Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Analytical Profiles of Drug Substances (Vol. 22)

Florey, Klaus - Kameni A/P Kalaiselvan

Prosiding seminar nasional peternakan berkelanjutan, Jatinangor 21-22 September 2009: pengembangan sistem produksi dan pemanfaatan sumberdaya lokal untuk kemandirian pangan asal ternak.

Mansyur - Syamsu, Jasmal A. - Abun - Yunasaf, Unang - Tanuwiria, U. Hidayat - Anang, Asep - Taslim - Rachmawan, Obin - Sofyan, Osfar - Wahyuni, Siti - Islami, Romi Zamhir

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN PT SURVEYOR INDONESIA DALAM PENINGKATAN PROMOSI PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH (UU No.22/Tahun 1999)

Deden Suryo R., SH. - Harry Kurniawan - Yayu Rohaya S. A., SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. H. Deddy Gadzali, SH. - Lies Sulistiani, SH., MH. - Wanodyo Sulistyani

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENETAPAN BATAS WILAYAH KEWENANGAN DAERAH DI LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIKAITKAN DENGAN KONVENSI LAUT 1982

Dr. H. Amiruddin A. Imami, SH., MH. - Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, SH., LL.M. - Taufiq Budiman A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Analytical Profiles of Drug Substances (Vol. 22)

Prosiding seminar nasional peternakan berkelanjutan, Jatinangor 21-22 September 2009: pengembangan sistem produksi dan pemanfaatan sumberdaya lokal untuk kemandirian pangan asal ternak.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN PT SURVEYOR INDONESIA DALAM PENINGKATAN PROMOSI PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH (UU No.22/Tahun 1999)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PENETAPAN BATAS WILAYAH KEWENANGAN DAERAH DI LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIKAITKAN DENGAN KONVENSI LAUT 1982

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi