Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Penerapan Asas Keadilan Pada Kebijakan Ketenagakerjaan Terhadap Hubungan Kerja Dalam Upaya Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Praduga Tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana terorisme oleh detasemen khusus 88 anti teror kepolisian republik indonesia ditinjau dari sistem peradilan pidana indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG รป UNDANG NO.8 TAHUN 1981 DAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.POL.SKEP/1205/IX/2000 TENTANG REVISI HIMPUNAN JUKLAK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN FIKSI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN ORANGUTAN UNTUK DIJADIKAN MAKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK PISTOLE BAGI NARAPPIDANA YANG DIBINA DI RUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN TENTANG SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU SINDIKAT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI SISTEM PEMIDANAAN DAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KLAUSUL NON-KOMPETISI DALAM PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA (AIRSOFT GUN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45-PK/PID/HAM.AD HOC/2004 TANGGAL 04 NOVEMBER 2004 MENGENAI PUTUSAN PK YANG MEMUAT DISSENTING OPINION DALAM KASUS PELANGGARAN HAM BERAT YANG DILAKUKAN OLEH M

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NO: 41 PK/Pid/2009/MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIJADIKAN NOVUM DALAM KASUS PEMALSUAN SURAT PUTENTIK OLEH NY SAODAH BIN (ALM) KA. KOSIM DILIHAT DARI SITEM PEMBUKTIAN PIDANA DAN KITAB UNDANG-U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 36 PK/PID/2003 TENTANG MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT DAN MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENNGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NO. 63/G/2007/PHI.BDG TENTANG STATUS HUKUM PEKERJA YANG TERANCAM PHK KARENA TIDAK MENYETUJUI SK (SURAT KEPUTUSAN ) PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA NO. 283K/TUN/1998 TANGGAL PUTUSAN 14 DESEMBER 2000, MENGENAI SENGKETA ANTARA DOSEN UNIVERSITAS DARMA AGUNG/INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI TD. PARDEDE DENGAN YAYASAN PERGURUAN DARMA AGUNG/INSTITUT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN YANG DIPUTUS PENGADILAN TINGGI BANDUNG NO. 144/PID/2003/PT TANGGAL 18 JUNI 2003 TENTANG PENCABUTAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PN. MANADO NO 05/PID.SUS/2013/PN.MDO TENTANG PENJATUHAN PIDANA TERHADAP SJARIEF HIDAYATULLOH DAN WAHYUDI YANG MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN DAN SARANA KARENA JABATAN SECARA BERSAMA-SAMA DIHUBUNGKAN DENGAN ALASAN-

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAPPUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI KELAS IA KHUSUS BANDUNG NOMOR : 60/PID.SUS/TPK/2011 MENGENAI KESALAHAN PENERAPAN UNSUR MELAWAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADP PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR PUT/95-K/PM11-9/AD/VI/2006 MENGENAI PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN DALAM KASUS PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KSUS ATAS PUTUSAN KASASI NO. 1185 K/Pid/2006 TANGGAL 3 OKTOBER 2006 YANG MENGANDUNG DISSENTING OPINION DALAM KASUS PEMBUNUHAN MUNIR DENGAN TERDAKWA POLLYCARPUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Suatu tinjauan tentang penerapan arbitrase di Indonesia dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dihubungkan dengan UU No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB AMERIKA SERIKAT DAN REPUBLIK MAKEDONIA ATAS PENYIKSAAN TERHADAP KHALED EL-MASRI DALAM PROGRAM RENDISI LUAR BIASA DAN PENAHANAN RAHASIA CIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK DLM PEMENUHAN LAYANAN BAGI NASABAH BERKEBUTUHAN KHUSUS DITINJAU DR PERATURAN OJK NO 01/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK PENYELENGGARA LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR (LAKU PANDAI/BRANCHLESS BANKING) KEPADA AGENNYA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PELAKSANAANNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19/POJK.03/2014 TENTANG LAYAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENYALAHGUNAAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BI NO. 7/52/PBI/2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK UMUM TERHADAP KERUGIAN NASABAH ATAS PENARIKAN DANA DI ATM YANG BERUPA UANG PALSU DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN (SRS) ATAS PENGHENTIAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK (RUSUNAMI) BERDASARKAN UU NO 8 THN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO 20 THN 2011 TETNTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI YANG PENGANGKATANNYA BATAL DEMI HUKUM ATAS PERBUATAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANALIS KESEHATAN DAN TINDAKAN HUKUM PASIEN ATAS UPAYA KESEHATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN KEPMENKES NOMOR 370/MENKES/SK/III/200

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBERI ANTIBIOTIKA SECARA BERLEBIHAN TERHADAP AYAM BROILER DIHUBUNGKAN DENGAN HAK KONSUMEN ATAS KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG K

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK BARU BANGUNAN ATAU PERSIL ATASPELANGGARAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK LAMA BANGUNAN ATAU PERSIL BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGGUNAAN PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANIES (PMSCs) DLM KONFLIK RUSIA-UKRANIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA KONSUMEN PERUMAHAN TERHADAP KENAIKAN HARGA RUMAH YANG DISEBABKAN PERJANJIAN ANTARA PENGEMBANG PERUMAHAN DENGAN PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI DAN PEMILIK KENDARAAN TRAVEL ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN JALAN RAYA SERTA KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGURUS DANA PENSIUN TELKOM ATAS KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PENGURUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA ANGKUTAN PULANG PERGI BANDUNG-BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA PENUMPANG AKIBAT TERLAMBATNYA ANGKUTAN TIBA DI BANDARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLIMD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM HAL GANTI KERUGIAN AKIBAT PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI ASAS TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN KESALAHAN (LIABILITY BASED ON FAULT)DAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU ABORSI KORBAN PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIHAK PEMBELI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI DALAM HAL OBYEK PERJANJIAN TERSEBUT MUSNAH YANG BUKAN DISEBABKAN OLEH KESALAHANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN TERKAIT TIDAK DIKELOLA DAN TIDAK DISERAHKANNYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM DI LINGKUNGAN PERUMAHAN OLEH PIHAK PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT. JDA YANG INGKAR TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERKAITAN DENGAN KLAIM ATAS ASURANSI PEKERJA YANG MENINGGAL DUNIA PADA SAAT MELAKUKAN PEKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT ADANYA PEMBUATAN FILM FI RUMAH SAKIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB YURIDIS KEBIJAKAN KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK) TERKAIT BAILOUT TERHADAP BANK CENTURY DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 J.O UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TARGETED KILLING DIHUBUNGKAN DENGAN HAK UNTUK HIDUP BERDASARKAN HUKUM HAM DAN HUKUM HUMANITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TELAAH HUKUM KEBERADAAN TENAGA KERJA ASING (TKA) YANG MELANGGAR IZIN KERJA DAN JABATAN BAGI TKA DALAM PERUSAHAAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINAJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGGUNAAN SENJATA API BAGI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN SEORANG ADVOKAT DIKAITKAN DENGAN PERAN DEWAN KEHORMATAN DAN KODE ETIK ADVOKAT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN H UKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SUSANDHI BIN SUKATMA ALIAS AAN TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DIALAMINYA PADA SAAT PENGGELEDAHAN BADAN ATAU PAKAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HHUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMILIK ANJING PELIHARAAN SAINT BERNARD YANG MATI PADA SAAT PENGIRIMAN TERHADAP PEMILIK JASA DELIVERY PLANET PETSHOP

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog