Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TANGGUNG JAWAB ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA DAN KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ORANG TUA LANSIA OLEH ANAK KANDUNG DITINJAU DARI KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA, UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) OLEH PENGADILAN TERKAIT ULTRA PETITA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT MELALUI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) YANG TIDAK LAYAK HUNI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 241/Pdt.G/2012/PA.Pandeglang MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN TERKAIT SENGKETA HAK ALIH PENERIMAAN DANA PENSIUN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 TENTANG PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Makna Pengalaman Komunikasi Antara Pelatih dan Pemain PERSIB Di Liga 1 2017

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keabsahan perkawinan di bawah tangan yang dicatatkan setelah suami meninggal dunia ditinjau dari undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan undang -undang No.24 Tahun 2013 perubahan atas Undang - undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA TERHADAP KONSUMEN ATAS GAGALNYA TOP UP (PENGISIAN ULANG) SALDO OVO MELALUI MESIN ATM DIKAITKAN DENGAN PERATURAN ANK INDONESIA NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONS

Detail CantumanXML DetailCite
PENGGUNAAN WEBSITEWWW.SMAN1DEPOK.SCH.IDDALAMPEMENUHAN KEBUTUHAN INFORMASI MURID SMAN 1 DEPOK

PENGGUNAAN WEBSITEWWW.SMAN1DEPOK.SCH.IDDALAMPEMENUHAN KEBUTUHAN INFORMASI MURID SMAN 1 DEPOK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERMOHONAN ITSBATNIKAH DALAM PERKAWINAN SIRRI YANG DILAKUKAN PASANGAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
Hubungan Kegiatan Wajib Baca Dalam Membangun Budaya Literasi Sekolah dengan Minat Membaca Siswa SD : Studi Korelasional pada Siswa Kelas IV, V, VI dalam meningkatkan minat baca di SD Negeri Hegarmanah 1 Kecamatan Jatinangor

Hubungan Kegiatan Wajib Baca Dalam Membangun Budaya Literasi Sekolah dengan Minat Membaca Siswa SD : Studi Korelasional pada Siswa Kelas IV, V, VI dalam meningkatkan minat baca di SD Negeri Hegarmanah 1 Kecamatan Jatinangor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DENGAN STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) YANG MENGAJUKAN PRAPERADILAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981TENTANG HUKUM ACARA PIDANADAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2018

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS PENJUALAN KAVELINGTANAH MATANG TANPA RUMAHOLEH DEVELOPERDIHUBUNGKAN DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS YANG TIDAK MENDAPATKAN HARTA BERSAMA ATAS WASIAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN FORUM ANAK KOTA BANDUNG SEBAGAI WADAH EKSPRESI DAN ASPIRASI ANAK JALANAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMOHON SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI (SKBDN) TERKAIT PRAKTIK PENCAIRAN SKBDN TANPA KONFIRMASI BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI’AH DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO OLEH PT BUANA SEJAHTERA MULTIDANA SEBAGAI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM PENGALIHAN PIUTANG DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.05/2015 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
Tingkat Kebersihan Mulut dan Keparahan Gingivitis Pada Anak Diabetes Melitus Tipe 1 Di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Tingkat Kebersihan Mulut dan Keparahan Gingivitis Pada Anak Diabetes Melitus Tipe 1 Di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SANKSI KAWIN PAKSA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SITA ASSET PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) DI CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI SEBAGAI DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PENGADILAN TINGGI REGISTER PERKARA NOMOR 48/PID.B/2012/PT.BKL TIDAK DIDAMPINGINYA TERDAKWA DENGAN PENASIHAT HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN YANG TIDAK SESUAI BERDASARKAN PASAL 56 (1) KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MA NO 2073K/PID.SUS/2011 TENTANG KESALAHAN MENAFSIRKAN AZAZ NEBIS IN IDEM PD TINGKAT JUDEX FACTIE (PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA BO 18/PID/PLW/2008/PT.DKI DI HUBUNGKAN DGN PSL 76 AYAT 1 KITAB UU HKM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MA RI NO 998K/PID.SUS/2013 TENTANG PENERAPAN PUTUSN BEBAS MURNI DLM TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN ALAT ELEKTRONIK TANPA MENCANTUMKAN BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN BARANG DLM BAHASA INDONESIA SEBAGAIMANA PSL 62 JUNCTO PSL 8 AYAT 1 HURUF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 899K/PID.SUS/2012 YG TDK MEMUAT PERINTAH PENAHANAN DIKAITKAN DGN PSL 197 AYAT 1 HURUF K KITAB UU HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 913/K/PID/2012 TENTANG TIDAK DITERAPKANNYA PASAL 197 AYAT 1 HURUF F KUHP TERHADAP TERPIDANA YULI RAHMAWATI ALIAN JULIA VERES DLM TINDAK PIDANA MENGANIAYAAN VIDE PASAL 351 AYAT 1 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 77K/PID/2012 MENGENAI PERBEDAAN PENAFSIRAN TENTANG PENGERTIAN PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 279 KUHP DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO 1809/PID.B/2009/PN.TNG TENTANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 340 KUHP JO PASAL 55 AYAT (1) KE-I KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 108/PID/B/2010/PN.BDG TENTANG PENJATUHAN PIDANA PERKARA NARKOTIKA YANG TIDAK DISERTAKAN BARANG BUKTI GANJA VIDE PASAL 111 AYAT (1) JO. PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 234/Pid B/2008/PN PURWAKARTA TENTANG TIDAK TERCANTUMNYA PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI MENURUT PASAL 18 AYAT (1) HURUF B, AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 373/Pid/2009/PTR TENTANG TURUT SERTA PEMBUNUHAN BERENCANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 340 KUHP JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP JO UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 798/PID.SUS/2014/PN.TNG TENTANG UNSUR PERBUATAN MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA JENIS GANJA VIDE PASAL 111 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO 734 K/PID/2001 TENTANG PUTUSAN PEMBEBASAN YANG TIDAK MURNI DALAM HAL TINDAK PENIPUAN EX PASAL 374 KUHP JO PASAL 80 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MENYELESAIKAN GUGATAN KEBERATAN PUTUSAN BPSK DIHUBUNGKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PASAL 94 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN BERISTRI LEBIH DARI SATU DALAM MASYARAKAT SUKU BADUY BANTEN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA DI CHEVRON GEOTHERMAL INDONESIA LTD DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SERAM BAGIAN TIMUR MALUKU KEPADA ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN INPRES NO.1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI ILEGAL KARENA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENELANTARAN ANAK OLEH KEDUA ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA (AIRSOFT GUN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAPPUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI KELAS IA KHUSUS BANDUNG NOMOR : 60/PID.SUS/TPK/2011 MENGENAI KESALAHAN PENERAPAN UNSUR MELAWAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK UMUM TERHADAP KERUGIAN NASABAH ATAS PENARIKAN DANA DI ATM YANG BERUPA UANG PALSU DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI DISPENSASI PERKAWINAN TERKAIT BATAS USIA MINIMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEMATANGAN MEMPELAI""TINJAUAN HUKUM MENGENAI DISPENSASI PERKAWINAN TERKAIT BATAS US

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERBUATAN PEMALSUAN IDENTITAS DALAM AKTA OTENTIK PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERKAWINAN MASSAL DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELARANGAN KAWIN SIRI DAN POLIGAMI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN OLEH ISTERI TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN LEBIH DARI SATU ORANG (POLIGAMI) MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA KOMPILA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TANPA MEMPELAI PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog