Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   21   22   23   24   25   26   27   28   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

ASPEK HUKUM LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN SERTA KAITANYA DENGAN DINAMIKA KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM MENGENAI PENGARUH ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT LANGSUNG MULUS TEXTILE MILLS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1338 AYAT (1) KUH PERDATA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PADA PERJAJIAN PENYIARAN IKLAN ANTARA PT RADIO GARUDA TUNGGAL ANGKASA BANDUNG DENGAN PT DANKOS LABORATORIES TBK. DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA DAN UU NO. 24 TAHUN 1997 JO. UU NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DALAM FORUM JUAL BELI (FJB) KASKUS DIKAITKAN DENGAN KECAKAPAN SUBYEK HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEPEMILIKAN STWA LANGHA HARIMAU SUMATERA OLEH PERORANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSITEMNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM BADAN USAHA MILIK PETANI SEBAGAI WUJUD PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM BIDANG PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASURANSI SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMER 40 TAHUN 2004 TENTANG JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUGAAN GRATIFIKASI TOYOTA HARRIER TERHADAP ANAS URBANINGRUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIFITAS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DALAM MENEGAKKAN ASAS KEMERDEKAAN PERS DIKAITKAN DENGAN CONTEMPT OF COURT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektifitas Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Polri Dihubungkan Dengan UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4D) PROPINSI JAWA BARAT DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PERBURUHAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DI PERUSAHAAN SWASTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Th 2003 tenta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS SISTEM PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI DESA HASIL PEMEKARAN PASCA SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 140/418/PMD TAHUN 2012 TENTANG MORATORIUM PEMEKARAN DESA DAN KELURAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDNAG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45-PK/PID/HAM.AD HOC/2004 TANGGAL 04 NOVEMBER 2004 MENGENAI PUTUSAN PK YANG MEMUAT DISSENTING OPINION DALAM KASUS PELANGGARAN HAM BERAT YANG DILAKUKAN OLEH M

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NO: 41 PK/Pid/2009/MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIJADIKAN NOVUM DALAM KASUS PEMALSUAN SURAT PUTENTIK OLEH NY SAODAH BIN (ALM) KA. KOSIM DILIHAT DARI SITEM PEMBUKTIAN PIDANA DAN KITAB UNDANG-U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 36 PK/PID/2003 TENTANG MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT DAN MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENNGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NO. 63/G/2007/PHI.BDG TENTANG STATUS HUKUM PEKERJA YANG TERANCAM PHK KARENA TIDAK MENYETUJUI SK (SURAT KEPUTUSAN ) PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA NO. 283K/TUN/1998 TANGGAL PUTUSAN 14 DESEMBER 2000, MENGENAI SENGKETA ANTARA DOSEN UNIVERSITAS DARMA AGUNG/INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI TD. PARDEDE DENGAN YAYASAN PERGURUAN DARMA AGUNG/INSTITUT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN YANG DIPUTUS PENGADILAN TINGGI BANDUNG NO. 144/PID/2003/PT TANGGAL 18 JUNI 2003 TENTANG PENCABUTAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PN. MANADO NO 05/PID.SUS/2013/PN.MDO TENTANG PENJATUHAN PIDANA TERHADAP SJARIEF HIDAYATULLOH DAN WAHYUDI YANG MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN DAN SARANA KARENA JABATAN SECARA BERSAMA-SAMA DIHUBUNGKAN DENGAN ALASAN-

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAPPUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI KELAS IA KHUSUS BANDUNG NOMOR : 60/PID.SUS/TPK/2011 MENGENAI KESALAHAN PENERAPAN UNSUR MELAWAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADP PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR PUT/95-K/PM11-9/AD/VI/2006 MENGENAI PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN DALAM KASUS PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KSUS ATAS PUTUSAN KASASI NO. 1185 K/Pid/2006 TANGGAL 3 OKTOBER 2006 YANG MENGANDUNG DISSENTING OPINION DALAM KASUS PEMBUNUHAN MUNIR DENGAN TERDAKWA POLLYCARPUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Suatu tinjauan tentang penerapan arbitrase di Indonesia dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dihubungkan dengan UU No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB AMERIKA SERIKAT DAN REPUBLIK MAKEDONIA ATAS PENYIKSAAN TERHADAP KHALED EL-MASRI DALAM PROGRAM RENDISI LUAR BIASA DAN PENAHANAN RAHASIA CIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK DLM PEMENUHAN LAYANAN BAGI NASABAH BERKEBUTUHAN KHUSUS DITINJAU DR PERATURAN OJK NO 01/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK PENYELENGGARA LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR (LAKU PANDAI/BRANCHLESS BANKING) KEPADA AGENNYA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PELAKSANAANNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19/POJK.03/2014 TENTANG LAYAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENYALAHGUNAAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BI NO. 7/52/PBI/2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK UMUM TERHADAP KERUGIAN NASABAH ATAS PENARIKAN DANA DI ATM YANG BERUPA UANG PALSU DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN (SRS) ATAS PENGHENTIAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK (RUSUNAMI) BERDASARKAN UU NO 8 THN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO 20 THN 2011 TETNTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI YANG PENGANGKATANNYA BATAL DEMI HUKUM ATAS PERBUATAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANALIS KESEHATAN DAN TINDAKAN HUKUM PASIEN ATAS UPAYA KESEHATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN KEPMENKES NOMOR 370/MENKES/SK/III/200

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBERI ANTIBIOTIKA SECARA BERLEBIHAN TERHADAP AYAM BROILER DIHUBUNGKAN DENGAN HAK KONSUMEN ATAS KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG K

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK BARU BANGUNAN ATAU PERSIL ATASPELANGGARAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK LAMA BANGUNAN ATAU PERSIL BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGGUNAAN PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANIES (PMSCs) DLM KONFLIK RUSIA-UKRANIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA KONSUMEN PERUMAHAN TERHADAP KENAIKAN HARGA RUMAH YANG DISEBABKAN PERJANJIAN ANTARA PENGEMBANG PERUMAHAN DENGAN PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI DAN PEMILIK KENDARAAN TRAVEL ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN JALAN RAYA SERTA KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGURUS DANA PENSIUN TELKOM ATAS KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PENGURUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA ANGKUTAN PULANG PERGI BANDUNG-BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA PENUMPANG AKIBAT TERLAMBATNYA ANGKUTAN TIBA DI BANDARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLIMD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM HAL GANTI KERUGIAN AKIBAT PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI ASAS TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN KESALAHAN (LIABILITY BASED ON FAULT)DAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU ABORSI KORBAN PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIHAK PEMBELI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI DALAM HAL OBYEK PERJANJIAN TERSEBUT MUSNAH YANG BUKAN DISEBABKAN OLEH KESALAHANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN TERKAIT TIDAK DIKELOLA DAN TIDAK DISERAHKANNYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM DI LINGKUNGAN PERUMAHAN OLEH PIHAK PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT. JDA YANG INGKAR TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERKAITAN DENGAN KLAIM ATAS ASURANSI PEKERJA YANG MENINGGAL DUNIA PADA SAAT MELAKUKAN PEKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT ADANYA PEMBUATAN FILM FI RUMAH SAKIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB YURIDIS KEBIJAKAN KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK) TERKAIT BAILOUT TERHADAP BANK CENTURY DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 J.O UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   21   22   23   24   25   26   27   28   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog