Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN SISTEM PENYIARAN DI INDONESIA

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M.in.IT.Law. - Mochamad Alfachri

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO: 1821/K/PID.SUS/2011 MENGENAI KEKUATAN ISI ALAT BUKTI SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO: SK.44/MENHUT-II/2005 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA DIKAITKAN DENGAN UU NO 41

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - AMRY MANGIHUT TUA - Somawijaya, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NOMOR 6/PUU-VII/2009 MENGENAI FRASA MEMPERAGAKAN WUJUD ROKOK DALAM PASAL 46 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M..,it.Law. - Noverdy Indra Pratama

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN PENDIRIAN LEMBAGA KEARSIPAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Dr. Zainal Mutaqqin, S.H., M.H. - TRIPANJI ARYAWARDHANA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENANGANI ORANG GILA YANG TELANTAR

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H - Adrian E. Rompis, S.H., M.H., BB.A. - RAMDHAN GINANJAR

Detail Cantuman XML Detail Cite

LAYANAN APOTEK ONLINE TERKAIT PENJUALAN OBAT KERAS ATAU OBAT DAFTAR G TANPA RESEP DOKTER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - CHRISTOPEL MARAMPA ANDILOLO - Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEMBAGA PENYIARAN SWASTA YANG MELAKUKAN KAMPANYE TERSELUBUNG GUNA KEPENTINGAN PRIBADI PEMILIK LEMBAGA PENYIARAN DALAM SALAH SATU PROGRAM SIARANNYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - ARNI SUHARTI - Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

MIGRASI PENYELENGGARAAN TELEVISI ANALOG KE TELEVISI DIGITAL DI INDONESIA BERDASARKAN KETENTUAN INTERNASIONAL TENTANG SIARAN TELEVISI DIGITAL INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU) DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG (UU) NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H - Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H.,LL.M. in IT Law - Yustisiani Imami

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Armi Anggara - Santi Hapsari Dewi Adikancana, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMANFAATAN TEKNOLOGI OPEN BASE TRANSCEIVER STATION TANPA IZIN DALAM PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H - Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., M.H., LL.M.,It.La - EDO SAGIA PRASAJA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBLOKIRAN SEJUMLAH SITUS RADIKAL OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN SITUS BERMUATAN NEGATIF

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Fauzi Rahman - Prita Amalia, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBLOKIRAN SITUS ISLAM WWW.HIDAYATULLAH.COM SECARA SEPIHAK YANG DILAKUKAN MENKOMINFO BERDASARKAN PERMINTAAN BNPT TERKAIT DENGAN SITUS YANG DISINYALIR MENYEBARKAN AJARAN RADIKAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H. - Fakhri Zamzami

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENDIRIAN BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DI PEMUKIMAN WARGA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN dan RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANDUNG

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H - Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M., It.Law - SYARIF HIDAYAT ADIPURA

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ORANG TUA/WALI DARI DARIN MUMTAZAH TERKAIT PUBLIKASI PERS MENGENAI IDENTITAS LENGKAP DARIN DI MEDIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M. in IT Law, - SISKA NATALIA THERESIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

IZIN USAHA FOOD TRUCK DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR : 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Abi MaÆruf Radjab, S.H.,M.H. - Adrian E.Rompis S.H., M.H., BBA - OKTOBENA FT

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - ARY ANGGA PRADANA FEBRIANTO - Dr. Zainal Muttaqin S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBERBULLYING BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M IT Law - NANDINI RAMADITA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL YANG TERKAIT DENGAN SUMBER DAYA GENETIK DENGAN SISTEM PERIZINAN SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KOMUNAL DARI KOMUNITAS LOKAL BERDASARKAN PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D. - Wina Puspitasari

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN PELAKU USAHA PENJUAL LAMPU HID DITINJAU DARI IZIN IMPOR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - WISNU TIKOARIAJI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN VERBAL PADA ACARA KOMEDI BULAN RAMADHAN YANG DITAYANGKAN SECARA LANGSUNG (LIVE) OLEH LEMBAGA PENYIARAN SWASTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., L.LM IT Law, FCB. - MOHAMAD THAUFIQ RACHMAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

AKIBAT PENGHAPUSAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN PASAR TERHADAP RETRIBUSI

Abi MaÆruf Radjab S.H., M.H. - ANGGIE RAKITA PASCA KENCANA - Santi Hapsari Dewi Adikancana, S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS KEBERADAAN PT MODERN PUTRA INDONESIA (7-Eleven) TERKAIT IZIN PENDIRIAN USAHA WARALABA DI BIDANG CAFETERIA DAN RESTORAN SERTA KEGIATAN USAHA DI BIDANG CONVENIENCE STORE YANG DIJALANKANNYA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UN

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - SIDQI BASYKARA - Sudaryat, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP KEBERADAAN HAK GARAP PETANI DI ATAS LAHAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PADA AREAL IZIN PERTAMBANGAN PT. KALTIM PRIMA COAL

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H. - REZKY DANAYA SHINTA MANURUNG

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG KEIKUTSERTAAN DALAM AKTIVITAS PEMILUKADA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEPEGAWAIAN

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Mohamad Ihsan Maturidy - Santi Hapsari Dewi Adikancana, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI KOTA BANDUNG

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Yuristi Dian Pertiwi

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT DITINJAU DARI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - BAGIA NUGRAHA - Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP REGULASI BUKU MANUAL DENGAN BAHASA INDONESIA UNTUK ALAT KOMUNIKASI ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22/M-DAG/PER/5/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTAN

A10.05.0350 - Abi MaÆruf Radjab, S.H.,M.H. - Dr. Danrivanto B.,S.H.,LL.M.,it.Law.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM DALAM UPAYA MELINDUNGI ANAK ATAS PENAYANGAN ACARA YANG MEMUAT UNSUR KEKERASAN OLEH LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN TELEVISI DI INDONESIA

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Dr.Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M., It.Law., FC - RIFIALDA FATWA JANUA

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN PAYMENT GATEWAY DALAM TRANSASKI PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (ECOMMERCE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H. - Regita Diningrat

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PENYIARAN DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN YANG DILAKUKAN OLEH PT NET MEDIATAMA INDONESIA (NET.TV) TERKAIT IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Abi MaÆruf Radjab S.H., M.H - ADITYA MAULTIN PRATOMO - Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M in IT Law, F

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN KONTEN YANG BERMUATAN HIPNOTIS DALAM SIARAN YANG DITAYANGKAN OLEH LEMBAGA PENYIARAN SWASTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - HARIS BUDI PRASETIO - Laina Rafianti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG DALAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DI DAERAH KABUPATEN SERANG DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - MOCHAAMAD INDRA SAFWATULLOH - Yusuf Saepul Zamil, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERKAIT PROGRAM E-HEALTH DI INDONESIA MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LAINNYA

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M. - MOODY RIZQY SYAILENDRA

Detail Cantuman XML Detail Cite

TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI PENGGUNAAN REKENING HAPE BANK MANDIRI ( MANDIRI E-CASH ) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H - Dr. Muhammad Amirulloh, S.H., M.H. - RIFKI RAHADIAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN SISTEM PENYIARAN DI INDONESIA

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO: 1821/K/PID.SUS/2011 MENGENAI KEKUATAN ISI ALAT BUKTI SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO: SK.44/MENHUT-II/2005 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA DIKAITKAN DENGAN UU NO 41

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NOMOR 6/PUU-VII/2009 MENGENAI FRASA MEMPERAGAKAN WUJUD ROKOK DALAM PASAL 46 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

KEWAJIBAN PENDIRIAN LEMBAGA KEARSIPAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN

KEWENANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENANGANI ORANG GILA YANG TELANTAR

LAYANAN APOTEK ONLINE TERKAIT PENJUALAN OBAT KERAS ATAU OBAT DAFTAR G TANPA RESEP DOKTER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

LEMBAGA PENYIARAN SWASTA YANG MELAKUKAN KAMPANYE TERSELUBUNG GUNA KEPENTINGAN PRIBADI PEMILIK LEMBAGA PENYIARAN DALAM SALAH SATU PROGRAM SIARANNYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

MIGRASI PENYELENGGARAAN TELEVISI ANALOG KE TELEVISI DIGITAL DI INDONESIA BERDASARKAN KETENTUAN INTERNASIONAL TENTANG SIARAN TELEVISI DIGITAL INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU) DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG (UU) NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG

PELAKSANAAN PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

PEMANFAATAN TEKNOLOGI OPEN BASE TRANSCEIVER STATION TANPA IZIN DALAM PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

PEMBLOKIRAN SEJUMLAH SITUS RADIKAL OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN SITUS BERMUATAN NEGATIF

PEMBLOKIRAN SITUS ISLAM WWW.HIDAYATULLAH.COM SECARA SEPIHAK YANG DILAKUKAN MENKOMINFO BERDASARKAN PERMINTAAN BNPT TERKAIT DENGAN SITUS YANG DISINYALIR MENYEBARKAN AJARAN RADIKAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

PENDIRIAN BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DI PEMUKIMAN WARGA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN dan RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANDUNG

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ORANG TUA/WALI DARI DARIN MUMTAZAH TERKAIT PUBLIKASI PERS MENGENAI IDENTITAS LENGKAP DARIN DI MEDIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

IZIN USAHA FOOD TRUCK DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR : 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBERBULLYING BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL YANG TERKAIT DENGAN SUMBER DAYA GENETIK DENGAN SISTEM PERIZINAN SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KOMUNAL DARI KOMUNITAS LOKAL BERDASARKAN PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN

PERLINDUNGAN PELAKU USAHA PENJUAL LAMPU HID DITINJAU DARI IZIN IMPOR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN VERBAL PADA ACARA KOMEDI BULAN RAMADHAN YANG DITAYANGKAN SECARA LANGSUNG (LIVE) OLEH LEMBAGA PENYIARAN SWASTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002

AKIBAT PENGHAPUSAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN PASAR TERHADAP RETRIBUSI

ANALISIS KEBERADAAN PT MODERN PUTRA INDONESIA (7-Eleven) TERKAIT IZIN PENDIRIAN USAHA WARALABA DI BIDANG CAFETERIA DAN RESTORAN SERTA KEGIATAN USAHA DI BIDANG CONVENIENCE STORE YANG DIJALANKANNYA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UN

ANALISIS TERHADAP KEBERADAAN HAK GARAP PETANI DI ATAS LAHAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PADA AREAL IZIN PERTAMBANGAN PT. KALTIM PRIMA COAL

ANALISIS TERHADAP NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG KEIKUTSERTAAN DALAM AKTIVITAS PEMILUKADA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEPEGAWAIAN

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI KOTA BANDUNG

ANALISIS TERHADAP PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT DITINJAU DARI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

ANALISIS TERHADAP REGULASI BUKU MANUAL DENGAN BAHASA INDONESIA UNTUK ALAT KOMUNIKASI ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22/M-DAG/PER/5/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTAN

ASPEK HUKUM DALAM UPAYA MELINDUNGI ANAK ATAS PENAYANGAN ACARA YANG MEMUAT UNSUR KEKERASAN OLEH LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN TELEVISI DI INDONESIA

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN PAYMENT GATEWAY DALAM TRANSASKI PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (ECOMMERCE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA

ASPEK HUKUM PENYIARAN DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN YANG DILAKUKAN OLEH PT NET MEDIATAMA INDONESIA (NET.TV) TERKAIT IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN KONTEN YANG BERMUATAN HIPNOTIS DALAM SIARAN YANG DITAYANGKAN OLEH LEMBAGA PENYIARAN SWASTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG DALAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DI DAERAH KABUPATEN SERANG DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERKAIT PROGRAM E-HEALTH DI INDONESIA MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LAINNYA

TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI PENGGUNAAN REKENING HAPE BANK MANDIRI ( MANDIRI E-CASH ) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi