Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PELAKSANAAN UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH POLRI DENGAN MENGGUNAKAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Pusat Mengawasi Peraturan Daerah Dalam Sistem Otonomi Luas Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Pusat Mengawasi Peraturan Daerah Dalam Sistem Otonomi Luas di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAPORAN PERKAWINAN SERTA PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELARANGAN DAN PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK BAGI ANAK : STUDI TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAYANANAN KESEHATAN BAGI PASIEN KELUARGA MISKIN DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELEPASAN BERSYARAT MERUPAKAN SALAH SATU WUJUD PEMBINAAN WARGA BINAAN (NARAPIDANA) DALAM PROGRAM TAHAPAN INTEGRASI (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Banceuy Bandung)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SERAM BAGIAN TIMUR MALUKU KEPADA ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN INPRES NO.1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DI BIDANG PERTANAHAN SETELAH OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI ILEGAL KARENA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN WARALABA TOKO MODERN OLEH PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 68/M-DAG/PER/10/2012 TENTANG WARALABA UNTUK JENIS USAHA TOKO MODERN DITINJAU DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT LONGSORNYA TIMBUNAN SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR LEUWIGAJAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN KREDIT BANK KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI DENGAN PENJAMINAN OLEH PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN DEBITUR YANG BERITIKAD TIDAK BAIK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkoba sebagai Hak Narapidana Dihubungkan dengan Asas Equality Before The Law & Tujuan Pemindanaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN LUAR BIASA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS NON DISKRIMINASI DAN EQUALITY BEFORE THE LAW SERTA PP NOMOR 99 TAHUN 2012 DAN UNDANG û UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN HUKUM CAMBUK DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBINAAN TERHADAP WARGABINAAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I A CIPINANG DIKAITKAN KONSEP PEMASYARAKATAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1429/K/Pid/2010 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN CYBER CRIME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN KERJA DAN KESELAMATAN UMUM DALAM PENGOPERASIAN CRANE PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PROYEK PEMBANGUNAN GRAND INDONESIA DALAM UPAYA MELINDUNGI PEKERJA DAN MASYARAKAT UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENAHANAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANGKAPAN SERTA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PASUKAN NATO DAN PASUKAN OPOSISI NTC TERHADAP KOLONEL MUAMMAR KHADAFFI DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCANTUMAN KLAUSAL CROOS COLLATERAL DLM KREDIT CLUB DEAL ANTARA BRI DAN BANK AGRO DGN PIHAK KETIGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDEKATAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI AKIBAT TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN FILM DALAM BENTUK SOFTCOPY TANPA IZIN PENCIPTA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KARYA CIPTA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP STANDARISASI KEBISINGAN SUARA KENDARAAN SEPEDA BERMOTOR DI WILAYAH KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG AMBANG BATAS KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA JAYAPURA DIKAITKAN DENGAN UU NO.23TAHUN2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PASAL 58 JO. PASAL 279 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 OLEH APARAT KEPOLISIAN TERKAIT MARAKNYA PEMASANGAN LAMPU MENYILAUKAN PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENELAAHAN KRITERIA JIWA YANG CACAT DALAM PERTUMBUHAN DAN PENYAKIT KEJIWAAN PADA PASAL 44 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM HAL MENIADAKAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENELANTARAN ANAK OLEH KEDUA ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSPEKTIF ABOLISIONISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Keadilan Pada Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan Terhadap Hubungan Kerja Dalam Upaya Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Keadilan Pada Kebijakan Ketenagakerjaan Terhadap Hubungan Kerja Dalam Upaya Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Praduga Tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana terorisme oleh detasemen khusus 88 anti teror kepolisian republik indonesia ditinjau dari sistem peradilan pidana indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NO.8 TAHUN 1981 DAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.POL.SKEP/1205/IX/2000 TENTANG REVISI HIMPUNAN JUKLAK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN FIKSI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN ORANGUTAN UNTUK DIJADIKAN MAKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK PISTOLE BAGI NARAPPIDANA YANG DIBINA DI RUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN TENTANG SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU SINDIKAT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI SISTEM PEMIDANAAN DAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KLAUSUL NON-KOMPETISI DALAM PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA (AIRSOFT GUN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45-PK/PID/HAM.AD HOC/2004 TANGGAL 04 NOVEMBER 2004 MENGENAI PUTUSAN PK YANG MEMUAT DISSENTING OPINION DALAM KASUS PELANGGARAN HAM BERAT YANG DILAKUKAN OLEH M

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NO: 41 PK/Pid/2009/MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIJADIKAN NOVUM DALAM KASUS PEMALSUAN SURAT PUTENTIK OLEH NY SAODAH BIN (ALM) KA. KOSIM DILIHAT DARI SITEM PEMBUKTIAN PIDANA DAN KITAB UNDANG-U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 36 PK/PID/2003 TENTANG MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT DAN MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENNGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NO. 63/G/2007/PHI.BDG TENTANG STATUS HUKUM PEKERJA YANG TERANCAM PHK KARENA TIDAK MENYETUJUI SK (SURAT KEPUTUSAN ) PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA NO. 283K/TUN/1998 TANGGAL PUTUSAN 14 DESEMBER 2000, MENGENAI SENGKETA ANTARA DOSEN UNIVERSITAS DARMA AGUNG/INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI TD. PARDEDE DENGAN YAYASAN PERGURUAN DARMA AGUNG/INSTITUT

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog