Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

POLITIK HUKUM PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DIKAITKAN DENGAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA

Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Rahayu Prasetianingsih, S.H.,M.H. - VICKY VERONIKA ARUAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sifat hukum dan implementasi penyusunan naskah akademis dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan sistem perundang-undang di indonesia

Dr. Agus Kusnadi, S.H., M.H. - M. Roken Fadli, MK. - Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS MENGENAII PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RREPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PUU-VIII/20110 SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H.,M.H. - Heri Bahriudin

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA No. 05/KPPU/-L/2004 MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG UNDANG No. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PT. THAMES P

Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Genta Gamaprawira - Hj. Lastuti Abubakar, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGADILI SENGKETA PILKADA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Muhammad Fahmi Haikal - Prof.Dr.I.Gde Pantja Astawa, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KONTRIBUSI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Putri Pebrianti - Zainal Muttaqin, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DI BIDANG PERTANAHAN SETELAH OTONOMI DAERAH

Agus Kusnadi, S.H., M.H - Hardi Prasetia Risman - Hernadi Affandi, S.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI BADAN PEMERIKSAA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Akbar Hikmatullah - Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Hj. Kania Dewi Sugiharti, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAEREAH DALAM PENGALOKASIAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KEPADA KLUB SEPAKBOLA PESERTA LIGA INDONESIA

Agus Kusnadi, S.H., M.H. - Eko Noer Kristiyanto - Hernadi Affandi, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMEKARAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN RENCANA PEMEKARAN KABUPATEN BANDUNG

Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Andri Permadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H.,M.H. - REGA FELIX

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keterikatan Negara Pada Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969 Dalam Praktiknya Serta Kepentingan Nasional Indonesia.

Dr. Agus Kusnadi, S.H., M.H. - Jean Elvardi - Prof. Dr. Eddy Damian, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT JAYAPURA BERKAITAN DENGAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTU PEMBANGUNAN DITINJAU DARI UU NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

Ayu Mukti Satya - Dr. Agus Kusnadi, S.H,.M.H. - Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Bilal Dewansyah - Kuntana Magnar, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS KEPPRES NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIN

Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - An An Chandrawulan, S.H.,LL.M - Cheta Nilawaty P

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI DAERAH DALAM HAL PEMERINTAH DAERAH MENGALAMI GAGAL BAYAR (DEFAULT) ATAS OBLIGASI DAERAH

Acep Saryana - Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Hj. Lastuti Abubakar, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK BAGI KEUNTUNGAN OBJEK WISATA AIR PANAS CIATER ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DENGAN PT. SARI ATER DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KAB. SUBANG NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN

Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Hj. Etty H. Djukardi, S.H.,M.H.,CN. - R. Bessa P. Marintan

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING PT. CHEVRON TEXACO ENERGY INDONESIA LTD. DALAM PEMBANGUNAN PLTP UNIT III DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - An-an Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Moh. Jafar Shiddiq

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN SERTA PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN PT. WAY HALIM PERMAI BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANAANYA

Ade Indah Kurniati - Agus Kusnadi, S.H., M.H - Yani Pujiwati, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASAS KEPENTINGAN UMUM YANG DAPAT MENIADAKAN TUNTUTAN PIDANA MONEY LAUNDERING DALAM PILPRES DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Muchamad Ridha A.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI DESA HASIL PEMEKARAN PASCA SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 140/418/PMD TAHUN 2012 TENTANG MORATORIUM PEMEKARAN DESA DAN KELURAHAN

DHANNI AZIER NANDA DWI JENDRA - Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Putri Kharisma - Rahayu Prasetianingsih, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENETAPAN BATAS NEGARA DI LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Fathurrachman - Idris, S.H.,MA.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENATAAN RUANG DAN OTONOMI DAERAH

Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Dr. Imamulhadi, S.H.,M.H. - SITI NURUL INTAN SARI DALIMUNTHE

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DALAM RANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT PASAL 18 AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dr. Agus Kusnadi, S.H., M.H - Helmi Nurjamil - Inna Junaenah, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pembebasan Bea Masuk Barang Impor Obyek Perdagangan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Dr. Agus Kusnadi, S.H., M.H. - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH. - SRI SETYOWATI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN SENGKETA SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG IMPOR OYEK PERDAGANGAN MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Prof.Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. - SRI SETYOWATI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

POLITIK HUKUM PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DIKAITKAN DENGAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA

Sifat hukum dan implementasi penyusunan naskah akademis dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan sistem perundang-undang di indonesia

STUDI KASUS MENGENAII PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RREPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PUU-VIII/20110 SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA No. 05/KPPU/-L/2004 MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG UNDANG No. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PT. THAMES P

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGADILI SENGKETA PILKADA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

KONTRIBUSI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DI BIDANG PERTANAHAN SETELAH OTONOMI DAERAH

FUNGSI BADAN PEMERIKSAA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAEREAH DALAM PENGALOKASIAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KEPADA KLUB SEPAKBOLA PESERTA LIGA INDONESIA

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMEKARAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN RENCANA PEMEKARAN KABUPATEN BANDUNG

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

Keterikatan Negara Pada Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969 Dalam Praktiknya Serta Kepentingan Nasional Indonesia.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT JAYAPURA BERKAITAN DENGAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTU PEMBANGUNAN DITINJAU DARI UU NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

TINJAUAN YURIDIS KEPPRES NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIN

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI DAERAH DALAM HAL PEMERINTAH DAERAH MENGALAMI GAGAL BAYAR (DEFAULT) ATAS OBLIGASI DAERAH

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK BAGI KEUNTUNGAN OBJEK WISATA AIR PANAS CIATER ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DENGAN PT. SARI ATER DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KAB. SUBANG NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING PT. CHEVRON TEXACO ENERGY INDONESIA LTD. DALAM PEMBANGUNAN PLTP UNIT III DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN SERTA PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN PT. WAY HALIM PERMAI BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANAANYA

ASAS KEPENTINGAN UMUM YANG DAPAT MENIADAKAN TUNTUTAN PIDANA MONEY LAUNDERING DALAM PILPRES DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

EKSISTENSI DESA HASIL PEMEKARAN PASCA SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 140/418/PMD TAHUN 2012 TENTANG MORATORIUM PEMEKARAN DESA DAN KELURAHAN

EKSISTENSI KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENETAPAN BATAS NEGARA DI LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENATAAN RUANG DAN OTONOMI DAERAH

PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DALAM RANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT PASAL 18 AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pembebasan Bea Masuk Barang Impor Obyek Perdagangan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

PENYELESAIAN SENGKETA SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG IMPOR OYEK PERDAGANGAN MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi