Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PT. PERTAMINA HULU ENERGI KEPADA NELAYANAKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH KEGIATAN PERTAMBANGAN DI LAUT UTARA KABUPATEN KARAWANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLIPING Hukum dan Peradilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Berbasis Online Sebagai Upaya Mengatasi Maraknya Penunggak Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 2205 K/PDT/2016 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP BANK NUSANTARA PARAHYANGAN ATAS TRANSAKSI PENTRANSFERAN TERHADAP DANA MILIK NASABAH PRIMA DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
Jurnal Yudiasial Vol. 11, No. 3 Desember 2018 : Kesetaraan Dalam Perjanjian Kerja Dan Ambiguitas Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Jurnal Yudiasial Vol. 11, No. 3 Desember 2018 : Kesetaraan Dalam Perjanjian Kerja Dan Ambiguitas Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jurnal YUDISIAL Vo. 11 No. 3 Desember 2018 Hal. 267-406

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Yurisprudensi Mahmakah Agung Republik Indonesia Tahun 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM MENJALANKAN TINDAKAN MEDIS YANG MENGANDUNG RISIKO TINGGI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Intermanual himpunan putusan Mahkamah Agung Arbitrase

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM MASSA PENDUKUNG SALAH SATU CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN TAHUN PEMILIHAN 2014 – 2019 ATAS RUSAKNYA TAMAN PATUNG KUDA ARJUNA WIWAHA DI JAKARTA AKIBAT AKSI DEMO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO . 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM VIKTIMOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN HAK ULAYAT PESISIR DAN LAUT KOMUNITAS SUKU BAJO DI TELUK TOMINI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENOLAKAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL OLEH PENGADILAN DI INDONESIA YANG DIATUR DALAM UNDANG–UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KUHP Dilengkapi ARREST-ARREST HOGE RAAD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pidana Dalam Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Sebagai Koordinator Dan Pengawasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dihubungkan Dengan Upaya Mencapai Tujuan Negara Hukum .

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 916/PID.B/2015/PN.BDG TENTANG PENIPUAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINKRONISASI ANTARA KETENTUAN SALAM KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION - ILO) DAN ATURAN HUKUM NASIONAL TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT (STUDI TENTANG HAK BERORGANISASI BAGI BURUH SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI (PENINJAUAN KEMBALI) NOMOR 04 PK/N/HAKI/2004 MENGENAI SENGKETA MEREK AIR MINUM AQUA VS INDOQUALITY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1674/K.Pid/2007 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 1999 Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. TERKAIT KASUS PENGEDARAN SUPLEMEN YANG TELAH KADALUARSA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 339/PDT.G/2007/PN.BDG TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI ATAS SEBIDANG TANAH BERIKUT BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN ASTANAANYAR NO. 159A/22D KOTA BANDUNG YANG DILAKUKAN SECARA MELAWAN HUKUM (ONREC

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA TERHADAP PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH KREDITOR KEPADA DEBITOR YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA ARBITRASE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM UNTUK PT TELEKOMUNIKASI SELULER (PT TELKOMSEL) TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAJUKAN OLEH FILIANA ANDALUSIA S.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelanggaran Hukum Atas Merek Dagang Ditinjau Dari Sudut Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HARTA PUSAKA KELUARGA ORANG TUA LAKI-LAKI (BAKO) KEPADA ANAK PISANG DALAM MASYARAKAT MATRILINEAL DIDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Geng Motor Dihubungkan Dengan Pasal 169 KUHP Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN NAZARUDDIN DALAM HAL DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEBAGAI JUSTICE COLLABORA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IWAN SETIAWAN DALAM HAL TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR BESAR YANG DILAKUKAN MELALUI PERJANJIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN KEPOLISIAN UNTUK MENDAMAIKAN TAWURAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum tentang merger usaha perbankan dihubungkan dengan hak pemegang saham minoritas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH AMANDEMEN DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM BADAN PERWAKILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak merek terkenal sebagai bentuk jaminan dalam usaha melindungi perbankan terhadap tindakan wan prestasi dari nasabah debitor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK BAWAAN ISTRI YANG AKTA KELAHIRANNYA DILEGALISASI OLEH SUAMI BARU IBUNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI ASAS SUBSIDIARITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA YANG MELIBATKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BERDASARKAN KONVENSI NEW YORK 1958 DAN UNDNAG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI KEGIATAN PENANAMAN MODAL DLM SEKTOR PERHOTELAN BERKAITAN DGN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DI BUKIT JIMBARAN, BALI SELATAN DLM RANGKA KEGIATAN PENANAMAN MODAL YG BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Lembaga Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Upaya Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Lembaga Mediasi Di Pengadilan Dalam Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Upaya Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA BUKAN ANGGOTA UNI EROPA DALAM MERATIFIKASI EUROPEAN UNION CONVENTION ON CYBERCRIME 2001 (KONVENSI UNI EROPA TENTANG KEJAHATAN MELALUI INTERNET 2001)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAGING SAPI GLONGGONGAN DI PASAR TRADISIONAL DIKAITKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA BUS ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI SAAT DIBERLAKUKANNYA TARIF BATAS ATAS (CEILING TARIFF) DAN TARIF BATAS BAWAH ( FLOOR TARIFF) PADA PERIODE LEBARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DI FORUM JUAL BELI (FJB) KASKUS DIHUBUNGKAN DENGANUNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN OBLIGASI PT. MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK. DALAM RANGKA EKSPANSI USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BERKELAMIN GANDA (KHUNTSA) BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG û UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTUKARAN INFORMASI DATA POTENTIAL CUSTOMER SECARA RESIPROKAL ANTARA ENTITAS UTAMA DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NON BANK DALAM KONGLOMERASI LEMBAGA JASA KEUANGAN PT X

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERCERAIAN QOBLA AL DUKHUL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN POTRET AKTRIS SEBAGAI IKLAN PRODUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 958/K/PDT.SUS/2010 TANGGAL 09 FEBRUARI 2012 YANG MENOLAK PERMOHONAN KASASI SIS CONTINENTS HOTEL INC (PENGGUGAT/PEMOHON KASASI) TENTANG SENGKETA MEREK HOLIDAY INN DAN HOLIDAY INN RESORT TERHADAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 020/K/N/HaKI/2006 MENGENAI SENGKETA HAK MEREK YONG MA" ANTARA MAGIC COM CO.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS MENGENAI DIBERLAKUKANNYA KEBIJAKAN SAFEGUARDS DI INDONESIA SESUAI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2002 SERTA KAITANNYA DENGAN GATT DAN WTO

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog