Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) OLEH PENGADILAN TERKAIT ULTRA PETITA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA APARTEMEN ATAS PENARIKAN BIAYA PENGELOLAAN YANG TIDAK TRANSPARAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA APARTEMEN ATAS PENARIKAN BIAYA PENGELOLAAN YANG TIDAK TRANSPARAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Perubahan Perjanjian Secara Sepihak oleh Pelaku Usaha Penyedia Jasa Angkutan Udara Dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemberian dan Pencantuman Label Halal Terhadap Produk Pangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS NOMOR REGISTRASI PERKARA 77/Pid.B/2014/PN KUNINGAN TENTANG PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TIDAK BERDASARKAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG - UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PENGERTIAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 291K/PDT.SUS-BPSK/2015 DITINJAU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR : 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. TENTANG PENANGKAPAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN ATAS ATTY SUHARTY OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT ALBOTHYL ATAS IKLAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PETUNJUK PEMAKAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DENGAN STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) YANG MENGAJUKAN PRAPERADILAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981TENTANG HUKUM ACARA PIDANADAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2018

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAPAT SAHABAT PENGADILAN ( AMICUS CURIAE ) PADA PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TE N TANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN KEPADA KONSUMEN OLEH RESTORAN DALAM PEMESANAN MAKANAN MELALUI JASA LAYANAN GO - FOOD DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN KEPADA KONSUMEN OLEH RESTORAN DALAM PEMESANAN MAKANAN MELALUI JASA LAYANAN GO - FOOD DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Yang Dilakukan oleh komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Operasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Operasi Tangkap Tangan Yang Di hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Dikaitkan Dengan Azas Praduga Tidak Bersalah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PENERAPAN PASAL 62 JO PASAL 8 UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PIDANA DAN UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI BARANG SECARA ONLINE DENGAN MEKANISME PENGEMBALIAN DANA DALAM BENTUK VOUCHER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PT,FIRS TRAVEL DALAM PENTELENGGARAAN IBADAH UMRAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MA 2330 K/PID.SUS/2013 TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SURAT SAMPEL TANAH YANG DIAMBIL DILUAR AREA PENGOLAHAN DALAM KASUS BIOREMEDIASI DIKAITKAN DENGAN UU No. 8 TAHUN 1981 (KUH AP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA JALAN TOL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTRI PEKERJAAN UMUM NO. 16 PRT/M/2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM MASSA PENDUKUNG SALAH SATU CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN TAHUN PEMILIHAN 2014 – 2019 ATAS RUSAKNYA TAMAN PATUNG KUDA ARJUNA WIWAHA DI JAKARTA AKIBAT AKSI DEMO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO . 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BATITA DARI KONSUMSI MAKANAN TAMBAHAN BAYI YANG MENGANDUNG BAKTERI ECOLI DAN KOLIFORM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN TERHADAP KETERANGAN ANAK DIBAWAH SUMPAH DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT MENGKONSUMSIPRODUK MINUMAN DARI PT. COCA COLA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

WANPRETASI YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA JASA KATERING (HARMONY CATERING) DI BANDUNG TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN REG NO. 354/PID.B/2001/PN.JAK.SEL TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK DIKAITKAN DENGAN PASAL 183 KUHAP UU NO 8 TAHUN 1981

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MA RI NO 998K/PID.SUS/2013 TENTANG PENERAPAN PUTUSN BEBAS MURNI DLM TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN ALAT ELEKTRONIK TANPA MENCANTUMKAN BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN BARANG DLM BAHASA INDONESIA SEBAGAIMANA PSL 62 JUNCTO PSL 8 AYAT 1 HURUF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1613 K/PID.SUS/2010 TENTANG PUTUSAN BEBAS PENGADILAN TINGGI SEMARANG YANG DIMINTAKAN KASASI OLEH PENUNTUUT UMUM VIDE PASAL 244 UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP DALAM HAL KUALIFIKASI SECARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO : 888 K/PID.SUS/2009 TENTANG TIDAK DIDAMPINGINYA TERDAKWA OLEH PENASIHAT HUKUM VIDE PASAL 56 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1174 K/PID/1994 TANGGAL 3 MEI 1995 MENGENAI KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 04/PID.PRAP/2010/PN.JKT.PST MENGENAI PRAPERADILAN YANG TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN DALAM PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2262 K/PID.SUS/2014 MENGENAI PUTUSAN HAKIM DILUAR PASAL YANG DIDAKWAKAN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESEIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT NOMOR 1297/1153/235-5/XI/PHK/8-2004 MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH MANAJEMEN HOTEL NIKKO TERHADAP KARYAWANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 03/Pra.Per/TPK/2011/PN. BDG MENGENAI PEMBATALAN PENAHANAN TERSANGKA HJ. YANI WIDIYANI, BE, S.Sos DIKAITKAN DENGAN PASAL 77 UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM HAL PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI B IDANG PENYIARAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN POLRI DALAM PENYELIDIKAN DANA PENYIDIKAN TERKAIT TINDAK PIDANA YANG TELAH DISELESAIKAN MELALUI PENGADILAN ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM MENGENAI KELALAIAN CELEBRITY FITNESS YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI DEVITA AYUNINGTYAS BERUPA CIDERA LUTUT DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM UNTUK PENGUNJUNG WISATA DUNIA FANTASI YG MENGALAMI KECELAKAAN DAN KERUGIAAN AKIBAT KERUSAKAN PD WAHANA BERMAIN DITINJAU DR UU NO 8 THN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UU HKM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM BAGI YLKI, DKK DALAM PENAYANGAN IKLAN ROKOK DI MEDIA MASSA YANG MELANGGAR WAKTU TAYANG DAN MATERI IKLANNYA TERHADAP PT DJARUM KUDUS, DKK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1429/K/Pid/2010 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NO.8 TAHUN 1981 DAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.POL.SKEP/1205/IX/2000 TENTANG REVISI HIMPUNAN JUKLAK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAPPUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI KELAS IA KHUSUS BANDUNG NOMOR : 60/PID.SUS/TPK/2011 MENGENAI KESALAHAN PENERAPAN UNSUR MELAWAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN (SRS) ATAS PENGHENTIAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK (RUSUNAMI) BERDASARKAN UU NO 8 THN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO 20 THN 2011 TETNTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBERI ANTIBIOTIKA SECARA BERLEBIHAN TERHADAP AYAM BROILER DIHUBUNGKAN DENGAN HAK KONSUMEN ATAS KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG K

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA KONSUMEN PERUMAHAN TERHADAP KENAIKAN HARGA RUMAH YANG DISEBABKAN PERJANJIAN ANTARA PENGEMBANG PERUMAHAN DENGAN PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA ANGKUTAN PULANG PERGI BANDUNG-BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA PENUMPANG AKIBAT TERLAMBATNYA ANGKUTAN TIBA DI BANDARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLIMD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IFDHAN MUCHTARAM TUBAGUS YANG DIDUGA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IWAN SETIAWAN DALAM HAL TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR BESAR YANG DILAKUKAN MELALUI PERJANJIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENYERAHAN BARANG SITAAN DARI PENYIDIK KEPADA RUPBASAN SERTA TANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA BARANG SITAAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DI RUPBASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog