Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI YANG PENGANGKATANNYA BATAL DEMI HUKUM ATAS PERBUATAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANALIS KESEHATAN DAN TINDAKAN HUKUM PASIEN ATAS UPAYA KESEHATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN KEPMENKES NOMOR 370/MENKES/SK/III/200

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBERI ANTIBIOTIKA SECARA BERLEBIHAN TERHADAP AYAM BROILER DIHUBUNGKAN DENGAN HAK KONSUMEN ATAS KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG K

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK BARU BANGUNAN ATAU PERSIL ATASPELANGGARAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK LAMA BANGUNAN ATAU PERSIL BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGGUNAAN PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANIES (PMSCs) DLM KONFLIK RUSIA-UKRANIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA KONSUMEN PERUMAHAN TERHADAP KENAIKAN HARGA RUMAH YANG DISEBABKAN PERJANJIAN ANTARA PENGEMBANG PERUMAHAN DENGAN PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI DAN PEMILIK KENDARAAN TRAVEL ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN JALAN RAYA SERTA KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGURUS DANA PENSIUN TELKOM ATAS KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PENGURUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA ANGKUTAN PULANG PERGI BANDUNG-BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA PENUMPANG AKIBAT TERLAMBATNYA ANGKUTAN TIBA DI BANDARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLIMD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM HAL GANTI KERUGIAN AKIBAT PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI ASAS TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN KESALAHAN (LIABILITY BASED ON FAULT)DAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU ABORSI KORBAN PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIHAK PEMBELI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI DALAM HAL OBYEK PERJANJIAN TERSEBUT MUSNAH YANG BUKAN DISEBABKAN OLEH KESALAHANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN TERKAIT TIDAK DIKELOLA DAN TIDAK DISERAHKANNYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM DI LINGKUNGAN PERUMAHAN OLEH PIHAK PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT. JDA YANG INGKAR TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERKAITAN DENGAN KLAIM ATAS ASURANSI PEKERJA YANG MENINGGAL DUNIA PADA SAAT MELAKUKAN PEKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT ADANYA PEMBUATAN FILM FI RUMAH SAKIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB YURIDIS KEBIJAKAN KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK) TERKAIT BAILOUT TERHADAP BANK CENTURY DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 J.O UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TARGETED KILLING DIHUBUNGKAN DENGAN HAK UNTUK HIDUP BERDASARKAN HUKUM HAM DAN HUKUM HUMANITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TELAAH HUKUM KEBERADAAN TENAGA KERJA ASING (TKA) YANG MELANGGAR IZIN KERJA DAN JABATAN BAGI TKA DALAM PERUSAHAAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINAJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGGUNAAN SENJATA API BAGI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN SEORANG ADVOKAT DIKAITKAN DENGAN PERAN DEWAN KEHORMATAN DAN KODE ETIK ADVOKAT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN H UKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SUSANDHI BIN SUKATMA ALIAS AAN TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DIALAMINYA PADA SAAT PENGGELEDAHAN BADAN ATAU PAKAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HHUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMILIK ANJING PELIHARAAN SAINT BERNARD YANG MATI PADA SAAT PENGIRIMAN TERHADAP PEMILIK JASA DELIVERY PLANET PETSHOP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PERKEBUNAN TEMBAKAU DI JEMBER UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM PERDATA YANG DAPAT DILAKUKAN BANK OF CHINA TERHADAP PT INDONESIA COAL RESOURCES ATAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA MENOLAK MENCAIRKAN L/C NO.1800127/09

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) PT MITRA SINERGI SUKSES DALAM KASUS PENYEKAPAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG AKAN DIJADIKAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM TERHADAP PIHAK RUMAH SAKIT UMUM PUSAT HAJI ADAM MALIK MEDAN DALAM KASUS PENYEKAPAN WARTAWAN YANG SEDANG MELAKUKAN PELIPUTAN ATAS DUGAAN ADANYA MALPRAKTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM TONNY KARYAWAN TERHADAP BANK DANAMON CABANG SEMARANG DALAM EKSEKUSI AGUNAN KREDIT DARI KURNIADI BERUPA TANAH MILIKNYA YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKKUKAN OLEH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS KERUSUHAN DI BUOL, PALU DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PARA KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUAKN TERHADAP ANAND KHRISNA ATAS DUGAAN PERBUATAN CABUL KEPADA TARA PRADIPTA LAKSMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ABRAHAM SAMAD DALAM HAL DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK TERHADAP FERIYANI BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ASOSIASI INDUSTRI REKAMAN INDONESIA (ASIRI) TERKAIT PENJUALAN CD/VCD/MP3 JENIS LAGU DAN VIDEO KLIP BAJAKAN OLEH ROSMIDA SINAGA BINTI NURI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN BIBIT SAMAD RIANTO DAN CHANDRA MARTHA HAMZAH TERHADAP PERBUATAN OTTO CORNELIUS KALIGIS YANG MEMBUKA BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI DAN AHLI DALAM BERKAS PERKARA BIBIT SAMAD RIANTO DAN CHANDRA MARTHA HAMZAH KEPADA P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN DEPUTI DIREKTUR [T. PLN (PERSERO) BAGIAN PEMBANGKIT DAN ENERGI PRIMER DALAM HAL TERJADINYA DUALISME PENYIDIKAN DALAM PERKARA DUGAAN KORUPSI PLTG BORANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KOMJEN.POL.SUSNO DUADJI TERHADAP DUGAAN MENERIMA SUAP DARI P.T. SALMA ARWANA LESTARI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN META DHARMASAPUTRA KEPADA KEPOLISIAN RI MENGENAI PENYADAPAN SMS PADA KASUS PENGGELAPAN DANA PT. ASIAN AGRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN NAZARUDDIN DALAM HAL DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEBAGAI JUSTICE COLLABORA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA TERHADAP DUGAAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN TERHADAP KASUS REKLAMASI PANTAI DADAP KABUPATEN TANGGERANG PROPINSI BANTEN YANG DILAKUKAN OLEH KOPERASI PARIWISATA PASIR PUTIH (KPPP) DAN PT. PARUNG HARAPA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH YUSMAN TELAUMBANUA TERHADAP DITEMUKANNYA NOVUM YANG DIDUGA MEMPUNYAI KETERKAITAN DENGAN PENJATUHAN HUKUMAN MATI ATAS DIRINYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ARSWENDO ATMOWILOTO ATAS KERUGIAN YANG DIDERITANYA AKIBAT PEMBATALAN KONTRAK SECARA SEPIHAK OLEH BELLA SAPHIRA DALAM PERJANJIAN KESEPAKATAN KERJA BERMAIN SINETRONBURSA EFEK JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BACHTIAR ABDUL FATTAH BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 38/PID.PRAP/2012/PN. JAKSEL TERHADAP TINDAKAN PENYIDIK KEJAKGUNG YANG TETAP MELANJUTKAN PERKARANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH CHAERUL SALEH NASUTION TERKAIT KETERANGAN SAKSI POLISI DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH DR.ZINSON MARBUN DAN DR. TOGI SINAGA TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) POLDA METRO JAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 43 JO PASAL 28 HURUF (a) UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH FRENGKY ARITONANG YANG TELAH MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I TERHADAP UPAYA KASASI YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BALE BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IFDHAN MUCHTARAM TUBAGUS YANG DIDUGA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IMAM ADIMULYANTO TERHADAP DUKOMSEL ATAS KERUGIAN YANG TERJADI DALAM PEMBELIAN BLACKBERRY STORM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA CORRUPTION WATCH TERHADAP PEMBERIAN UANG PENGAMANAN DARI PT FREEPORT INDONESIA KEPADA POLRI YANG DIDUGA TERDAPAT UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IWAN SETIAWAN DALAM HAL TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR BESAR YANG DILAKUKAN MELALUI PERJANJIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM HAL DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH RUSADI KANTAPRAWIRA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Kejaksaan agung Dalam Membuktikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Presiden RI Kedua

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN AGUNG TERHADAP YUSRIL IHZA MEHNDRA YANG DIDUGA TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI SISMINBAKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog