Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Melakukan Pencabutan Layanan Izin Gangguan di Daerah Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROGRAM SIARAN TELEVISI OLEH LEMBAGA PENYIARAN DALAM PENYEDIAAN TRANSLASI BAHASA ISYARAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGGU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
Penyelesaian sengketa pelanggaran persaingan usaha melalui komisi pengawas Persaingan Usaha

Penyelesaian sengketa pelanggaran persaingan usaha melalui komisi pengawas Persaingan Usaha

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dalam Kasus Pembatasan Tanggung Jawab Pihak Bank Di Dalam Aplikasi Baku Pengiriman Dana (Transfer) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/7PBI/2005

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 244K/TUN/2012 ANTARA PT. MOBILE-8 TELECOM TBK DENGAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MENGENAI BIAYA HAK PENGGUNAAN (BHP) FREKUENSI DITINJAU BERDASARKAN UU NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NOMOR 132/PID.SUS/2013/PN.KRAY MENGENAI MUATAN SIARAN YANG MELANGGAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SPONSOR MINUMAN BERALKOHOL DI SERAGAM 9JERSEY) KLUB PADA PROGRAM SIARAN SEPAK BOLA DI TELEVISI NASIONAL SECARA LANGSUNG BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUISAN PENGADILAN NEGERI KOTA BOGOR NO.222/PID.SUS/2014/PN.BOGOR TERKAIT TINDAKAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM DANGAN MENYIARKAN OKEZONE TV(PT.MNC SKY VISION) BERDASARKAN UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1231 K/Pdt/2010 SENGKETA TENTANG PENDIRIAN BANGUNAN GOLF CLUB HOUSE RESORT DAGO PAKAR ANTARA TEDDY BOENTARAN MELAWAN PT. BANDUNG PAKAR, (Tbk) TERKAIT KOMPETENSI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 384/K/TUN/2011 TERHADAP SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 357/MENKES/SK/R/III/2010 MENGENAI IZIN POLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Camat Dalam Pemberian Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Garut Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Good governance Dan Pelayanan Publik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK PAKAI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILANB TATA USAHA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEJABAT DESA DALAM MEMBUAT SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM KEPADA PT. RAJAWAI CITRA TELEVISI INDONESIA (RCTI) TERHADAP SANKSI YANG DIKELUARKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT (KPIP) BERUPA PENGHENTIAN PENAYANGAN SEMENTARA DAN PERMOHONAN MAAF MATA ACARA SILET ATAS TINDAKANYA YANG TELAH MELA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN TENDER UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION (USO) OLEH BALAI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERDESAAN (BTIP) BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DITINJAU DARI KUHPERDATADAN UNIDROIT PRINCI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA RUMAH SAKIT PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERDA K3 KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pemerintahan daerah kota Bandung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kebijakan penetapan kawasan tanpa rokok berdasarkan perda K3 Kota Bandung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB YURIDIS KEBIJAKAN KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK) TERKAIT BAILOUT TERHADAP BANK CENTURY DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 J.O UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA SENSOR FILM ATAS FILM ARWAH GOYANG KERAWANG YANG MEMUAT PORNOGRAFI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) TERHADAP PENAYANGAN PROGRAM SIARAN IKLAN ROKOK DENGAN MENGGUNAKAN PRODUK FIKTIF PADA JAM YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PROGRAM SIARAN (SPS) KPI PADA LEMBAGA PENYIARAN SWASTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA SEHUBUNGAN DENGAN TAK ADANYA SERVER LOKAL RESEARCH MOTION (RIM) BERDASARKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI STATUS PINJAM PAKAI KAWASAN LINDUNG TERHADAP ALIH FUNGSI MENJADI LAHAN TAMBANG DI KELURAHAN BATU GADANG, SUMATERA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP IZIN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI RIAU BERKAITAN DENGAN PENERAPAN KODE ETIK KEJAKSAAN DI WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI RIAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF DASAR LISTRIK OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 9PLN) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PENERIMA LAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN TERKAIT KEMERDEKAAN PERS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemberi Kuasa Dan Pemilik Kuasa Pertambangan Yang Tidak Sah Yang Terjadi Dalam Sengketa Izin Usaha Pertambangan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Sistem H

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AUDIT INVESTIGASI PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP FRAUD AUDITING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG IKUT SERTA DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN TASIKMALAYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS SENGKETA IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM WILAYAH PERJANJIAN KARYA PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) MILIK PT. ARUTMIN INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN SEBAGAI BENTUK PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PROSES PENYELENGGARAAN REKRUTMEN CPNS TAHUN ANGGARAN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP TENAGA KONTRAK KERJA (TKK) DI DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME YANG SUDAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK REKLAME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HHUKUM SELEKSI TERBUKA CAMAT DAN LURAH DENGAN PEMANFAATAN SISTEM ELEKTRONIK DI PROVINSI DKI JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM DAN PERIZINAN TERHADAP PENGGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI DASAR PENETAPAN KUASA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM DARI REKAYASA FOTO FIGUR PUBLIK YANG MENGANDUNG UNSUR PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DALAM KEWENANGAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ISI SIARAN TV BERLANGGANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENYADAPAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI INDONESIA OLEH AUSTRALIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN PERBINCANGAN INTERAKTIF SECARA DIGITAL (VIDEO CHAT) SEBAGAI MEDIA PORNOGRAFI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014 MELALUI MEDIA TELEVISI PADA LEMBAGA PENYIARAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM SURAT TEGURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TERHADAP PENAYANGAN PROGRAM KUIS KEBANGSAAN OLEH RCTI YANG MENGANDUNG UNSUR KAMPANYE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TAYANGAN PROGRAM REPORTASE INVESTIGASI DI TRANS TV YANG MEMPENGARUHI ANAK BERPERILAKU NEGATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TERHADAP AKUN TWITTER YANG MENDISTRIBUSIKAN TAUTAN MENUJU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERMUATAN PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TERHADAP PERETASAN DOKUMEN ELEKTRONIK TERKAIT PENETAPAN IZIN USAHA KEHUTANAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TINDAKAN PHREAKING TERHADAP PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DAN SISTEM ELEKTRONIK DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog