Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

TINDAKAN HUKUM PT. ASABRI TERHADAP MANTAN DIREKSI BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA HENRY LEO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DIAJUKAN OLEH PT. CONVERPAK INDONESIA TERHADAP PT. SUMBER FORTUNA PAPERINDO ATASA PENGGUNAAN DESAIN INDUSTRI KOTAK MAKANAN YANG TELAH DIDAFTARKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DISEKITAR PT. LAPINDO BRANTAS ATAS TERJADINYA BANJIR LUMPUR PANAS YANG MENGAKIBATKAN LUMPUHNYA KEGIATAN EKONOMI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN TERSEBUT TERHADAP PT. LAPINDO BRANTAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKANH UKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT TRIPAR MULTIVISION PLUS TERHADAP RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI TERKAIT GUGATAN KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS SKENARIO FILM SOEKARNO: INDONESIA MERDEKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PASAR MODAL TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN DALAM TRANSAKSI BACKDOOR LISTING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA RITEL MINIMARKET YANG MENGGANTI UANG KEMBALIAN DENGAN PERMEN DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PENGELOLAAN ASET PERSEROAN YANG BELUM DISETUJUI OLEH MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN PERATURAN MENGENAI BUMN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN KASASI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 47/PDT/2009/PT.DKI PADA KASUS PT DUTA PERTIWI MELAWAN KHOE SENG SENG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN KPPU DALAM PERKARA NOMOR 02/KPPU-L/2006 SEHUBUNGAN DENGAN TINDAKAN PENUJUKAN LANGSUNG DALAM PROYEK PEMBUATAN LOGO PERTAMINA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA UMKM DENGAN PENGUSAHA BESAR DALAM PEMBELIAN DAN PEMAKAIAN LABEL MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG UMKM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL TERJADINYA FORCED SELL DI PASAR MODAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK TRIBUN BALI VS BALI TRIBUNE PERKARA NO 29/PDT.SUSMEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.BERDASARKAN UU NO 15 THN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK YANG MENGAKIBATKAN GANTI RUGI AKIBAT DARI KEGAGALAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA YANG DIDAFTARKAN SEBAGAI MEREK DAGANG DIHUBUNGKAN DENGAN PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INTERVENSI PT. PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASET (PERSERO) DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DENNGNAN PT. VILLA DEL SOL AGROTOOURISM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERSEROAN DAN PASAR MODAL TERHADAP PROSES GO PRIVATE PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk DIHUBUNGKAN DENGAN KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG STATUS PERUSAHAAN YANG TELAH DILIKUIDASI KEMUDIAN DIPAILITKAN OLEH KREDITOR (MITRA USAHA) DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB KERJA SAMA OPERASI TERMINAL PETI KEMAS KOJA TERHADAP PENGGUNA JASA BONGKAR MUAT TERKAIT KETERLAMBATAN PELAKSANAAN BONGKAR MUAT/DWELLING TIME DI TERMINAL PETI KEMAS KOJA PELABUHAN TANJUNG PRIOK DALAM RANGKA KELA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP GUGATAN PT. INTERNATIONAL PHOTO SUPPLIES (IPS) MELAWAN PT. MODERN PHOTO Tbk DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP JASA PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UBER DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Tentang Kepastian Hukum Parate Eksekusi Hak Tanggungan Setelah Dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPEMILIKAN SAHAM PT. TELKOMSEL DAM PT,. INDOSAT Tbk OLEH TEMASEK HOLDINGS MELALUI ANAK PERUSAHAANNYA SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (SINGTEL) DAN SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA (STT) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN PENGGUNAAN GENUINE OIL DALAM MASA GARANSI OLEH AGEN TUNGGAL PEMEGANG MEREK SEPEDA MOTOR KEPADA KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG N

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN PEMEGANG HAK TERKAIT MELALUI FUNGSI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF TERHADAP PENGUMUMAN KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU TANPA IZIN OLEH KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR DAN BENTUK PERALIHAN KEPEMILIKAN YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA DALAM DJARUM BLACK INNOVATION AWARD DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR AKIBAT EMITEN YANG MENGALAMI FORCED DELISTING DARI DAFTAR BURSA DI KEGIATAN PASAR MODAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS LABEL PRODUKSI MINUMAN YANG TIDAK JUJUR MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan data pribadi dalam kegiatan promosi melalui undian berhadiah berpedoman kepada hukum perikatan menurut KUH Perdata dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG KONTES LOGO ONLINE DALAM SITUS SRIBU.COM BERDASARKAN UNDANG û UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN OLEH AHLI WARIS PENYANYI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN KEPMENKUMHAM RI NOMOR M.HH-01.H1.07.02 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Distributor Terkait Penjualan Barang Black Market Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH/INVESTOR SEBAGAI PENGGUNA JASA BROKER DALAM PERDAGANGAN VALUTA ASING DI PT. AGRODANA FUTURES DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM ATAS PENURUNAN NILAI SAHAM AKIBAT INFORMASI MENYESATKAN OLEH PEMEGANG SAHAM DIKAITKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA DAN PENERIMA LISENSI DALAM REAL TRADING MONEY ITEM GAME ONLINE DRAGON NEST INA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 200

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA KARAKTER ANIMASI TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPRODUKSI DAN MENJUAL KOSTUM KARAKTER ANIMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PROPINSI JAWA BARAT PASCA DIBERLAKUKANNYA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MOD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL INDONESIA DALAM PERDAGANGAN SAHAM MENGGUNAKAN ONLINE TRADING SYSTEM YANG DITERAPKAN OLEH PERUSAHAAN SEKURITAS DI BURSA EFEK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR M

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA DESAIN GRAFIS YANG TERDAPAT DI JARINGAN INTERNET YANG DIKOMERSILKAN SECARA BEBAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN KOMPOSISI YANG TIDAK SESUAI DENGAN BAHAN YANG DIGUNAKAN PADA PRODUK MAKANAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLIDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KELALAIAN DOKTER DALAM KLINIK PENGOBATAN KOMPLEMENTER-ALTERNATIF YANG TIDAK MEMILIKI IZIN PRAKTEK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM HAL TERJADI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG ATAS NAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM HAL TERJADINYA PENGGABUNGAN INTERNAL PT. UNILEVER INDONESIA Tbk DITINJAU DARI PP NO. 27 TH 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM KASUS BANK LIPPO MENGENAI PROGRAM REKAPITALISASI DENGAN PEMERINTAH PADA TAHUN 1999 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No.1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK DESAIN INDUSTRI PAKAIAN TERKAIT PENGGUNAAN DESAIN INDUSTRI TANPA PERJANJIAN LISENSI OLEH PRODUSEN PAKAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROGRAM KOMPUTER DARI TINDAKAN PERETASAN SISTEM KEAMANAN PADA PONSEL BERBASIS ANDROID BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEKTOR USAHA KECIL SEBAGAI DISTRIBUTOR DALAM MEMASARKAN PRODUK YANG MENGGUNAKAN BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN UNDANG-UNDANG NO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEKTOR USAHA KECIL TAMBAK UDANG DI PROPINSI LAMPUNG AKIBAT PENGENAAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INVESTOR REKSA DANA TIDAK BERIZIN PT ANTABOGA DELTA SEKURITAS DITINJAU DARI UU NO. 8 TH 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BUKU TERHADAP PENGUMUMAN MELALUI PROGRAM GOOGLE BOOKS DIHUBUNGKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KARYA CIPTA LAGU YANG DIUBAH OLEH ORANG LAIN KE DALAM BENTUK NADA DERING (RINGTONE) DITINJAU DARI UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog