Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 06/PDT. SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2018/PN.NIAGA.JKT.PST Tentang Permohonan Pembatalan Perdamaian yang Diajukan oleh PT. Bank ICBC Indonesia Selaku Kreditor Terhadap PT. Sariwangi Agricultural Estate Agency dan Perusahaan Afiliasinya PT. Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MOMERANDUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GENEVA LABORATORIES LIMITED ATAS PENGGUNAAN MEREK BIO-OIL OLEH JEFF. SASARINOV YANG DIJUAL PALSU PADA PLATFORM SHOPEE DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR NOMOR 7/PDT.SUS-BPSK/2019/PN.BSK TERHADAP KASUS PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ATAS KETIDAKABSAHAN WEWENANG DARI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BUKITTINGGI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS DI DALAM PUTUSAN NOMOR 480/PDT/2017/PT.BDG TENTANG KEDUDUKAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG BUKAN MERUPAKAN BADAN HUKUM DALAM PROSES PERKARA DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS PENJUALAN FANART MERCHANDISE YANG MENGGUNAKAN KARAKTER GAMBAR PIHAK LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA APARTEMEN ATAS PENARIKAN BIAYA PENGELOLAAN YANG TIDAK TRANSPARAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS PENJUALAN FANART MERCHANDISE YANG MENGGUNAKAN KARAKTER GAMBAR PIHAK LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA APARTEMEN ATAS PENARIKAN BIAYA PENGELOLAAN YANG TIDAK TRANSPARAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN MENGENAI STATUS ASET KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA MANDIRI GROUP YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT DISERTAI ADANYA SITA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMILIK KARTU PERDANA ASING YANG TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SAAT BERADA DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ROYALTI YANG DIPEROLEH PENYANYI COVER VERSION MELALUI PROGRAM YOUTUBE MONETIZE PASCA MELAKUKAN AKTIFITAS MENYANYIKAN ULANG LAGU MILIK ORANG LAIN TANPA IZIN DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TA Lulus Sudah Belum 08-09-2019 21:42 Verifikasi Publish Edit Hapus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatalan Perjanjian Homologasi Oleh Kreditor Ditinjau dari Ketentuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN OLEH FASILITAS KESEHATAN BPJS DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN PEMEGANG HAK TERKAIT MELALUI FUNGSI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF TERHADAP PENGUMUMAN KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU TANPA IZIN OLEH KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAPPENJUALAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI ONLINEMARKETPLACEBERDASARKANUU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO. 11 TAHUN 2008TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKJo UU NO. 19 TAHUN 2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PT.MITRA KELOLA SELARAS DENGAN PARA PEMILIK UNIT CONDOTEL DI DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN CONDOTEL BRAGA CITYWALK BANDUNG DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN HARTA KEKAYAAN (TRANSFER ASSET) PERSEROAN TERBATAS KEPADA PERSEROAN LAIN DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA “ BEBILUCK ” YANG MENGANDUNG BAKTERI ESCHERICHIA COLI DAN COLIFORMS MELEBIHI AMBANG BATAS DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TEN TANG PANGAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUN GAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PEMBELI KONDOTEL YANG BELUM MENDAPATKAN UNIT KONDOTEL PADA SAAT PENGEMBANG KONDOTEL DINYATAKAN PAILIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN YANG BERBAHAYA BAGI KESEHATAN MASYARAKAT DALAM MEMPRODUKSI PANGAN DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM MASA PEMBIAYAAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI HUNIAN LAYAK BAGI PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG KEGIATAN PEMASARAN PRODUK RITEL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PADANG DIKAITKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UU NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG UMKM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR PADA PRODUK PANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS OLEH PEMEGANG SAHAM MELALUI PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA FOTOGRAFI HASIL PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK PADA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBAN GAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO . 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO . PM 180 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGOPERASIAN SISTEM PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG UDARA YANG DILAYANI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 514 K/PDT.SUS - PAILIT/2013, TANGGAL 30 DESEMBER 2013 MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH PT. GALENA SURYA GEMILANG TERHADAP PT. MANDIRI AGUNG JAYA UTAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.723K/PDT.SUS - HKI/2015 MENGENAI ITIKAD TIDAK BAIK DALAM SENGKETA PEMBATALAN MEREK KAPAL API ANTARA PT. SANTOS JAYA ABADI MELAWAN SOEDOMO MERGONOTO DAN PT. KAPAL A PI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GARUT NOMOR 01/PDT.SUS-BPSK/2015/PN.GRT MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN BPSK NOMOR:51/A/BPSK-KOTA.Tsm/XII/2014 KARENA ADANYA PERBEDAAN PENAFSIRAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK DAN PEMEGANG LISENSI SIARAN OLAHRAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA INTERNET TENTANG PENAWARAN KUOTA INTERNET PT TELKOMSEL DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENGGABUNGAN KOPERASI (AMALGAMASI) SEBAGAI LANGKAH MEREVITALISASI KOPERASI DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KUALIFIKASI PENGGUNAAN DAN PENYEBARLUASAN FOTO PRIBADI SEBAGAI MEME DI INTERNET DAN TINDAKAN HUKUM EFEKTIF YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PELAKUNYA BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMAI DAN TR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DUGAAN ADANYA PRAKTEK MONOPOLI DALAM USAHA JASA KARGO YANG DILAKUKAN OLEH PT. ANGKASA PURA I BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT TELKOMUNIKASI INDONESIA. Tbk. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN NOMOR PER-05/MBU/2007 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI SUATU USAHA UNTUK MENGHINDARI PERUSAHAAN DARI KEBANGKRUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENGATURAN MENGENAI PENGGABUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENAMANAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 20

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBANGUNAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI WILAYAH PERMUKIMAN DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN(CSR) DITINAJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANG-UNDANG NO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN DANA TALANGAN DAN PEMBELIAN PROMISSORY NOTES OLEH PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO) SEBAGAI LEMBAGA PENJAMIN KREDIT KEPADA PT. TERANG KITA (TRANKA) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN KAIDAH-KAIDAH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI BUMN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NO.KEP-117/MBU/2002 TENTANG PENERAPAN PRAKTIK GCG PADA BUMN SEBAGAI SALAH SA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN SEPIHAK DALAM PROGRAM TAGIHAN TETAP OLEH PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK TERHADAP PENGGUNA LAYANAN TELEPON TETAP DIKAITKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR MENURUT HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN JASA PENYALURAN (MARGIN FEE) DALAM KEGIATAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK OLEH BADAN USAHA PEMEGANG IZIN USAHA NIAGA UMUM (BU-PIUNU) KEPADA PENYALUR DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KEGIATAN PENYALURAN BA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 527 PK/Pdt/2002 TENTANG GUGATAN YANG KURANG PIHAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 017/PK/N/2001 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2001 TENTANG PERKARA KEPAILITAN DARI HARRY SUSANTO MELAWAN PT. BANK SHINTA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BADAN POM TERHADAP BANYAKNYA OBAT PERANGSANG WANITA ILEGAL TANPA SERTIFIKASI DARI BADAN POM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN MENYESATKAN BERUPA PERNYATAAN BERLEBIH (OVERSTATEMENT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB GANTI KERUGIAN RUMAH SAKIT BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM KEPADA KORBAN MALPRAKTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN ATAS KERUGIAN DAN UTANG ANAK PERUSAHAAN BERDASARKAN DOKTRIN-DOKTRIN HUKUM KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog