Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING DI PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pekerja pada perusahaan retail swasta dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) dihubungkan dengan UU No.13 Th 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PT. RADIO MARA GITHA YANG DIPUTUSKAN HUBUNGAN KERJANYA SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SATUAN PENGAMAN PADA PERUSAHAAN ALIH DAYA PT SIGAP PRIMA ASTREA DALAM HAL PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI RSU. VINA ESTETICA DITINJAU DARI PERMENAKER NO. PER-04/MEN/1989

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG BEKERJA PADA HARI LIBUR RESMI DI CV SETIA JAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUKO DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG OBJEKNYA DIJAMINKAN OLEH PENGEMBANG DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUMAH YANG TIDAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT SETELAH PELUNASAN DIKAITKAN DENGAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO.1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Penyitaan Harta Kekayaan Pihak Lain Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh KPK Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PIHAK LAIN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KPK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Sebagai Pemilik Alat dan Alat Angkut Dalam Perampasan Barang Bukti Pada Perkara Ilegal Logging dikaitkan Dengan Pasal 78 Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YG DIRUGIKAN DIDALAM PERJANJIAN JUAL BELI PREORDER YG TERDAPAT KLAUSULA EKSENORASI DIKAITKAN DGN ASAS KESEIMBANGAN DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING TERKAIT PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG OLEH MANTAN KARYAWAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM UPAYA MENERAPKAN HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK DI PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN DALAM UPAYA PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA DITINJAU DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA KETURUNAN TIONGHOA DAN ARAB TERKAIT ADANYA DISKRIMINASI PENCATATAN KELAHIRAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ZAKIR SEBAGAI KONSUMEN YANG KENDARAANNYA HILANG DI AREA PERPARKIRAN RESTORAN KAMPUNG DAUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INDIGENOUS PEOPLES (MASYARAKAT HUKUM ADAT) DALAM KAITANNYA DENGAN PEMANFAATAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DI BIDANG OBAT-OBATAN BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PENGEMUDI MOBIL TRAVEL KETIKA MELAKSANAKAN TUGAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA OBJEK PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL YANG MEMBERIKAN FASILITAS GARANSI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN DR MAKANAN BAKSO BABI BERLEBEL HALAL DITINJAU DR UU NO 8 THN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP OBAT TRADISIONAL CINA YANG BELUM TERDAFTAR DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENKES NOMOR 007 TAHUN 20112 TENTANG REGISTRASI OBAT TRADISIONAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMADAMAN LISTRIK SEMENTARA-BERGILIRAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. PLN (PERSERO) MENURUT KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1989

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH DI LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG BURUH MIGRAN SERTA PRINSIP-PRINSIP KETE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA BERDASARKAN KETENTUAN KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP BURUH MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP EKSTRAKSI OBAT-OBATAN TRADISIONAL YG DIKLAIM OLEH PIHAK ASING DIHUBUNGKAN DGN UU NO 14 THN 2001 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PENERIMA LISENSI MEREK YANG BERITIKAD BAIK ATAS PEMUTUSAN PERJANJIAN LISENSI MEREK SECARA SEPIHAK OLEH PEMEGANG LISENSI BERASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA ASAL JAWA BARAT DI MALAYSIA SEHUBUNGAN DENGAN PERBEDAAN ISI SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) DENGAN KENYATAAN DI LAPANGAN ANTARA PT. SUMBER DARMA BAKTI DAN PIHAK MUSYATI SDN BHD MALAYSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP UPAH TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG BEKERJA DI J.K WIRE HARNESS SDN.BHD MALAYSIA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA PENEMPATAN ANTARA PT DHARMAKARYA RAHARJA DENGAN J.K WIRE HARNESS SDN.BHD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLLINDUNGAN HUKUM NASABAH KARTU KREDIT TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT DALAM HAL TERJADI PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG DIAJUKAN PEKERJA/BURUH YANG UPAHNYA BELUM DIBAYAR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK TERHADAP PEKERJA KONTRAK YANG TELAH DIPERPANJANG KONTRAKNYA LEBIH DARI SATU KALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN BADAN HUKUM ATAS PERBUATAN KARYAWANNYA YANG TIDAK BERWENANG MEWAKILI PERUSAHAAN DALAM PEMBUATAN KONTRAK KERJASAMA PADA SENGKETA ANTARA PT PUSAKAMEGAH BUMINUSANTARA DAN PT POSEIDON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI DALAM PEMERIKSAAN KONEKSITAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BANK ATAS PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN DEBT COLLECTOR TERHADAP NASABAH BANK TERKAIT TAGIHAN KARTU KRDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KAPTEN PENERBANG (PILOT) DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA AKIBAT KELALAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DIKAITKAN DENGAN PASAL 378 KITAB UNDANGûUNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENIPUAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PENAYANGAN PROGRAM TELEVISI YANG MENGANDUNG KEKERASAN DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan terhadap unsur sifat melawan hukum dalam rindak pidana korupsi berdasarkan asas-asas hukum pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ANAK ASUH YANG DILAKSANAKAN OLEH GERAKAN ORANG TUA ASUH ( GN-OTA ) MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIKAITKAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DENGAN ALASAN FORCE MAJEUR MENURUT KUH Perdata DAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS JASA PENGANGKUTAN TAKSI DI BANDARA YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARGOMETER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN BERDASARKAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF F UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEPPRES NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog