Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Hukum Udara Perdata Internasional & Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

pengetahuan tradisional dan Hak kekayaan intelektual

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

" HUKUM PEMBUKTIAN : DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA DAN KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ORANG TUA LANSIA OLEH ANAK KANDUNG DITINJAU DARI KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA, UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) OLEH PENGADILAN TERKAIT ULTRA PETITA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLICATIONS OF CORRESPONDENCE INFERENCE ATTRIBUTION THEORY & BEHAVIORAL JURISPRUDENCE THEORY: JUDGES’ CONSIDERATIONS ON CONSCIENCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE DENGAN MODUS GIVEAWAY DI BERBAGAI PLATFORM MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Penjualan Harta Warisan Tanpa Adanya Salah Satu Ahli Waris Yang Dinyatakan Hilang (afwezigheid) Dalam Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PN Pbr Berdasarkan Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT MELALUI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) YANG TIDAK LAYAK HUNI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Perkawinan Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN INVENTOR MELALUI PERJANJIAN KEPEMILIKAN PATEN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Terkait Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK PADA MASA PANDEMI COVID-19

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 241/Pdt.G/2012/PA.Pandeglang MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN TERKAIT SENGKETA HAK ALIH PENERIMAAN DANA PENSIUN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 TENTANG PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA APARTEMEN ATAS PENARIKAN BIAYA PENGELOLAAN YANG TIDAK TRANSPARAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI KAMPUNG ADAT SEBAGAI KHAZANAH BANGSA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

" HUKUM PEMBUKTIAN : DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA APARTEMEN ATAS PENARIKAN BIAYA PENGELOLAAN YANG TIDAK TRANSPARAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS SISTEM DISTRIBUSI BARANG DALAM ASPEK PERDAGAGAN SKEMA PIRAMIDA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMAKNAAN DAN PERLUASAN UNSUR ANCAMAN KEKERASAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 285 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELUNDUPAN HUKUM DENGAN MENGGUNAKAN HUBUNGAN KEMITRAAN PADA STATUS HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN KEPADA PEKERJA DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMILIK KARTU PERDANA ASING YANG TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SAAT BERADA DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOORDINASI PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek-Aspek Hukum Perubahan Status Badan Usaha Kelompok Usaha Rakyat Menjadi Badan Hukum Koperasi Melalui Program Linkage Perbankan Pola Channeling

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DAN TANAH SECARA LISAN SEBELUM DILAKSANAKAN AKTA JUAL BELI OLEH PPAT YANG MENGALAMI PERUBAHAN HARGA SECARA SEPIHAK OLEH PENJUAL SETELAH PEMBAYARAN DOWN PAYMENT DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PENERBIT UANG ELEKTRONIK DALAM HAL TERDEBETNYA UANG ELEKTRONIK KONSUMEN AKIBAT KEGAGALAN SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP FITUR UANG ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Audit Mutu Hukum Pengaturan dan Penerapan Pertanggungjawaban Sosial Bank Melalui Program One Village One Company (OVOC) Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN CIREBON ATAS KETERSEDIAAN AIR BERSIH DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PERATURAN MENTERI DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akta kelahiran bagi anak - anak di panti asuhan yang tidak diketahui asal-usulnya di kaitkan dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependidikan dan peraturan mentri dalam negeri nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Perbuatan Penghinaan Terhadap Lembaga Peradilan (Contempt of Court) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. SBL KEPADA CALON JEMAAH HAJI KHUSUS DAN UMRAH ATAS KETERLAMBATAN PEMBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI KHUSUS DAN UMRAH DITINJAU BERDASARKAN UU HAJI DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP AHMAD DHANI DALAM KASUS DUGAAN PENYEBARAN UJIAN KEBENCIAN TERHADAP BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK) MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER DILIHAT DARI HUKUM POSITIF DI Lulus Sudah Belum 10-09-2019 20:48 Verifikasi Publish Edit Hapus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pengelola Wisata Pantai Tanjung Karang Terhadap Kecelakaan ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen dan UU Kepariwisataan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1438K/PDT.SUSPHI/2017 MENGENAI PENGGUNAAN TENAGA ALIH DAYA (OUTSOURCING) PT. GARUDA INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN KNALPOT MODIFIKASI PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI JALAN RAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYEDERHANAAN ISO 9000 MELALUI PENERAPAN NON-KONTRAKTUAL PADA UMKM PEMBENIHAN IKAN DI KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Perubahan Perjanjian Secara Sepihak oleh Pelaku Usaha Penyedia Jasa Angkutan Udara Dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PELAPORAN BALIK YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA KEPADA KONSUMEN ATAS DASAR PENCEMARAN NAMA BAIK DUNIA MAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANGUNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH PADA INDUSTRI KEUANGAN BANK SYARIAH (IKBS) DI KAITKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI PIHAK PEMBERI PINJAMAN (KREDITUR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN SEBUAH PUTUSAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI NOVUM DALAM UPAYA HUKUM LUAR BIASA (PENINJAUAN KEMBALI) DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 286 K/PDT.SUS-PHI/2013 MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK TERHADAP TENAGA KERJA ASING DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keabsahan perkawinan di bawah tangan yang dicatatkan setelah suami meninggal dunia ditinjau dari undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan undang -undang No.24 Tahun 2013 perubahan atas Undang - undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pemberian Restitusi Melalui Putusan Hakim Menurut Hukum Pidana Positif Indonesia Dihubungkan Dengan UU No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog