Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ACIN MUKSIN TERHADAP DUGAAN PENGGUNAAN SURAT PALSU DAN AKTA PALSU YANG DILAKUKAN OLEH ASEP SAEFUDIN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 263 AYAT (2) DAN PASAL 266 AYAT (2) KUHP

Agus Takariawan - Dewi Annisa Fitriani - Rohaenah Padmadinata

Detail Cantuman XML Detail Cite

SISTEM INVESTASI BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH PADA ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH

Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H., M.H - Kilkoda Agus Saleh, S.H, M.H. - LUGYANA WILDAN AFIF

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 234/Pid B/2008/PN PURWAKARTA TENTANG TIDAK TERCANTUMNYA PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI MENURUT PASAL 18 AYAT (1) HURUF B, AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBER

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - I. Tajudin, S.H.,M.H. - Lingga Pradikta Radiktia

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN POLRI DALAM PENYELIDIKAN DANA PENYIDIKAN TERKAIT TINDAK PIDANA YANG TELAH DISELESAIKAN MELALUI PENGADILAN ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA

H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H., M.H. - Subarkah Maulidia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Suatu tinjauan tentang penerapan arbitrase di Indonesia dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dihubungkan dengan UU No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Elviera Faradila - H. Agus Mulya Karsona, SH., MH - Huala Adolf, SH., LLM., Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP FUNGSI DAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN MELALUI PERDAMAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 2 TH 2002 TENTANG KEPOLISIAN RI

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - I Tajudin,S.H. - Wardoyo

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI MEDIATOR DALAM RANGKA MENEGAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Atje, SH., MH. - Dr. H. Agus Mulya Karsona, SH., MH. - Rr. Anggia Irawati Meisara

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS KESALAHAN PENERAPAN DELIK PIDANA DALAM SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASSARKAN PASAL 143 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Panji Andrian

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Handiani Pandansari - Rohaenah Padmandinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PADA SISTEM JUAL BELI DALAM BENTUK PEMESANAN CATERING PESTA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM, DAN KUH PERDATA SERTA DIKAITKAN PADA PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM SYARIAH

Djanuardi, S.H.,M.H. - Kilkoda Agus Saleh, S.H.,M.H. - Rr. Truetami Ajeng Soediutomo

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Djanuardi, S.H., M.H. - Fadly Fauzan - Kilkoda Agus Saleh, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT OLEH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN

Kilkoda Agus Saleh, S.H.,M.H. - Nanda Fitriana - Sudaryat, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH P[ENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME SERTA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG RE

Agus Takariawan, SH., MH. - Aman Sembiring Meliala, SH., MH. - Prasetya Nur Mochammad

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEMEGANG KARTU KREDIT BERBUNGA MAJEMUK DIKAITKAN DENGAN PBI NOMOR 14/2/PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PBI NOMOR 11/11/PBI/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN

Agus Suwandono, S.H.,LL.M. - Dr. Hj. Etty Haryati Djukardi, S.H.,M.H. - LIAS ATE NININA T

Detail Cantuman XML Detail Cite

Efektivitas Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Th 2003 tenta

ADITIYA PERMATA PUTRA - H. Agus Takariawan, SH., MH. - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota POLRI

Agus Kurniady Sutisna - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Mien Rukmini, S.H., M.S

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM HAL PHK DI HOTEL GRAND AQUILA BANDUNG BERKAITAN DENGAN KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 21 TAHUN 2000 JUNCTO UU NOMOR 2 TAHUN 2004

Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H. - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H. - RIZKY EKA SUSANTI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ACIN MUKSIN TERHADAP DUGAAN PENGGUNAAN SURAT PALSU DAN AKTA PALSU YANG DILAKUKAN OLEH ASEP SAEFUDIN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 263 AYAT (2) DAN PASAL 266 AYAT (2) KUHP

SISTEM INVESTASI BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH PADA ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 234/Pid B/2008/PN PURWAKARTA TENTANG TIDAK TERCANTUMNYA PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI MENURUT PASAL 18 AYAT (1) HURUF B, AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBER

KEWENANGAN POLRI DALAM PENYELIDIKAN DANA PENYIDIKAN TERKAIT TINDAK PIDANA YANG TELAH DISELESAIKAN MELALUI PENGADILAN ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA

Suatu tinjauan tentang penerapan arbitrase di Indonesia dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dihubungkan dengan UU No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial

TINJAUAN HUKUM TERHADAP FUNGSI DAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN MELALUI PERDAMAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 2 TH 2002 TENTANG KEPOLISIAN RI

FUNGSI MEDIATOR DALAM RANGKA MENEGAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

TINJAUAN YURIDIS KESALAHAN PENERAPAN DELIK PIDANA DALAM SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASSARKAN PASAL 143 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS PADA SISTEM JUAL BELI DALAM BENTUK PEMESANAN CATERING PESTA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM, DAN KUH PERDATA SERTA DIKAITKAN PADA PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM SYARIAH

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT OLEH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH P[ENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME SERTA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG RE

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEMEGANG KARTU KREDIT BERBUNGA MAJEMUK DIKAITKAN DENGAN PBI NOMOR 14/2/PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PBI NOMOR 11/11/PBI/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN

Efektivitas Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Th 2003 tenta

Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota POLRI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM HAL PHK DI HOTEL GRAND AQUILA BANDUNG BERKAITAN DENGAN KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 21 TAHUN 2000 JUNCTO UU NOMOR 2 TAHUN 2004

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi