Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Pusat Mengawasi Peraturan Daerah Dalam Sistem Otonomi Luas Di Indonesia.

Dr. Agus Kusnadi, SH., MH - Prof. Dr. H. Bagir Manan, HS., MCL - Utang Rosidin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Pusat Mengawasi Peraturan Daerah Dalam Sistem Otonomi Luas di Indonesia

Dr. Agus Kusnadi, SH., MH. - Prof.Dr. I Gde Astawa, SH., MH. - Utang Rosidin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi lembaga konsinyasi dalam sengketa antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam kerangka Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006

Agus Kusnadi, SH., MH - Dr.Not.Hj. Antje M. Ma'moen, SH - Novita Kusumaswita

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi pajak yang mengatur sebagai upaya peningkatan penanaman modal asing di daerah dihubungkan dengan UU no. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Agus Kusnadi, SH., MH - Dedi Priadi - Dr.Hj. Wiratni Ahmadi, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGANTISIPASI KERUSAKAN LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BOUKSIT DI KOTA TANJUNG PINANG KEPULAUAN RIAU

DEDEN SURYO RAHARJO SH MH - DR AGUS KUSNADI SH MH - GIRI SAJATI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah

Dr. Agus Kusnadi, SH., MH. - Eko Noer Kristiyanto - Hernadi Affandi, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah

Dr. Agus Kusnadi, SH.,MH. - Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M. - Eko Noer Kristiyanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Pemilihan Gubernur Secara langsung oleh Rakyat Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Asep Bambang Hermanto - Dr. Agus Kusnadi, SH., MH. - Dr. Indra Perwira, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keberadaan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan sistem Demokrasi di Indonesia

Dr. Agus Kusnadi,sH., MH. - HENDRA SUJANA - Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kesepakatan Untuk Terikat Pada Perjanjian Internasional Menurut Konvensi WINA Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional dan Praktiknya Untuk Kepentingan Nasional Indonesia

Dr. Agus Kusnadi, SH., MH. - Dr. Idris, SH., MA. - Jean Elvardi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum terhadap Hak Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Jayapura Berkaitan dengan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Pembangunan Ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Ayu Mukti Satya - Dr. Agus Kusnadi, SH., MH. - Dr. Ida Nurlinda, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Sanksi Administrasi Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Affila - Dr. Agus Kusnadi, SH., MH. - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaruh Politik Hukum Pengaturan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Terhadap Tertib Hukum Di Indonesia.

Aan Eko Widiarto - Dr. Agus Kusnadi, SH., MH - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengurusan Piutang Bank BUMN Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Dikaitklan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Dr. Agus Kusnadi, SH.,MH. - Hj. Etty H. Djukardi, SH.,MH.,CN. - Tri Djoko Yulianto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Terhadap Pemisahan Kekayaan Bank BUMN Atas Kekayaan Negara Sehubungan Dengan Penghapusan Tagihan Piutang (Haircut) Berdasarkan Business Judgement Rule Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undang Yang Terkait

Dr. Agus Kusnadi, SH., MH. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Joko Satrianto Wibowo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Pusat Mengawasi Peraturan Daerah Dalam Sistem Otonomi Luas Di Indonesia.

Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Pusat Mengawasi Peraturan Daerah Dalam Sistem Otonomi Luas di Indonesia

Fungsi lembaga konsinyasi dalam sengketa antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam kerangka Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006

Fungsi pajak yang mengatur sebagai upaya peningkatan penanaman modal asing di daerah dihubungkan dengan UU no. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGANTISIPASI KERUSAKAN LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BOUKSIT DI KOTA TANJUNG PINANG KEPULAUAN RIAU

Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah

Implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah

Implikasi Pemilihan Gubernur Secara langsung oleh Rakyat Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Keberadaan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan sistem Demokrasi di Indonesia

Kesepakatan Untuk Terikat Pada Perjanjian Internasional Menurut Konvensi WINA Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional dan Praktiknya Untuk Kepentingan Nasional Indonesia

Perlindungan Hukum terhadap Hak Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Jayapura Berkaitan dengan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Pembangunan Ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Penerapan Sanksi Administrasi Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Pengaruh Politik Hukum Pengaturan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Terhadap Tertib Hukum Di Indonesia.

Pengurusan Piutang Bank BUMN Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Dikaitklan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Analisis Terhadap Pemisahan Kekayaan Bank BUMN Atas Kekayaan Negara Sehubungan Dengan Penghapusan Tagihan Piutang (Haircut) Berdasarkan Business Judgement Rule Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undang Yang Terkait

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi