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT ALBOTHYL ATAS IKLAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PETUNJUK PEMAKAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELINDUNGAN INVESTOR PEMEGANG MTN (MEDIUM TERM NOTES) DI INDONESIA DALAM HAL GAGAL BAYAR AKIBAT KELALAIAN PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI ARRANGER DIKAITKAN DENGAN HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PENERIMA FIDUSIA KEDUA ATAS TINDAKAN FIDUSIA ULANG YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI FIDUSIA DALAM HAL TERJADINYA KEPAILITAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT KEPEMILIKAN TUNGGAL DALAM PENANAMAN MODAL ASING BANK KONVENSIONAL DITINJAU DARI POJK Nomor 39/POJK.03/2017 TAHUN 2017 TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA DESA CIKAHURIPAN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI PERJANJIAN DENGA N PT. KEWALRAM UNIT II DITINJAU BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANG – UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN KEPADA KONSUMEN OLEH RESTORAN DALAM PEMESANAN MAKANAN MELALUI JASA LAYANAN GO - FOOD DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN KEPADA KONSUMEN OLEH RESTORAN DALAM PEMESANAN MAKANAN MELALUI JASA LAYANAN GO - FOOD DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PRAKTIK PERSEKONGKOLAN PINJAM NAMA PERUSAHAAN DALAM TENDER DIKAITKAN DENGAN U NDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH OLEH PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DIBIDANG JAMINAN FIDUSIA MENGGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PENGIKATAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN DALAM PRAKTEK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PENERAPAN PASAL 62 JO PASAL 8 UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PIDANA DAN UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN SURETY BOND DIHUBUNGKAN DENGAN PENGATURAN TERKAIT SURETY BOND DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK KOSMETIK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUSAHAAN PERGADAIAN SWASTA DITINJAU DARI POJK NO.31/POJK.05/2016 TENTANG USAHA PERGADAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG GREEN PRAMUKA CITY TERKAIT PENYERAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN MILIK PENGHUNI DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BANK DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN BANK DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4/POJK.03/2016 TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH KREDITUR DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM HAMBATAN BAGI PARA PETERNAK SAPI PERAH DALAM MEMPEROLEH FASILITAS KREDIT AKIBAT PENGHAPUSAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK BANK SEBAGAI PENERIMA FIDUSIA DALAM HAL ADANYA PENYITAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIDUGA HASIL TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG No.615K/Pdt.Sus/2011 MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA TAGIHAN ANTARA TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MELAWAN JANDRI SIADARI S.H., LL.M., SELAKU KURATOR PT TRIPANCA GROUP DAN PT BPR TRIPANCA SETIADANA DIHUBUNGKAN DENGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 277/PDT.G/2006/PN-JKT.PST TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELUARGA KORBAN AKIBAT MENINGGALNYA PENUMPANG PESAWAT UDARA DALAM KASUS MUNIR DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA JO. UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MENYELESAIKAN GUGATAN KEBERATAN PUTUSAN BPSK DIHUBUNGKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS AGUNAN KREDIT PT.WAHYU GANESHA DI PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk CABANG JAKARTA SEGITIGA SENEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK PENYELENGGARA LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR (LAKU PANDAI/BRANCHLESS BANKING) KEPADA AGENNYA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PELAKSANAANNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19/POJK.03/2014 TENTANG LAYAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK UMUM TERHADAP KERUGIAN NASABAH ATAS PENARIKAN DANA DI ATM YANG BERUPA UANG PALSU DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBERI ANTIBIOTIKA SECARA BERLEBIHAN TERHADAP AYAM BROILER DIHUBUNGKAN DENGAN HAK KONSUMEN ATAS KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG K

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA KONSUMEN PERUMAHAN TERHADAP KENAIKAN HARGA RUMAH YANG DISEBABKAN PERJANJIAN ANTARA PENGEMBANG PERUMAHAN DENGAN PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN TERKAIT TIDAK DIKELOLA DAN TIDAK DISERAHKANNYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM DI LINGKUNGAN PERUMAHAN OLEH PIHAK PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN PENGHAMBATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG PD PASAR TOHAGA TERHADAP TOKO ANANDA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENDIRIAN MINIMARKET DAN JARAK ANTARA MINIMARKET DENGAN PASAR TRADISIONAL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS ISTIMEWA JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP PARA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN KREDIT BANK KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) MELALUI KOPERASI DENGAN LINKAGE PROGRAM MODEL EXECUTING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG KEWAJIBAN TURUT TERGUGAT MEMBAYAR KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH DDDDDDDDDPERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog