Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN MELALUI PROGRAM JAMSOSTEK BERDASARKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA SATPAM DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA BANK TABUNGAN NEGARA DENGAN PT BINAYASA KARYA PRATAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KARYAWAN PT BANK INDONESIA RAYA, Tbk. YANG TERKENA LIKUIDASI UNTUK MEMPEROLEH PESANGON SEBAGAI AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK YANG BEKERJA PADA PENGOLAHAN KERANG HIJAU DI CILINCING JAKARTA UTARA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA KONTRAK DI PT. MICRO GARMENT DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK NORMATIF PEKERJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCING YANG BEKERJA MELEBIHI KETENTUAN WAKTU KERJA PADA PT PRODIA WIDYAHUSADA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCING YANG TIDAK DIIKUTSERTAKAN DALAM PROGRAM JAMSOSTEK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA TAMBANG BERDASARKAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI NOMOR 176 ILO TAHUN 1995 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM TAMBANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM PENYELENGGARAAN MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU (MOPDB) DI SEKOLAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN PT. KERETA API (PERSERO) YANG TIDAK DIIKUTSERTAKAN DALAM PROGRAM JAMSOSTEK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DALAM RUMAH TANGGA YANG MENGALAMI PENGANIYAAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DIINDUSTRI BORDIR KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PELINDUNGAN ANAK JO. UNDNAG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BERKAITAN DENGAN PENGUSAHA YANG MELALIKAN KEWAJIBANNYA PADA PERUSAHAAN PMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING DI PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pekerja pada perusahaan retail swasta dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) dihubungkan dengan UU No.13 Th 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PT. RADIO MARA GITHA YANG DIPUTUSKAN HUBUNGAN KERJANYA SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SATUAN PENGAMAN PADA PERUSAHAAN ALIH DAYA PT SIGAP PRIMA ASTREA DALAM HAL PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI RSU. VINA ESTETICA DITINJAU DARI PERMENAKER NO. PER-04/MEN/1989

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG BEKERJA PADA HARI LIBUR RESMI DI CV SETIA JAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM UPAYA MENERAPKAN HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK DI PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN DALAM UPAYA PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA DITINJAU DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PENGEMUDI MOBIL TRAVEL KETIKA MELAKSANAKAN TUGAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA BERDASARKAN KETENTUAN KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP BURUH MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA ASAL JAWA BARAT DI MALAYSIA SEHUBUNGAN DENGAN PERBEDAAN ISI SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) DENGAN KENYATAAN DI LAPANGAN ANTARA PT. SUMBER DARMA BAKTI DAN PIHAK MUSYATI SDN BHD MALAYSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP UPAH TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG BEKERJA DI J.K WIRE HARNESS SDN.BHD MALAYSIA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA PENEMPATAN ANTARA PT DHARMAKARYA RAHARJA DENGAN J.K WIRE HARNESS SDN.BHD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG DIAJUKAN PEKERJA/BURUH YANG UPAHNYA BELUM DIBAYAR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK TERHADAP PEKERJA KONTRAK YANG TELAH DIPERPANJANG KONTRAKNYA LEBIH DARI SATU KALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEKERJA KONTRAK DI PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk. DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK PADA PT. HEINZ ABC INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ANTARA PT. UNILON TEXTILE INDUSTRIES DENGAN SERIKAT PEKERJA TEKSTIL UNILON SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERUBAHAN STATUS HUBUNGAN KERJA DARI PEKERJA TETAP MENJADI PEKERJA KONTRAK DI PT. MARGAJAYA CIMAHI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SISTEM PENGUPAHAN PADA YAYASAN MUHAMMADIYAH SUKAJADI BANDUNG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJANYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN UPAH MINIMUM DI KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DI MALAYSIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN PENGUPAHAN TERHADAP PEKERJA/BURUH DI PT ANGGREK GOLDEN HOTEL BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DALAM MEWUJUDKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS ANTARA PEKERJA DAN PENGUSAHA DI PT MULTI GARMENJAYA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESELAMATAN KERJA PARA PEKERJA DI PT. TANABE INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan Pengupahan Bagi Pekerja Yang Dituangkan Dalam Kesepakatan Kerja Bersama di PT. DJATATEX

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASALAH KESEMPATAN KERJA BAGI PARA PENYANDANG CACAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 199T TENTANG PENYANDANG CACAT JO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEKERJA KONTRAK PADA PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN IZIN KERJA TENAGA KERJA ASING DI SEKTOR PERINDUSTRIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA KARYAWAN KAMPANYE (SUIKER CAMPAGNE) DAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGRUMAHAN KARYAWAN PT DIRGANTARA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASSAL OLEH PT CITRAGRAHA NUGRATAMA HOTEL PAPANDAYAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN TANGERANG DI PT FIP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA (DEPEKO) DALAM PELAKSANAAN PENYESUAIAN KETETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BANDUNG DENGAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog