Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4 
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NO. 28/KPPU-I/2007 MENGENAI PENETAPAN HARGA, PEMBAGIAN WILAYAH, MONOPOLI DAN PENGUASAAN PASAR JASA PELAYANAN TAKSI DI BATAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1203K/pdt/2009 MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA CV.PANCA UTAMA MANDIRI DENGAN HAJI ASEP DAROJAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 82/Pdt.G/2004/PN.Cbn TENTANG SENGKETA TANAH WARIS DAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM DIKAITKAN DENGAN KEKUASAAN HAKIM DIKAITKAN DENGAN KEKUASAAN HAKIM DALAM MENERAPKAN HUKUM ACARA PERDATA MENGENAI SITA EKS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN DALAM PRAKTIK TRANSAKSI REPO SAHAM UNTUK PEMENUHAN DANA DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR: 07/KPPU-L/2010 TENTANG LELANG PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM BAHASA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HKUM JAMINAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT DIHUBUNGKAN DENGAN INPRES NOMOR 6 TANGGAL 8 JUNI TAHUN 2007 TENTANG KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN GADAI ONLINE MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM BASUKI ARTHA SEMESTA DITINJAU DENGAN KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BADAN POM SEBAGAI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MENEGAKKAN HAK-HAK KONSUMEN OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BERLAKUNYA PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CINA (ACFTA) DALAM PRAKTIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BUMN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DISKRIMINATISI TARIF LISTRIK SEKTOR INDUSTRI OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 527 PK/Pdt/2002 TENTANG GUGATAN YANG KURANG PIHAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 017/PK/N/2001 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2001 TENTANG PERKARA KEPAILITAN DARI HARRY SUSANTO MELAWAN PT. BANK SHINTA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BADAN POM TERHADAP BANYAKNYA OBAT PERANGSANG WANITA ILEGAL TANPA SERTIFIKASI DARI BADAN POM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN MENYESATKAN BERUPA PERNYATAAN BERLEBIH (OVERSTATEMENT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB GANTI KERUGIAN RUMAH SAKIT BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM KEPADA KORBAN MALPRAKTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN ATAS KERUGIAN DAN UTANG ANAK PERUSAHAAN BERDASARKAN DOKTRIN-DOKTRIN HUKUM KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN PENGANGKUTAN LAUT YANG DISEBABKAN OLEH ADANYA BARANG MUATAN BERBAHAYA DIHUBUNGKAN DENGAN KUHD DAN HAGUE VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM PT. ASABRI TERHADAP MANTAN DIREKSI BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA HENRY LEO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DIAJUKAN OLEH PT. CONVERPAK INDONESIA TERHADAP PT. SUMBER FORTUNA PAPERINDO ATASA PENGGUNAAN DESAIN INDUSTRI KOTAK MAKANAN YANG TELAH DIDAFTARKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DISEKITAR PT. LAPINDO BRANTAS ATAS TERJADINYA BANJIR LUMPUR PANAS YANG MENGAKIBATKAN LUMPUHNYA KEGIATAN EKONOMI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN TERSEBUT TERHADAP PT. LAPINDO BRANTAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKANH UKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT TRIPAR MULTIVISION PLUS TERHADAP RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI TERKAIT GUGATAN KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS SKENARIO FILM SOEKARNO: INDONESIA MERDEKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PASAR MODAL TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN DALAM TRANSAKSI BACKDOOR LISTING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA RITEL MINIMARKET YANG MENGGANTI UANG KEMBALIAN DENGAN PERMEN DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PENGELOLAAN ASET PERSEROAN YANG BELUM DISETUJUI OLEH MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN PERATURAN MENGENAI BUMN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN KASASI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 47/PDT/2009/PT.DKI PADA KASUS PT DUTA PERTIWI MELAWAN KHOE SENG SENG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN KPPU DALAM PERKARA NOMOR 02/KPPU-L/2006 SEHUBUNGAN DENGAN TINDAKAN PENUJUKAN LANGSUNG DALAM PROYEK PEMBUATAN LOGO PERTAMINA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN KONTRAK KERJA SAMA OPERASI (JOINT OPERATION CONTRACT) KEGIATAN USAHA PANAS BUMI PT PERTAMINA (PERSERO) KEPADA PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN PP RI NO. 31 TH 2003 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN PERTELEVISIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAMBILALIHAN SUATU PT TERBUKA OLEH SUATU PT PENANAMAN MODAL ASING DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PERDATA jis UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN COMMERCIAL PAPER SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA DAN SK BI NOMOR 28/52/KEP/DIR/1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN KATA ôREGISö DALAM SENGKETA MEREK ANTARA SHERATON GROUP MELAWAN PT. GRAHA TUNAS MEKAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN LAGU CIPTAAN HAYDAR YAHYA SEBAGAI JINGLE DALAM REKAMAN VIDEO IKLAN PARTAI PPP DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN NAMA PUBLIC FIGURE PADA PRODUK KOSMETIK YANG MEMBAHAYAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN POTRET AKTRIS SEBAGAI IKLAN PRODUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYEDIAAN SARANA UNDUH LAGU DAN MUSIK DIGITAL DI INTERNET TANPA SEIJIN PENCIPTA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SISSA HUTANG KREDIT DENGAN JAMINAN PERORANGAN DITINJAU DARI UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN PERUBAHAN UU NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN KEDUDUKAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT DALAM PENEGAKAN GCG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA PT. BCA DALAM KERANGKA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN GCG BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERDAGANGAN SAHAM OLEH PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA, TBK. PADA PERIODE DESEMBER 2006 - JANUARI 2007 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN DISTRIBUSI DALAM SISTEM DISTRIBUSI SEMEN GRESIK PADA AREA IV JAWA TIMUR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK KANDATEL BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN NO. 05/MBU/2008 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN NOMINEE ANTARA INVESTOR ASING DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA UNTUK PEMBELIAN SURAT UTANG NEGARA BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG SURAT UTANG NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN BAGI INVESTOR PENGGUNA FASILITAS CROSS-BORDER ONLINE TRADING DALAM HAL TERJADI KESALAHAN FUNGSI TEKNOLOGI INFORMASI OLEH PERUSAHAAN EFEK PENYEDIA FASILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PERJANJIAN BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN MODAL VENTURA DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP PERUSAHAAN PASANGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA UMKM DENGAN PENGUSAHA BESAR DALAM PEMBELIAN DAN PEMAKAIAN LABEL MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG UMKM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog