Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 06/PDT. SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2018/PN.NIAGA.JKT.PST Tentang Permohonan Pembatalan Perdamaian yang Diajukan oleh PT. Bank ICBC Indonesia Selaku Kreditor Terhadap PT. Sariwangi Agricultural Estate Agency dan Perusahaan Afiliasinya PT. Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MOMERANDUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GENEVA LABORATORIES LIMITED ATAS PENGGUNAAN MEREK BIO-OIL OLEH JEFF. SASARINOV YANG DIJUAL PALSU PADA PLATFORM SHOPEE DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR NOMOR 7/PDT.SUS-BPSK/2019/PN.BSK TERHADAP KASUS PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ATAS KETIDAKABSAHAN WEWENANG DARI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BUKITTINGGI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS DI DALAM PUTUSAN NOMOR 480/PDT/2017/PT.BDG TENTANG KEDUDUKAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG BUKAN MERUPAKAN BADAN HUKUM DALAM PROSES PERKARA DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS PENJUALAN FANART MERCHANDISE YANG MENGGUNAKAN KARAKTER GAMBAR PIHAK LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA APARTEMEN ATAS PENARIKAN BIAYA PENGELOLAAN YANG TIDAK TRANSPARAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS PENJUALAN FANART MERCHANDISE YANG MENGGUNAKAN KARAKTER GAMBAR PIHAK LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA APARTEMEN ATAS PENARIKAN BIAYA PENGELOLAAN YANG TIDAK TRANSPARAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN MENGENAI STATUS ASET KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA MANDIRI GROUP YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT DISERTAI ADANYA SITA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMILIK KARTU PERDANA ASING YANG TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SAAT BERADA DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ROYALTI YANG DIPEROLEH PENYANYI COVER VERSION MELALUI PROGRAM YOUTUBE MONETIZE PASCA MELAKUKAN AKTIFITAS MENYANYIKAN ULANG LAGU MILIK ORANG LAIN TANPA IZIN DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TA Lulus Sudah Belum 08-09-2019 21:42 Verifikasi Publish Edit Hapus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatalan Perjanjian Homologasi Oleh Kreditor Ditinjau dari Ketentuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN OLEH FASILITAS KESEHATAN BPJS DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN PEMEGANG HAK TERKAIT MELALUI FUNGSI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF TERHADAP PENGUMUMAN KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU TANPA IZIN OLEH KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAPPENJUALAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI ONLINEMARKETPLACEBERDASARKANUU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO. 11 TAHUN 2008TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKJo UU NO. 19 TAHUN 2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PT.MITRA KELOLA SELARAS DENGAN PARA PEMILIK UNIT CONDOTEL DI DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN CONDOTEL BRAGA CITYWALK BANDUNG DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN HARTA KEKAYAAN (TRANSFER ASSET) PERSEROAN TERBATAS KEPADA PERSEROAN LAIN DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA “ BEBILUCK ” YANG MENGANDUNG BAKTERI ESCHERICHIA COLI DAN COLIFORMS MELEBIHI AMBANG BATAS DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TEN TANG PANGAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUN GAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PEMBELI KONDOTEL YANG BELUM MENDAPATKAN UNIT KONDOTEL PADA SAAT PENGEMBANG KONDOTEL DINYATAKAN PAILIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN YANG BERBAHAYA BAGI KESEHATAN MASYARAKAT DALAM MEMPRODUKSI PANGAN DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM MASA PEMBIAYAAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI HUNIAN LAYAK BAGI PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG KEGIATAN PEMASARAN PRODUK RITEL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PADANG DIKAITKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UU NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG UMKM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR PADA PRODUK PANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS OLEH PEMEGANG SAHAM MELALUI PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA FOTOGRAFI HASIL PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK PADA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBAN GAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO . 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO . PM 180 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGOPERASIAN SISTEM PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG UDARA YANG DILAYANI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 514 K/PDT.SUS - PAILIT/2013, TANGGAL 30 DESEMBER 2013 MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH PT. GALENA SURYA GEMILANG TERHADAP PT. MANDIRI AGUNG JAYA UTAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.723K/PDT.SUS - HKI/2015 MENGENAI ITIKAD TIDAK BAIK DALAM SENGKETA PEMBATALAN MEREK KAPAL API ANTARA PT. SANTOS JAYA ABADI MELAWAN SOEDOMO MERGONOTO DAN PT. KAPAL A PI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GARUT NOMOR 01/PDT.SUS-BPSK/2015/PN.GRT MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN BPSK NOMOR:51/A/BPSK-KOTA.Tsm/XII/2014 KARENA ADANYA PERBEDAAN PENAFSIRAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK DAN PEMEGANG LISENSI SIARAN OLAHRAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA INTERNET TENTANG PENAWARAN KUOTA INTERNET PT TELKOMSEL DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENGGABUNGAN KOPERASI (AMALGAMASI) SEBAGAI LANGKAH MEREVITALISASI KOPERASI DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLA KEMITRAAN WARALABA SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM KAITANNYA DENGAN FUNGSI KOMISARIS INDEPENDEN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP TANGGUNG JAWAB (RESPONSIBILITY) DALAM GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KASUS PENGGELAPAN DANA NASABAH CITIBANK BERDASARKAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRIVATISASI PT. PEGADAIAN (PERSERO) MELALUI METODE PENAWARAN UMUM SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING) DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MA No. 874 K/Pdt.Sus/2012 PADA TANGGAL 21 MEI 2013 MENGENAI SENGKETA HAK CIPTA ATAS LOGO ANTARA PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA (PERPIT) MELAWAN KIKI BARKI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 587 K/PDT.SUS-HKI/2013 TENTANG PELANGGARAN MEREK POP LADY""UTUSAN MA"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013 TENTANG SENGKETA PRODUK HELM INK DAN INX DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SENGKETA MEREK ANTARA YAHOO! INC. DAN HADY HIDAYAT SEBAGAI PEMILIK NAMA DOMAIN WWW.KUDUNYAHOO.COM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS SAKSI NON MUSLIM PADA PROSES PEMBUKTIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI AKIBAT HUKUM GUGATAN CERAI TALAK DARI SUAMI BERDASARKAN SIGHAT TAKLIK TALAK TERHADAP ISTRI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH BATIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 213 K/A

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PERKARA PERDATA KHUSUS SENI LOGO NATASHA DILINDUNGI HUKUM HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN KPPU TERHADAP PERKARA NO.07/KPPU-L/2005 TENTANG TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA OUTSOURCING TEKNOLOGI INFORMASI BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MA REPUBLIK INDONESIA NO. 010.PK/N/2001 ANTARA PT. TRAKINDO UTAMA V. PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNASIONAL MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PENYELESEIAN SENGKETA BERDASARKAN PERJANJIAN YANG DIDALAMNYA TERDAPAT KLA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.762K/PDT.SUS/2012 TANGGAL 26 FEBRUARI 2013 MENGENAI GUGATAN PEMBATALAN MEREK ôPIAGET POLOö DAN ôPIAGETPOLOö DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 728/K/PDT.SUS/2011 TANGGAL 27 FEBRUARI 2012 MENGENAI PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK ôLOFTö MILIK ANCCO,INC (PENGGUGAT/PEMOHON KASASI) OLEH DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 240PK/PDT/2006 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 115PK/PDT/2007 TENTANG KEWENANGAN PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK DALAM MENGEKSEKUSI JAMINAN PADA PERJANJIAN GADAI SAHAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst. MENGENAI DITERIMANYA PERMOHONAN PAILIT OLEH NASABAH PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SECURITAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG No. 109/Pdt.G/PN. BB TANGGAL 25 JUNI 2007 YANG MENGABULKAN GUGATAN DALAM KONVENSI DAN GUGATAN DALAM REKONVENSI ANTARA NYONYA PANNY TANUBRATA (PENGGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT DALAM"STUDI

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog