Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

Program Legislasi Nasional dalam Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DIKAITKAN DENGAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sifat hukum dan implementasi penyusunan naskah akademis dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan sistem perundang-undang di indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAII PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RREPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PUU-VIII/20110 SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA No. 05/KPPU/-L/2004 MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG UNDANG No. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PT. THAMES P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGADILI SENGKETA PILKADA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONTRIBUSI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Pusat Mengawasi Peraturan Daerah Dalam Sistem Otonomi Luas Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Pusat Mengawasi Peraturan Daerah Dalam Sistem Otonomi Luas di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DI BIDANG PERTANAHAN SETELAH OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI BADAN PEMERIKSAA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi lembaga konsinyasi dalam sengketa antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam kerangka Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi pajak yang mengatur sebagai upaya peningkatan penanaman modal asing di daerah dihubungkan dengan UU no. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGANTISIPASI KERUSAKAN LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BOUKSIT DI KOTA TANJUNG PINANG KEPULAUAN RIAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAEREAH DALAM PENGALOKASIAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KEPADA KLUB SEPAKBOLA PESERTA LIGA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pemilihan Gubernur Secara langsung oleh Rakyat Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan sistem Demokrasi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMEKARAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN RENCANA PEMEKARAN KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kesepakatan Untuk Terikat Pada Perjanjian Internasional Menurut Konvensi WINA Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional dan Praktiknya Untuk Kepentingan Nasional Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keterikatan Negara Pada Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969 Dalam Praktiknya Serta Kepentingan Nasional Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT JAYAPURA BERKAITAN DENGAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTU PEMBANGUNAN DITINJAU DARI UU NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum terhadap Hak Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Jayapura Berkaitan dengan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Pembangunan Ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEPPRES NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI DAERAH DALAM HAL PEMERINTAH DAERAH MENGALAMI GAGAL BAYAR (DEFAULT) ATAS OBLIGASI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK BAGI KEUNTUNGAN OBJEK WISATA AIR PANAS CIATER ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DENGAN PT. SARI ATER DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KAB. SUBANG NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING PT. CHEVRON TEXACO ENERGY INDONESIA LTD. DALAM PEMBANGUNAN PLTP UNIT III DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN SERTA PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN PT. WAY HALIM PERMAI BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANAANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Terhadap Pemisahan Kekayaan Bank BUMN Atas Kekayaan Negara Sehubungan Dengan Penghapusan Tagihan Piutang (Haircut) Berdasarkan Business Judgement Rule Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undang Yang Terkait

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASAS KEPENTINGAN UMUM YANG DAPAT MENIADAKAN TUNTUTAN PIDANA MONEY LAUNDERING DALAM PILPRES DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI DESA HASIL PEMEKARAN PASCA SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 140/418/PMD TAHUN 2012 TENTANG MORATORIUM PEMEKARAN DESA DAN KELURAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Sanksi Administrasi Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN BATAS NEGARA DI LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaruh Politik Hukum Pengaturan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Terhadap Tertib Hukum Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENATAAN RUANG DAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DALAM RANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT PASAL 18 AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengurusan Piutang Bank BUMN Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Dikaitklan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pembebasan Bea Masuk Barang Impor Obyek Perdagangan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG IMPOR OYEK PERDAGANGAN MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog