Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 06/PDT. SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2018/PN.NIAGA.JKT.PST Tentang Permohonan Pembatalan Perdamaian yang Diajukan oleh PT. Bank ICBC Indonesia Selaku Kreditor Terhadap PT. Sariwangi Agricultural Estate Agency dan Perusahaan Afiliasinya PT. Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MOMERANDUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GENEVA LABORATORIES LIMITED ATAS PENGGUNAAN MEREK BIO-OIL OLEH JEFF. SASARINOV YANG DIJUAL PALSU PADA PLATFORM SHOPEE DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR NOMOR 7/PDT.SUS-BPSK/2019/PN.BSK TERHADAP KASUS PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ATAS KETIDAKABSAHAN WEWENANG DARI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BUKITTINGGI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS DI DALAM PUTUSAN NOMOR 480/PDT/2017/PT.BDG TENTANG KEDUDUKAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG BUKAN MERUPAKAN BADAN HUKUM DALAM PROSES PERKARA DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS PENJUALAN FANART MERCHANDISE YANG MENGGUNAKAN KARAKTER GAMBAR PIHAK LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA APARTEMEN ATAS PENARIKAN BIAYA PENGELOLAAN YANG TIDAK TRANSPARAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS PENJUALAN FANART MERCHANDISE YANG MENGGUNAKAN KARAKTER GAMBAR PIHAK LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA APARTEMEN ATAS PENARIKAN BIAYA PENGELOLAAN YANG TIDAK TRANSPARAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN MENGENAI STATUS ASET KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA MANDIRI GROUP YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT DISERTAI ADANYA SITA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ROYALTI YANG DIPEROLEH PENYANYI COVER VERSION MELALUI PROGRAM YOUTUBE MONETIZE PASCA MELAKUKAN AKTIFITAS MENYANYIKAN ULANG LAGU MILIK ORANG LAIN TANPA IZIN DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TA Lulus Sudah Belum 08-09-2019 21:42 Verifikasi Publish Edit Hapus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatalan Perjanjian Homologasi Oleh Kreditor Ditinjau dari Ketentuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAPPENJUALAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI ONLINEMARKETPLACEBERDASARKANUU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO. 11 TAHUN 2008TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKJo UU NO. 19 TAHUN 2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PT.MITRA KELOLA SELARAS DENGAN PARA PEMILIK UNIT CONDOTEL DI DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN CONDOTEL BRAGA CITYWALK BANDUNG DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN HARTA KEKAYAAN (TRANSFER ASSET) PERSEROAN TERBATAS KEPADA PERSEROAN LAIN DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA “ BEBILUCK ” YANG MENGANDUNG BAKTERI ESCHERICHIA COLI DAN COLIFORMS MELEBIHI AMBANG BATAS DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TEN TANG PANGAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUN GAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PEMBELI KONDOTEL YANG BELUM MENDAPATKAN UNIT KONDOTEL PADA SAAT PENGEMBANG KONDOTEL DINYATAKAN PAILIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUGAAN PRAKTIK JUAL RUGI ( PREDATORY PRICING ) YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI DIHUBUNGKAN DE NGAN UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN YANG BERBAHAYA BAGI KESEHATAN MASYARAKAT DALAM MEMPRODUKSI PANGAN DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM MASA PEMBIAYAAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI HUNIAN LAYAK BAGI PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG KEGIATAN PEMASARAN PRODUK RITEL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PADANG DIKAITKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UU NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG UMKM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR PADA PRODUK PANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS OLEH PEMEGANG SAHAM MELALUI PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA FOTOGRAFI HASIL PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK PADA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBAN GAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO . 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO . PM 180 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGOPERASIAN SISTEM PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG UDARA YANG DILAYANI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 514 K/PDT.SUS - PAILIT/2013, TANGGAL 30 DESEMBER 2013 MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH PT. GALENA SURYA GEMILANG TERHADAP PT. MANDIRI AGUNG JAYA UTAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.723K/PDT.SUS - HKI/2015 MENGENAI ITIKAD TIDAK BAIK DALAM SENGKETA PEMBATALAN MEREK KAPAL API ANTARA PT. SANTOS JAYA ABADI MELAWAN SOEDOMO MERGONOTO DAN PT. KAPAL A PI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GARUT NOMOR 01/PDT.SUS-BPSK/2015/PN.GRT MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN BPSK NOMOR:51/A/BPSK-KOTA.Tsm/XII/2014 KARENA ADANYA PERBEDAAN PENAFSIRAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK DAN PEMEGANG LISENSI SIARAN OLAHRAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA INTERNET TENTANG PENAWARAN KUOTA INTERNET PT TELKOMSEL DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENGGABUNGAN KOPERASI (AMALGAMASI) SEBAGAI LANGKAH MEREVITALISASI KOPERASI DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL BERDASARKAN CISG 1980

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA LAYANAN NETFLIX YANG BELUM BERBAD AN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 20 09 TENTANG PERFILMAN & UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN ATAS RISIKO KECELAKAAN PADA KEGIATAN PARIWISATA YANG BERISIKO TINGGI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KARYA FOTOGRAFI (LANSKAP) SEBAGAI SAMPUL BUKU BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS KEADILAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK EKSKLUSIF ATAS MEREK DALAM KEMITRAAN BISNIS DIKAITKAN DENGAN IKTIKAD BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 MENGENAI PEMBATALAN MEREK PIERRE CARDIN BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH GROUP BAND LAROCCA TERHADAP GROUP BAND ARMADA TERKAIT PENGGANDAAN LAGU PEMILIK HATI TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BUMN BERDASARKAN PERMEN BUMN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BUMN DIHUBUNGKAN DENGAN PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN SMARTPHONE ILEGAL, SMARTPHONE REKONDISI, DAN SMARTPHONE REPLIKA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT SEBAGAI SALAH SATU CARA PEMBAYARAN SURAT UTANG NEGARA DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA MASTER REPURCHASE AGREEMENT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG SURAT UTANG NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ONNY DELIONO SELAKU PEMEGANG SAHAM PT. CAKRA SENGON HARPINDO (PT. CSH) ATAS PEMBUBARAN PT. CSH BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NO. 187/PDT.P/2001/PN.JKT.BAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLA KEMITRAAN WARALABA SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM KAITANNYA DENGAN FUNGSI KOMISARIS INDEPENDEN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP TANGGUNG JAWAB (RESPONSIBILITY) DALAM GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KASUS PENGGELAPAN DANA NASABAH CITIBANK BERDASARKAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRIVATISASI PT. PEGADAIAN (PERSERO) MELALUI METODE PENAWARAN UMUM SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING) DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MA No. 874 K/Pdt.Sus/2012 PADA TANGGAL 21 MEI 2013 MENGENAI SENGKETA HAK CIPTA ATAS LOGO ANTARA PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA (PERPIT) MELAWAN KIKI BARKI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 587 K/PDT.SUS-HKI/2013 TENTANG PELANGGARAN MEREK POP LADY""UTUSAN MA"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013 TENTANG SENGKETA PRODUK HELM INK DAN INX DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SENGKETA MEREK ANTARA YAHOO! INC. DAN HADY HIDAYAT SEBAGAI PEMILIK NAMA DOMAIN WWW.KUDUNYAHOO.COM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS SAKSI NON MUSLIM PADA PROSES PEMBUKTIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog