Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA RI Reg.No. 514 K/PID/2002 TENTANG PEMCEMARAN LINGKUNGAN KARENA KEALPAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TH 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - H. Imamulhadi, S.H.,M.H. - Niko Napolio Nurzugandhi

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 109 PK / PID / 2007 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM YANG DIJATUHI PIDANA LEBIH BERAT DARI PUTUSAN SEMULA

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Wini Erwina Saptiani Rahayu

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 29/PN.B MENGENAI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP IIP WALUYA YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMAL PIDANA PENJARA ANAK

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Nella Sumika Puutri, S.H.,M.H. - Sandra Cecillia

Detail Cantuman XML Detail Cite

MASALAH PEMBUKTIAN PENGGUNAAN SUPLEMEN KESEHATAN YANG MENGANDUNG ZAT PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Adhitia Nugraha - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN (bap) OLEH SAKSI YANG TIDAK HADIR DI MUKA SIDANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 162 JO. PASAL 159 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Antika Insani Kamil - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4-PK/PID/2000, TENTANG PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH IKATAN KELUARGA BESAR LASKAR AMPERA (IKBLA) ARIEF RACHMAN HAKIM SELAKU PIHAK KETIGA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PBB DI

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - Yudi Fitrani

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH WALHI DALAM KASUS PEMBALAKAN LIAR DI KABUPATEN MANDAILING NATAL YANG DILAKUKAN OLEH ADELIN LIS

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - H. Imamulhadi, S.H.,M.H. - Rizky Alifi

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEABSAHAN PERPANJANGAN PENAHANAN TERDAKWA PADA PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK TERDAKWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - Novita Zahrani Gafur

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN YANG MENOLAK MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PENYIDIK MENGENAI SUMBER INFORMASI DALAM PEMBERITAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Kartika Rahmawati - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS ATAS PEMBERITAAN YANG MEMUAT PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MEDIA INTERNET DIKAITKAN DENGAN UU NO. 40 TH 1999 TENTANG PERS DAN U NO. 11 TH 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Erika MAgdalena Chandra, S.H.,M.H. - Tasya Maharani

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS PEMBERI LAYANAN PENGOBATAN TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PASIEN DIHUBUNGKAN DENGAN UU No. 8/1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Dara Rama Illahiya - Hj. Efa Fakhriah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BUKTI PERMULAAN BERUPA LAPORAN INTELIJEN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 198

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Sandhy Handika - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN OLEH KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN DIHIBUNGKAN DENGAN PASAL 98 KUHAP

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - Ruri Naldi

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGAJUAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK TERHADAP JAKSA AGUNG DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Dini Nursukmawati - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENOLAKAN OTOPSI OLEH KELUARGA KORBAN YANG HASIL PEMERIKSAANYA DIPERLUKAN SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN DIHUBNGKAN DENGAN PASAL 222 KUHP

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Andreas Benhur Sumerlan - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGGUNAAN BAHAN PENGAWET BERUPA FORMALIN DAN BORAKS PADA MAKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 7 TH 1996 TENTANG PANGAN

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - I. Tajudin, S.H. - Lincol B.T. Gurning

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA RI Reg.No. 514 K/PID/2002 TENTANG PEMCEMARAN LINGKUNGAN KARENA KEALPAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TH 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 109 PK / PID / 2007 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM YANG DIJATUHI PIDANA LEBIH BERAT DARI PUTUSAN SEMULA

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 29/PN.B MENGENAI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP IIP WALUYA YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMAL PIDANA PENJARA ANAK

MASALAH PEMBUKTIAN PENGGUNAAN SUPLEMEN KESEHATAN YANG MENGANDUNG ZAT PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN (bap) OLEH SAKSI YANG TIDAK HADIR DI MUKA SIDANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 162 JO. PASAL 159 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4-PK/PID/2000, TENTANG PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH IKATAN KELUARGA BESAR LASKAR AMPERA (IKBLA) ARIEF RACHMAN HAKIM SELAKU PIHAK KETIGA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PBB DI

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH WALHI DALAM KASUS PEMBALAKAN LIAR DI KABUPATEN MANDAILING NATAL YANG DILAKUKAN OLEH ADELIN LIS

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEABSAHAN PERPANJANGAN PENAHANAN TERDAKWA PADA PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK TERDAKWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN YANG MENOLAK MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PENYIDIK MENGENAI SUMBER INFORMASI DALAM PEMBERITAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS ATAS PEMBERITAAN YANG MEMUAT PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MEDIA INTERNET DIKAITKAN DENGAN UU NO. 40 TH 1999 TENTANG PERS DAN U NO. 11 TH 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS PEMBERI LAYANAN PENGOBATAN TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PASIEN DIHUBUNGKAN DENGAN UU No. 8/1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BUKTI PERMULAAN BERUPA LAPORAN INTELIJEN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 198

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN OLEH KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN DIHIBUNGKAN DENGAN PASAL 98 KUHAP

PENGAJUAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK TERHADAP JAKSA AGUNG DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PENOLAKAN OTOPSI OLEH KELUARGA KORBAN YANG HASIL PEMERIKSAANYA DIPERLUKAN SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN DIHUBNGKAN DENGAN PASAL 222 KUHP

PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGGUNAAN BAHAN PENGAWET BERUPA FORMALIN DAN BORAKS PADA MAKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 7 TH 1996 TENTANG PANGAN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi