Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

TINJAUAN YURIDIS SISTEM DISTRIBUSI BARANG DALAM ASPEK PERDAGAGAN SKEMA PIRAMIDA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

AGUS SUWANDHONO, SH.MH - Bianca Janet - Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PERCOBAAN TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAIMANA PASAL 7 JO PASAL 15 UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR:174/PID.SUS/2015/PN.JKT . BRT

D himas Puspoyoga - Dr. Soma w i jaya, S.H. , M.H. - H. Agus Takariawan, S.H . ,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA KONSTRUKSI KEPADA DEBITUR YANG JAMINANNYA TIDAK MENJAMIN KESELURUHAN UTANGNYA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN DAN PERATURAN TERKAIT LAINNYA

Agus Suwandono , S.H., LL . M . - Dandy Bagus Pratama - Prof. Dr. Tarsisius Murwadji , S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN ATAS DASAR PENGHAPUSAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XII/2013 TANPA MEMUTUS POKOK PERKARA DALAM PERKARA NOMOR 13/PID.B/2015/PN.SMD

Adi Rangga Raspati - H. Agus Takariawan, S.H., M.H - I. Tajudin, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TERSANGKA EP DALAM HAL DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERUPA PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN MATA AIR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 94 AYAT 3 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR

Agus Takariawan - Eggy P Darmawan - Imammulhadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN UANG MUKA DALAM PEMBELIAN MOBIL MURAH RAMAH LINGKUNGAN (LOW COST GREEN CAR) MELALUI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN DIKAITKAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33/MIND/PER/7/2013 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 220/PMK.010/2012

Agus Suwandono - Etty Haryati Djukardi - FAJAR ADITYA IKHSAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS MENGENAI ANCAMAN PIDANA MATI BAGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG ANGGOTA MILITER DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG. NO. 7 K/MIL/1983 TANGGAL 18 JUNI 1983

Agus Takariawan, SH., MH. - H. Pontang Moerad B. M., SH. - Peggy Restyandita

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1194.K/PID 2001 TANGGAL 25 JANUARI 2002 TENTANG PEMBERIAN KREDIT YANG MELAMPAUI BATAS MEKSIMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Agus Takariawan, SH., MH. - Dr. Mien Rukmini, SH., MH. - Egia Bastanta Immanuel Tarigan sibero

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REGISTER NO. 382 K/Pid/2000 TANGGAL 7 JUNI 2000 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIMBUL KARENA ADANYA KESEPAKATAN LISAN DALAM JUAL BELI SAPI IMPORT AUSTRALIA

Agus Takariawan, SH., MH. - Dr. Mien Rukmini, SH., MH. - Naik Henokh Parmenas

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP STANDARISASI KEBISINGAN SUARA KENDARAAN SEPEDA BERMOTOR DI WILAYAH KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG AMBANG BATAS KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN

Fahmi Akbar - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H - I Tadjudin, S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENYALAHGUNAAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BI NO. 7/52/PBI/2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KAR

Etty Mulyati, S.H.,M.H. - Irna Yustiani - Kilkoda Agus Saleh, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM ATAS PENGALIHAN PIUTANG KREDIT OLEH KREDITOR PESERTA KREDIT SINDIKASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

AGUS SUPRIHANTO - Hj. Etty Djukardi, S.H.,M.H.,CN. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.,

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN PARTISIPASI SINDIKAT KREDIT SETELAH PENANDATANGAN PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Agus Suwandono, S.H.,LL.M. - AYU GITA ANDINI - Tarsisius Murwadji, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS AGUNAN PRIBADI YTANG DIJADIKAN JAMINAN KREDIT INVESTASI REFINANCING ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UU NO 40 THN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UU NO 7 THN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH MENJADI UU NO 10

AGUS SUWANDONO SH LLM - DR NYULISTIOWATI SURYANTI SH MH CN - ULFAH NURHASANAH HERNAWAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PINJAM NAMA DALAM PENGAJUAN KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI UU NOMOR 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Agus Suwandono, S.H., L.LM. - Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H - YUSSY RISPANJI ADITYAWATI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

TINJAUAN YURIDIS SISTEM DISTRIBUSI BARANG DALAM ASPEK PERDAGAGAN SKEMA PIRAMIDA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

STUDI KASUS TERHADAP PERCOBAAN TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAIMANA PASAL 7 JO PASAL 15 UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR:174/PID.SUS/2015/PN.JKT . BRT

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA KONSTRUKSI KEPADA DEBITUR YANG JAMINANNYA TIDAK MENJAMIN KESELURUHAN UTANGNYA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN DAN PERATURAN TERKAIT LAINNYA

STUDI KASUS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN ATAS DASAR PENGHAPUSAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XII/2013 TANPA MEMUTUS POKOK PERKARA DALAM PERKARA NOMOR 13/PID.B/2015/PN.SMD

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TERSANGKA EP DALAM HAL DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERUPA PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN MATA AIR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 94 AYAT 3 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR

STUDI KASUS MENGENAI ANCAMAN PIDANA MATI BAGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG ANGGOTA MILITER DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG. NO. 7 K/MIL/1983 TANGGAL 18 JUNI 1983

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1194.K/PID 2001 TANGGAL 25 JANUARI 2002 TENTANG PEMBERIAN KREDIT YANG MELAMPAUI BATAS MEKSIMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REGISTER NO. 382 K/Pid/2000 TANGGAL 7 JUNI 2000 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIMBUL KARENA ADANYA KESEPAKATAN LISAN DALAM JUAL BELI SAPI IMPORT AUSTRALIA

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP STANDARISASI KEBISINGAN SUARA KENDARAAN SEPEDA BERMOTOR DI WILAYAH KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG AMBANG BATAS KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENYALAHGUNAAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BI NO. 7/52/PBI/2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KAR

TINJAUAN HUKUM ATAS PENGALIHAN PIUTANG KREDIT OLEH KREDITOR PESERTA KREDIT SINDIKASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN PARTISIPASI SINDIKAT KREDIT SETELAH PENANDATANGAN PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS AGUNAN PRIBADI YTANG DIJADIKAN JAMINAN KREDIT INVESTASI REFINANCING ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UU NO 40 THN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UU NO 7 THN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH MENJADI UU NO 10

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PINJAM NAMA DALAM PENGAJUAN KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI UU NOMOR 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi