Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TAKAL BARUS TERHADAP DIKELUARKANNYA PENETAPAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN (P2SP3) OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) OLEH PT. SUPER ANDALAS STEEL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TERSANGKA HERMIEN SUKARSIH SELAKU KOMISARIS PT. PERSADA NUSANTARA SAKTI DALAM HAL DIDUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN TERHADAP CALON TKI DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TONY SELAKU PENGELOLA ARENA PERMAINAN KETANGKASAN DI LUCKY SQUARE BANDUNG ATSA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR BANDUNG KARENA SANGKAAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PATRICIA SEBAGAI ISTRI DARI RENDRA ( SUAMI ) YANG MELAKUKAN PERKAWINAN SIRRI DENGAN DIAN RETNO YANG DISERTAI TINDAKAN PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DIRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN SAIPUL JAMIL ATAS PENETAPANNYA SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENNYEBABKAN MATINYA VIRGINA ANGGRAENI OLEH POLRES PURWAKRTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TENAGA KESEHATAN YANG TERLIBAT DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA KELALAIAN MEDIK (LEGAL MOMERANDUM TERHAPAD KASUS DI RSIA NYAI AGENG PINANTIH GRESIK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERDAKWA ALBERTUS FELEMON SOMA TERHADAP KASASI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM HAL TINDAK PIDANA PENIPUAN PASAL 378 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN KEPADA HERMAN ALOSSITANDI DAN ANDRY DHEMY LUMANAUW ATAS PEMERASAN TERHADAP WALTER SIGALINGGING SELAKU SAKSI DALAM KASUS KORUPSI PT. JAMSOSTEK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP PARA PELAKU PENGAMBIL GAMBAR ASUSILA DAN PENGEDARNYA DALAM KASUS FEMMY PERMATASARI DAN KAWAN-KAWAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DTEMPUH OLEH DENI MUHARAM DAN CARLI HAMDAN DALAM KASUS PENCURIAN BATU BERANGKAL YANG TIDAK PERNAH DIHADIRKANNYA BARANG BUKTI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DI LAKUKAN OLEH PENUNTUT UMUM DENGAN NOMOR PERKARA 1106/Pid.Sus/2013/PN.BB. DENGAN TERDAKWA ACEP RUSDIAN HIDAYAT DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN MENGGUNAKAN NARKOBA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG รป UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, TBK. TERHADAP TRANSPORTER YANG TIDAK MEMENUHI KONTRAK PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YG DPT DILAKUKAN POLRI ATAS REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU TERHADAP DUGAAN PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS SHABU OLEH KABUL BASUKI DIKAITKAN DGN UU NO 35 THN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN MEDIS DALAM PENGOBATAN MASSAL YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DIKAITKAN DENGAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN PENGHAMBATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG PD PASAR TOHAGA TERHADAP TOKO ANANDA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja PT. Kertas Padalarang (Persero) Dihubungkan Dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ANALISIS KONTRAK PERTAMINA DENGAN SPBU (STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PEMASARAN DAN NIAGA PT PERTAMINA (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ALIMENTASI TERHADAP ANAK DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT LURAGUNG KUNINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ATAS PENGALIHAN PIUTANG KREDIT OLEH KREDITOR PESERTA KREDIT SINDIKASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI HUBUNGAN SEDARAG (INSECT) MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI DISPENSASI PERKAWINAN TERKAIT BATAS USIA MINIMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEMATANGAN MEMPELAI""TINJAUAN HUKUM MENGENAI DISPENSASI PERKAWINAN TERKAIT BATAS US

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA YANG DI BUAT OLEH DEWAN KARYAWAN DENGAN PIHAK PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENDIRIAN MINIMARKET DAN JARAK ANTARA MINIMARKET DENGAN PASAR TRADISIONAL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS ISTIMEWA JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP PARA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERBUATAN PEMALSUAN IDENTITAS DALAM AKTA OTENTIK PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERKAWINAN MASSAL DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELARANGAN KAWIN SIRI DAN POLIGAMI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN KREDIT BANK KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) MELALUI KOPERASI DENGAN LINKAGE PROGRAM MODEL EXECUTING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Penerapan Tata Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Setelah Dilaksanakan Merger

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAK KEKERASAN DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI PERGURUAN TINGGI DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP FUNGSI DAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN MELALUI PERDAMAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 2 TH 2002 TENTANG KEPOLISIAN RI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum terhadap kedudukan organisasi notaris bagi notaris di Indonesia dikaitkan dengan ketentuan mengenai organisasi notaris dalam UU no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN OLEH ISTERI TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN LEBIH DARI SATU ORANG (POLIGAMI) MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA KOMPILA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DENGAN PENGIKATAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 DIKAITKAN DENGAN KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN PRINSIP EX AEQUO ET BONO OLEH HAKIM DI PENGADILAN HUBUNGKAN INDUSTRIAL DIKAITKAN DENGAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KERJA DI PT POLYSINDO EKA PERKASA Tbk. KARAWANG DALAM HUBUNGANYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TANPA MEMPELAI PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN SISTEM PEMASYARAKATN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERJANJIAN PEMBUATAN DESAIN INTERIOR YANG TIDAK DIPENUHI OLEH PENGUSAHA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN POLITIK KRIMINAL TERHADAP EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG KEWAJIBAN TURUT TERGUGAT MEMBAYAR KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH DDDDDDDDDPERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Tentang Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja radiasi Di Pusat Penelitian teknik Nuklir (PPTN) Badan tenaga Atom Nasional (BATAN) Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Keselamatan Kerja Terhadap Ra

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA PIHAK YANG BERSENGKETA DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI BADAN PEMERIKSAA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DAN PERANAN PENDAMPING PSIKOLOG DALAM TINDAK PERADILAN ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi lembaga konsinyasi dalam sengketa antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam kerangka Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI MEDIATOR DALAM RANGKA MENEGAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi pajak yang mengatur sebagai upaya peningkatan penanaman modal asing di daerah dihubungkan dengan UU no. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog