Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

Menggagas Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Nonberat di Indonesia (Ius Constituendum Menuju Ius Constitutum)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DAN PENERAPAN PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI BATU UJI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Program Legislasi Nasional Dalam Pembnagunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Program Legislasi Nasional Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Program Legislasi Nasional dalam Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Bunga Rampai Hukum Pemerintahan Daerah: Reformulasi dan Rekonstruksi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Persamaan Kedudukan di Depan Hukum dan Pemerintahan : Konsepsi san Implementasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI PENERBITAN PERATURAN DAERAH KOTA KREATIF BEKASI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TUGAS DAN KEDUDUKAN LEMBAGA KEJAKSAAN (KEKUASAAN PENUNTUTAN) SERTA POSISI JAKSA AGUNG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL BERDASARKAN UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PELAKSANAAN PILKADA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

WEWENANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH PERUBAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SIFAT HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MEKANISME PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA INDONESIA NOMOR 102/PUU - VII/2009 TENTANG PENGUJIAN PASAL 28 DAN PASAL 111 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 TENTANG UJI MATERI PASAL 50 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 011-017/PUU-I/2003 MENGENAI PENCABUTAN PASAL 60 G UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEKANISME HARMONISASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT UU NO. 10 TH 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATUTAN PERUNDANG-UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEKANISME PENGISIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 AMANDEMEN KE III

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DI BIDANG PERTANAHAN SETELAH OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN BAGI MANTAN NARAPIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SUATU TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PERANCIS TENTANG PELARANGAN PEMAKAIAN SIMBOL-SIMBOL KEAGAMAAN DALAM KAITANYA DENGAN INSTRUMEN-INSTRUMEN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM UNMISET (UNITED NATIONS MISSION OF SUPPORT IN EAST TIMOR) TERHADAP JENDRAL (PURN) WIRANTO DI DEPAN PANEL KHUSUS UNTUK KEJAHATAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI TIMOR-TIMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG AKIBAT HUKUM JUDISIAL REVIEW UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGASUHAN ANAK AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KESETARAAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA MENURUT KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAEREAH DALAM PENGALOKASIAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KEPADA KLUB SEPAKBOLA PESERTA LIGA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI WEWENANG GUBERNUR DALAM MEMBERIKAN SANKSI KEPADA BUPATI/WALIKOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PUU-IV/2006 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL TERHADAP WEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT SERTA PERILAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PUU-V/2007 TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM PERATURAN DAERAH DAN SINKRONISASINYA DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN PERATURAN MENTERI MENURUT KETENTUAN PASAL 8 AYAT (2) UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERUNDANG -UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSAMAAN HAK WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ETNIS TIONGHOA MELALUI PENGHAPUSAN SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Pekerja Oursourcing Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGARUH PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 MENJADI UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM TERSANGKA BOM BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARANYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSITIONAL JUSTICE DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI AEROCTY DI KABUPATEN MAJALENGKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM FORMAL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASCA AMANDEMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PENGGANTIAN BIAYA OPERASI OLEH SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) TERHADAP KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS) MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA DITINJAU DR UU NO 22 THN 2001 TENTANG MINYAK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Prinsip Persamaan Kedudukan Warganegara Didepan Hukum Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN UPAYA HUKUM PENUNJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN LIBERALISASI SEKTOR PENDIDIKAN DALAM KERANGKA GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES / WTO SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENYELENGGARAAN JASA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENYELESEIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1957 TENTANG PENYELESEIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENT

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog