Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI PADA PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL SECARA ANGSURAN ANTARAP.T. DIPO STAR FINANCE DENGAN DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUCIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HAK EKSLUSIF ATAS PEMANFAATAN RIGHT OF WAYY KETENAGALISTRIKAN KEPADA PT. INDONESIA COMMENTS PLUS OLEH PT. PLN PERSERO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI TIDAK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERLAKUAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO), Tbk. DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN REGULASI ANTI PENCUCIAN UANG DI DALAM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENYAMPINGKAN KLAUSULA ARBITRASE OLEH PENGADILAN NIAGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM KONSTRUKSI ANTARA PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA JASA DALAM PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN DANA ANTARA PENGUSAHA KECIL DAN BUMN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DI PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM BUSINESS OPPORTUNITY SEBAGAI SALAH SATU BENTUK DARI KEMITRAAN SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DITINJAU DARI UU NO 20 TAHUN 2008 TENTANG UMKM DAN PP NO 17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLA KEMITRAAN WARALABA SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM KAITANNYA DENGAN FUNGSI KOMISARIS INDEPENDEN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP TANGGUNG JAWAB (RESPONSIBILITY) DALAM GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KASUS PENGGELAPAN DANA NASABAH CITIBANK BERDASARKAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRIVATISASI PT. PEGADAIAN (PERSERO) MELALUI METODE PENAWARAN UMUM SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING) DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MA No. 874 K/Pdt.Sus/2012 PADA TANGGAL 21 MEI 2013 MENGENAI SENGKETA HAK CIPTA ATAS LOGO ANTARA PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA (PERPIT) MELAWAN KIKI BARKI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 587 K/PDT.SUS-HKI/2013 TENTANG PELANGGARAN MEREK POP LADY""UTUSAN MA"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013 TENTANG SENGKETA PRODUK HELM INK DAN INX DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SENGKETA MEREK ANTARA YAHOO! INC. DAN HADY HIDAYAT SEBAGAI PEMILIK NAMA DOMAIN WWW.KUDUNYAHOO.COM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS SAKSI NON MUSLIM PADA PROSES PEMBUKTIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI AKIBAT HUKUM GUGATAN CERAI TALAK DARI SUAMI BERDASARKAN SIGHAT TAKLIK TALAK TERHADAP ISTRI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH BATIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 213 K/A

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PERKARA PERDATA KHUSUS SENI LOGO NATASHA DILINDUNGI HUKUM HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN KPPU TERHADAP PERKARA NO.07/KPPU-L/2005 TENTANG TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA OUTSOURCING TEKNOLOGI INFORMASI BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MA REPUBLIK INDONESIA NO. 010.PK/N/2001 ANTARA PT. TRAKINDO UTAMA V. PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNASIONAL MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PENYELESEIAN SENGKETA BERDASARKAN PERJANJIAN YANG DIDALAMNYA TERDAPAT KLA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.762K/PDT.SUS/2012 TANGGAL 26 FEBRUARI 2013 MENGENAI GUGATAN PEMBATALAN MEREK ôPIAGET POLOö DAN ôPIAGETPOLOö DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 728/K/PDT.SUS/2011 TANGGAL 27 FEBRUARI 2012 MENGENAI PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK ôLOFTö MILIK ANCCO,INC (PENGGUGAT/PEMOHON KASASI) OLEH DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 240PK/PDT/2006 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 115PK/PDT/2007 TENTANG KEWENANGAN PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK DALAM MENGEKSEKUSI JAMINAN PADA PERJANJIAN GADAI SAHAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst. MENGENAI DITERIMANYA PERMOHONAN PAILIT OLEH NASABAH PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SECURITAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG No. 109/Pdt.G/PN. BB TANGGAL 25 JUNI 2007 YANG MENGABULKAN GUGATAN DALAM KONVENSI DAN GUGATAN DALAM REKONVENSI ANTARA NYONYA PANNY TANUBRATA (PENGGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT DALAM"STUDI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ANGKAT ADAAT BANGKA BELITUNG DENGAN ANAK KANDUNG DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT NOMOR 156/PDT.G/2010/PA.SGT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG TENDER PENJUALAN SAHAM PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL TBK. BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 03 K/KPPU/2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) NOMOR 47/KPPU-L/20008 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA NO. 04/KPPU-L/2005 MENGENAI LELANG GULA ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 03/KPPU-L-I/2000 MENGENAI PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 11/KPPU-L/2008 MENGENAI PENGELOLAAN AIR BERSIH DI PULAU BATAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 419K/ PDT. SUS/ 2012 MENGENAI KEDUDUKAN ROBERT RAYMOND DAN MEITHY SUSANTI SELAKU PERSONAL GUARANTOR DALAM HAL KEPAILITAN GUARANTOR DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. CIPTAGRIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 140.K/TUN/2003 TENTANG SENGKETA TANAH BEKAS HAK EROPA BANDARA KEMAYORAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2186 K/PDT./1999 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DEVELOPER DENGAN MENJUAL RUMAH YANG MENGANDUNG CACAT TERSEMBUNYI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2233 K/Pdt/2010 TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH TAMBAK ANTARA PT. RAMALEGAWA NUSANTARA MELAWAN PT. MARGASARI JAYA YANG TERLETAK DI DESA TANJUNG PECINAN, KECAMATAN MANGGARAN, KABUPATEN SITUBONDO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT PERKARA NO. 02/PDT.SUS/MEREK/2014/ PN.NIAGA.JKT.PST MENGENAI PEMBATALAN MEREK VAIO BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KUALIFIKASI PENGGUNAAN DAN PENYEBARLUASAN FOTO PRIBADI SEBAGAI MEME DI INTERNET DAN TINDAKAN HUKUM EFEKTIF YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PELAKUNYA BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMAI DAN TR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DUGAAN ADANYA PRAKTEK MONOPOLI DALAM USAHA JASA KARGO YANG DILAKUKAN OLEH PT. ANGKASA PURA I BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT TELKOMUNIKASI INDONESIA. Tbk. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN NOMOR PER-05/MBU/2007 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI SUATU USAHA UNTUK MENGHINDARI PERUSAHAAN DARI KEBANGKRUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENGATURAN MENGENAI PENGGABUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENAMANAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 20

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBANGUNAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI WILAYAH PERMUKIMAN DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN(CSR) DITINAJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANG-UNDANG NO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN DANA TALANGAN DAN PEMBELIAN PROMISSORY NOTES OLEH PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO) SEBAGAI LEMBAGA PENJAMIN KREDIT KEPADA PT. TERANG KITA (TRANKA) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN KAIDAH-KAIDAH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI BUMN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NO.KEP-117/MBU/2002 TENTANG PENERAPAN PRAKTIK GCG PADA BUMN SEBAGAI SALAH SA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN SEPIHAK DALAM PROGRAM TAGIHAN TETAP OLEH PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK TERHADAP PENGGUNA LAYANAN TELEPON TETAP DIKAITKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR MENURUT HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN JASA PENYALURAN (MARGIN FEE) DALAM KEGIATAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK OLEH BADAN USAHA PEMEGANG IZIN USAHA NIAGA UMUM (BU-PIUNU) KEPADA PENYALUR DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KEGIATAN PENYALURAN BA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL TERJADINYA FORCED SELL DI PASAR MODAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK YANG MENGAKIBATKAN GANTI RUGI AKIBAT DARI KEGAGALAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog