Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah

Imaniyati Sri Neni, Putra Agus Adam Panji

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR SECARA BERKELANJUTAN DI INDONESIA GUNA MENCAPAI GOALS 14 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Dr. H. Imamulhadi, S.H., M.H. - Dr. Nia Krniati, S.H.,M.H. - Louis Alfin Adam

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP PASANGAN PELAJAR SMP DI KABUPATEN BANTAENG SULAWESI SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dr. Djanuardi, S.H., M.H. - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H. - Toni Adam

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENCEGAHAN PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG PANAS BUMI YANG BERDAMPAK PADA KELESTARIAN SUMBER DAYA AIR DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH LUMPUR BOR DAN SERBUK BOR PADA PENGEBORAN PANAS BUMI

Adam Muhammad Yanis - Dr. Dadang Epi Sukarsa, S.H., M.H. - Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA PIHAK KONVENSI HAK ANAK 1989

Adam Nurachmad Gagak Pranolo - Atip Latipulhayat S.H., LL.M., Ph.D - Chloryne Trie isana dewi

Detail Cantuman XML Detail Cite

SPONSOR MINUMAN BERALKOHOL DI SERAGAM 9JERSEY) KLUB PADA PROGRAM SIARAN SEPAK BOLA DI TELEVISI NASIONAL SECARA LANGSUNG BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Abi Ma'ruf Radjab, S.H.,M.H. - Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H.,LL.M. in IT Law, F - MOHAMAD BARLI ADAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN ANGGOTA DPR YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H. - Husnu Marjana Adam - Miranda Risang Ayu, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 381 K/PID/1995

Adam Hidayat - Prof. Dr. H. Loebby Loqman, S.H., M.H. - Prof. Dr. Indrijanto Seno Adjie, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ANAK YG DI LAHIRKAN DLM PERKAWINAN SAH YG MENDAPATKAN PENYANGKALAN OLEH AYAHNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DAN NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

ADAM RAMADANI - DR.SUSILOWATI S.DJAAN, SH.MH - KILKODA AGUS SALEH, SH.MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Penyitaan Harta Kekayaan Pihak Lain Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh KPK Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Adam Zaini - H. Agus Takariawan, SH., MH. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PIHAK LAIN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KPK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Adam Zaini - H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - PRO. DR. HJ. MIEN RUKMINI, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERSYARATAN KEANGGOTAAN PBB MENURUT PIAGAM PBB ( STUDI KASUS PALESTINA )

Adam Putrayansya - H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Rachminawati, S.H.,M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN BERDASARKAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF F UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Adam Zaini - H. Agus Takariawan, SH., MH. - Rohaenah Padmadinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN PERATURAN KPPU

ADAM HASAN SAPUTRA - Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN. - Rai Mantili, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROGRAM KOMPUTER BEBAS (FREEWARE) SEBAGAI SUATU KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER DIKAITKAN DENGAN HAK CIPTA

Adam Ramdani Kusnandar - DR. Sri Sunarni Sunarto, S.H., M.H. - Elisatris Gultom, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

AKIBAT HUKUM HILANGNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA KARENA KELALAIAN DEBITUR DLM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DIDASARKAN PADA SISTEM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

DR.ETTY H.DJUKARDI, SH.MH.CN - PROF.DR.VERONIKA KOMALAWATI, SH.MH. - SYAKUR UMARA ADAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Hukum Penanaman Modal Asing Terhadap Pengembangan Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U. - Richard Chandra Adam

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Hukum Penanaman Modal Asing Terhadap Penguatan dan Pengembangan Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia

Dr. An An Chandrawulan, SH., LL.M. - Dr. Sonny Dewi Judiasih, SH., MH., CN. - Richard Chandra Adam

Detail Cantuman XML Detail Cite

UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGGUNAAN DANA NON-BUJETER OLEH PIMPINAN KEMENTRIAN NEGARA ATAU INSTANSI PEMERINTAH INDONESIA

Adam Prakoso - Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Somawidjaja, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR SECARA BERKELANJUTAN DI INDONESIA GUNA MENCAPAI GOALS 14 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

TINJAUAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP PASANGAN PELAJAR SMP DI KABUPATEN BANTAENG SULAWESI SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA PIHAK KONVENSI HAK ANAK 1989

SPONSOR MINUMAN BERALKOHOL DI SERAGAM 9JERSEY) KLUB PADA PROGRAM SIARAN SEPAK BOLA DI TELEVISI NASIONAL SECARA LANGSUNG BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN ANGGOTA DPR YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 381 K/PID/1995

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ANAK YG DI LAHIRKAN DLM PERKAWINAN SAH YG MENDAPATKAN PENYANGKALAN OLEH AYAHNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DAN NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Perlindungan Hukum Terhadap Penyitaan Harta Kekayaan Pihak Lain Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh KPK Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PIHAK LAIN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KPK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

PERSYARATAN KEANGGOTAAN PBB MENURUT PIAGAM PBB ( STUDI KASUS PALESTINA )

TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN BERDASARKAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF F UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN PERATURAN KPPU

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROGRAM KOMPUTER BEBAS (FREEWARE) SEBAGAI SUATU KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER DIKAITKAN DENGAN HAK CIPTA

AKIBAT HUKUM HILANGNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA KARENA KELALAIAN DEBITUR DLM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DIDASARKAN PADA SISTEM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Peranan Hukum Penanaman Modal Asing Terhadap Pengembangan Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

Peranan Hukum Penanaman Modal Asing Terhadap Penguatan dan Pengembangan Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia

UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGGUNAAN DANA NON-BUJETER OLEH PIMPINAN KEMENTRIAN NEGARA ATAU INSTANSI PEMERINTAH INDONESIA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi