Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN REKLAME DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA SESUAI DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 148 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKLAME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PENGAMBILALIHAN TANAH WAKAF YANG BATAL DEMI HUKUM UNTUK DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Perizinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERIZINAN AIRSOFT GUN DALAM PENJUALAN ONLINE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM PROSES PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH PADA MASA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK PENGELOLA APLIKASI DARI PEMBATASAN AKSES APLIKASI TELEGRAM OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERKAIT KEGIATAN TERORISME DAN RADIKALISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA OLEH GUBERNUR DKI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS PENGATURAN DALAM PENGGUNAAN KNALPOT NON STANDAR DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Melakukan Pencabutan Layanan Izin Gangguan di Daerah Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN IZIN PABRIK BUNGA API PT. PANCA BUANA CAHAYA SUKSES DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 40/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011-2031

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN MUTASI SEBAGAI BENTUK SANKSI ADMINISTRASI TIDAK LANGSUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG TERHADAP PENYELENGGARAAN SOCIAL CROWDFUNDING PLATFORM DI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN MESIN PARKIR ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG REG. PERKARA NO. 04/P/KI/2016/PTUN-BDG. TENTANG JENIS-JENIS INFORMASI DAN LEGAL STANDING PEMOHON INFORMASI DALAM UNDANG UNDANG KETERBUKAANINFORMASI PUBLIK UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP HAL YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Putusan Nomor :22/PID /2016/PT.MTR. Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Oleh Furqan Ermansyah Terhadap Taufan Rahmadi Berdasarkan Perspektif Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN MUTASI PNS BIDANG METROLOGI LEGAL DI PROVINSI JAWA BARAT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH PROVINSI YANG MELAKSANAKAN METROLOGI LEGAL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROGRAM SIARAN TELEVISI OLEH LEMBAGA PENYIARAN DALAM PENYEDIAAN TRANSLASI BAHASA ISYARAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGGU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERATURAN MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KERUGIAN PT PERSERO DITINJAU BERDASARKAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ONLINE DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA JALAN TOL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTRI PEKERJAAN UMUM NO. 16 PRT/M/2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Legal Memorandum Dalam Pencabuatan Surat Rekomendasi Gubernur Jawa Barat Terhadap Pembangunan Kondotel Sahid Cleveland di Kawasan Bandung Utara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SURAT REKOMENDASI GUBERNUR JAWA BARAT TERKAIT IZIN PEMANFAATAN RUANG DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN BANDUNG UTARA (KBU)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENGARUH LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) DI KOTA BANDUNG TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KEWENANGAN PEMELIHARAAN JALAN KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PROSES PERIZINAN MENDIRIKAN MINIMARKET DI KABUPATEN BANDUNG PASCA BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Reklame Tidak Berizin Di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KARYA CIPTA FOTO ALIRAN NUDISME DI DUNIA MAYA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA GUGATAN PT. MARVELZON INDONESIA TERHADAP BUPATI CIAMIS ATAS DITOLAKNYA PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI PASIR BESI DI LAUT LEPAS PESISIR PANTAI SELATAN KABUPATEN CIAMIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS GUBERNUR DKI JAKARTA DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GELAR PERKARA TERBUKA TERBATAS TERKAIT DENGAN KONSEP DISKRESI YANG DILAKUKAN MABES POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TOLAK UKUR SUBJEKTIF DLM PEMBERIAN IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI PENGGUNAAN REKENING HAPE BANK MANDIRI ( MANDIRI E-CASH ) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Buku Ajar Birokrasi Dalam Hukum administrasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Perizinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 244K/TUN/2012 ANTARA PT. MOBILE-8 TELECOM TBK DENGAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MENGENAI BIAYA HAK PENGGUNAAN (BHP) FREKUENSI DITINJAU BERDASARKAN UU NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN SISTEM PENYIARAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NOMOR 132/PID.SUS/2013/PN.KRAY MENGENAI MUATAN SIARAN YANG MELANGGAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SPONSOR MINUMAN BERALKOHOL DI SERAGAM 9JERSEY) KLUB PADA PROGRAM SIARAN SEPAK BOLA DI TELEVISI NASIONAL SECARA LANGSUNG BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUISAN PENGADILAN NEGERI KOTA BOGOR NO.222/PID.SUS/2014/PN.BOGOR TERKAIT TINDAKAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM DANGAN MENYIARKAN OKEZONE TV(PT.MNC SKY VISION) BERDASARKAN UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO: 1821/K/PID.SUS/2011 MENGENAI KEKUATAN ISI ALAT BUKTI SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO: SK.44/MENHUT-II/2005 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA DIKAITKAN DENGAN UU NO 41

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1231 K/Pdt/2010 SENGKETA TENTANG PENDIRIAN BANGUNAN GOLF CLUB HOUSE RESORT DAGO PAKAR ANTARA TEDDY BOENTARAN MELAWAN PT. BANDUNG PAKAR, (Tbk) TERKAIT KOMPETENSI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 384/K/TUN/2011 TERHADAP SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 357/MENKES/SK/R/III/2010 MENGENAI IZIN POLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NOMOR 6/PUU-VII/2009 MENGENAI FRASA MEMPERAGAKAN WUJUD ROKOK DALAM PASAL 46 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PENDIRIAN LEMBAGA KEARSIPAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Camat Dalam Pemberian Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Garut Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Good governance Dan Pelayanan Publik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK PAKAI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILANB TATA USAHA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEJABAT DESA DALAM MEMBUAT SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DLM MEMUTUS DAN MENGADILI KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG GRASI DLM KASUS CORBI DAN DUO BALI NINE

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog