Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

STRATEGI KOMUNIKASI TIM SOSIALISASI 4 PILAR DALAM RANGKA SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN

Agus Setiaman - INTAN Puspita Mawar Kristy - Iwan Koswara

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BANK DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN BANK DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4/POJK.03/2016 TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

Agus Suwandono, S.H., LL.M - Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H - Vicha Rydazantika

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS) DI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN Nomor 17/PID/TPK/2013/PT.DKI. Tahun 2013 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DEBBY VELINA RINALDI - H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMENANG TENDER KOLAM RETENSI CIEUNTEUNG BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH

Dr. Hj. Susilowati Suparto S.H., M.Hum. - Ira Satriani Rulita - Kilkoda Agus Saleh S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS OBJEK AGUNAN YANG MENJADI OBJEK SITAAN PAJAK MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Agus Suwandono - Etty Mulyati, - Tya Dwiardianti Nugraha

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENGANDUNG PENYELUNDUPAN HUKUM PASCA TERBITNYA PERMA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

Agus Takariawan, S,H., M.H. - Ijud Tajudin - Mohammad Bambang Perdana

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA DI PT MEGARIA MAS SENTOSA TERKAIT PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NO 4 TAHUN 1994 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN

Agus Mulya Karsona - Mulyani Djakaria - Yanuar Joko Prabowo

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN TAMBANG BATUAN TANPA IZIN PEMERINTAH DAERAH DI TINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANGUNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Asriah - Kilkoda Agus Saleh - Mulyani Djakaria

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TEREHADAP PUTUSAN P4P (PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT) NO. 506/410/92-9/X/PHK/4-1999 TANGGAL 19 APRIL 1999 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT UNILON TEXTILE INDUSTRIES,BANDUNG

Agus Mulya Karsona, SH., MH. - Betty Rubiati, SH. - Jevelina Punuh

Detail Cantuman XML Detail Cite

KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFRENCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PASAL 16 Jo PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Agus Takariawan, S.H.,M.H - Dr. H. Pontang Moerad,B.M.,S.H. - Sri Rahmadani

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASALAH KESEMPATAN KERJA BAGI PARA PENYANDANG CACAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 199T TENTANG PENYANDANG CACAT JO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Betty Rubiati, S.H.,M.H. - H. Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H. - Meiliana

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DALAM RANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT PASAL 18 AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dr. Agus Kusnadi, S.H., M.H - Helmi Nurjamil - Inna Junaenah, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

STRATEGI KOMUNIKASI TIM SOSIALISASI 4 PILAR DALAM RANGKA SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BANK DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN BANK DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4/POJK.03/2016 TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMENANG TENDER KOLAM RETENSI CIEUNTEUNG BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS OBJEK AGUNAN YANG MENJADI OBJEK SITAAN PAJAK MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENGANDUNG PENYELUNDUPAN HUKUM PASCA TERBITNYA PERMA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA DI PT MEGARIA MAS SENTOSA TERKAIT PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NO 4 TAHUN 1994 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN

PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN TAMBANG BATUAN TANPA IZIN PEMERINTAH DAERAH DI TINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANGUNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

STUDI KASUS TEREHADAP PUTUSAN P4P (PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT) NO. 506/410/92-9/X/PHK/4-1999 TANGGAL 19 APRIL 1999 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT UNILON TEXTILE INDUSTRIES,BANDUNG

KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFRENCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PASAL 16 Jo PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASALAH KESEMPATAN KERJA BAGI PARA PENYANDANG CACAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 199T TENTANG PENYANDANG CACAT JO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DALAM RANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT PASAL 18 AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi