Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

[SKRIPSI] HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI REMAJA TENTANG INTERAKSI ANTARA ORANG TUA DAN REMAJA DENGAN STATUS IDENTITAS DALAM BIDANG PEKERJAAN PADA REMAJA PUTERA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 244K/TUN/2012 ANTARA PT. MOBILE-8 TELECOM TBK DENGAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MENGENAI BIAYA HAK PENGGUNAAN (BHP) FREKUENSI DITINJAU BERDASARKAN UU NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN SISTEM PENYIARAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NOMOR 132/PID.SUS/2013/PN.KRAY MENGENAI MUATAN SIARAN YANG MELANGGAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SPONSOR MINUMAN BERALKOHOL DI SERAGAM 9JERSEY) KLUB PADA PROGRAM SIARAN SEPAK BOLA DI TELEVISI NASIONAL SECARA LANGSUNG BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUISAN PENGADILAN NEGERI KOTA BOGOR NO.222/PID.SUS/2014/PN.BOGOR TERKAIT TINDAKAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM DANGAN MENYIARKAN OKEZONE TV(PT.MNC SKY VISION) BERDASARKAN UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO: 1821/K/PID.SUS/2011 MENGENAI KEKUATAN ISI ALAT BUKTI SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO: SK.44/MENHUT-II/2005 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA DIKAITKAN DENGAN UU NO 41

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1231 K/Pdt/2010 SENGKETA TENTANG PENDIRIAN BANGUNAN GOLF CLUB HOUSE RESORT DAGO PAKAR ANTARA TEDDY BOENTARAN MELAWAN PT. BANDUNG PAKAR, (Tbk) TERKAIT KOMPETENSI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 384/K/TUN/2011 TERHADAP SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 357/MENKES/SK/R/III/2010 MENGENAI IZIN POLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NOMOR 6/PUU-VII/2009 MENGENAI FRASA MEMPERAGAKAN WUJUD ROKOK DALAM PASAL 46 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PENDIRIAN LEMBAGA KEARSIPAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Camat Dalam Pemberian Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Garut Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Good governance Dan Pelayanan Publik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK PAKAI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILANB TATA USAHA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEJABAT DESA DALAM MEMBUAT SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DLM MEMUTUS DAN MENGADILI KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG GRASI DLM KASUS CORBI DAN DUO BALI NINE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PUSAT INVESTASI PEMERINTAH SELAKU BADAN LAYANAN UMUM DIBAWAH KEMENTRIAN KEUANGAN ATAS DIVESTASI SAHAM PT NEWMONT NUSA TENGGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENANGANI ORANG GILA YANG TELANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LAYANAN APOTEK ONLINE TERKAIT PENJUALAN OBAT KERAS ATAU OBAT DAFTAR G TANPA RESEP DOKTER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PERIZINAN PENDIRIAN APARTEMEN GATEWAY PASTEUR KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEMBAGA PENYIARAN SWASTA YANG MELAKUKAN KAMPANYE TERSELUBUNG GUNA KEPENTINGAN PRIBADI PEMILIK LEMBAGA PENYIARAN DALAM SALAH SATU PROGRAM SIARANNYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM KEPADA PT. RAJAWAI CITRA TELEVISI INDONESIA (RCTI) TERHADAP SANKSI YANG DIKELUARKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT (KPIP) BERUPA PENGHENTIAN PENAYANGAN SEMENTARA DAN PERMOHONAN MAAF MATA ACARA SILET ATAS TINDAKANYA YANG TELAH MELA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MIGRASI PENYELENGGARAAN TELEVISI ANALOG KE TELEVISI DIGITAL DI INDONESIA BERDASARKAN KETENTUAN INTERNASIONAL TENTANG SIARAN TELEVISI DIGITAL INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU) DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG (UU) NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN HAK SIAR PERTANDINGAN SEPAKBOLA LIGA INGGRIS" OLEH LAMAN WWW.ASIKNONTON.COM BERDASARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK"ELANGGARAN HAK SIAR P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN TEKNOLOGI OPEN BASE TRANSCEIVER STATION TANPA IZIN DALAM PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN TENDER UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION (USO) OLEH BALAI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERDESAAN (BTIP) BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DITINJAU DARI KUHPERDATADAN UNIDROIT PRINCI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) DI PEMERINTAHAN DAERAH PRONVINSI JAWA BARAT TERHADAP PENINGKATAN KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBLOKIRAN SEJUMLAH SITUS RADIKAL OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN SITUS BERMUATAN NEGATIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBLOKIRAN SITUS INTERNET BERMUATAN PORNOGRAFI OLEH PEMERINTAH DIKAITKAN DGN UU NO 12 THN 2005 TENTANG RATIFIKASI ICCPR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBLOKIRAN SITUS ISLAM WWW.HIDAYATULLAH.COM SECARA SEPIHAK YANG DILAKUKAN MENKOMINFO BERDASARKAN PERMINTAAN BNPT TERKAIT DENGAN SITUS YANG DISINYALIR MENYEBARKAN AJARAN RADIKAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDIRIAN BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DI PEMUKIMAN WARGA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN dan RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 4 TAHUN 2004 TENTANG POKOK-POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI RIAU BERKAITAN DENGAN PENERAPAN KODE ETIK KEJAKSAAN DI WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI RIAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IZIN USAHA FOOD TRUCK DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR : 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN KETUA KSSK TERHADAP BAILOUT BANK CENTURY SEBAGAI KEADAAN2 YG DIBENARKAN SESUAI DGN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF DASAR LISTRIK OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 9PLN) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA TERHADAP PERLAKUAN DISKRIMINATIF DLM PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN OLEH PEMERINTAH DLM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUAKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBERBULLYING BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PENERIMA LAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL YANG TERKAIT DENGAN SUMBER DAYA GENETIK DENGAN SISTEM PERIZINAN SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KOMUNAL DARI KOMUNITAS LOKAL BERDASARKAN PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN TERKAIT KEMERDEKAAN PERS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PELAKU USAHA PENJUAL LAMPU HID DITINJAU DARI IZIN IMPOR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN VERBAL PADA ACARA KOMEDI BULAN RAMADHAN YANG DITAYANGKAN SECARA LANGSUNG (LIVE) OLEH LEMBAGA PENYIARAN SWASTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemberi Kuasa Dan Pemilik Kuasa Pertambangan Yang Tidak Sah Yang Terjadi Dalam Sengketa Izin Usaha Pertambangan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Sistem H

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK JUAL BELI PRODUK PORNOGRAFI BERBENTUK SINEMATOGRAFI PADA SITUS DAN FORUM JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA RUMAH SAKIT PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERDA K3 KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog