Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

ANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK TERKAIT AKSES ANAK DI MEDIA SOSIAL TERHADAP KEAMANAN, PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2 00 2 TENTA NG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A ndi Fajar Munggaran - Dr. Hj. Sonny Dewi Judiasih , S.H., M.H ., CN - Dr. Hj. Rika Ratna Permata S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN REKLAMASI PANTAI ANCOL JAKARTA DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Amiruddin A. Dajaan Imami - Berliana Friscilia. H. - Suparman A. Diraputra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Praktik merger dan hak pemegang saham minoritas dalam merger perseroan terbatas dihubungkan dengan UU No.1 Th 1995 dan Peraturan Pemerintah No.27 Th. 1998

Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Prof.Dr.H. Ahmad M. Ramli, SH.,MH - Satria A. Putra

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1288.K/PID/2000 TENTANG PENERAPAN SANKSI PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERKARA PEMBUANGAN LIMBAH PENGOLAHAN OLI BEKAS OLEH

Hari Basuki - Sigid Suseno, SH., MH. - Suparman A. Diraputra, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO 734 K/PID/2001 TENTANG PUTUSAN PEMBEBASAN YANG TIDAK MURNI DALAM HAL TINDAK PENIPUAN EX PASAL 374 KUHP JO PASAL 80 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A Pratama Nugraha A - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Lies Sulistiani, S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBATALAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

DANIEL GEFRIN A - Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H. - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN ASAS RETOAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2003 JO. PERPU NO. 1 TAHUN 2002 DAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2003 JO. PERPU NO. 2 TAHUN 2002 TERHADAP PERADILAN KASUS PELEDAKAN BOM DI LEGIAN BALI

A. Kamil Razak - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjadja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM PENGGARAP ATAS TANAH NEGARA (BEKAS EIGENDOM VERPONDING NO. 5552/SISA) BERDASARKAN SURAT GIRIK C NO. 10 PERSIL 7 KELAS D-1 TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HGB NO. 460/SUMUR BATU/1997

Feby Maranta Sukatendel - Hj. Maemunah A. Mustoyo, SH., MH. - Yani Pujiwati., SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PENETAPAN PERPU NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 4 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP KONSERVASI HUTAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Dadang Epi Sukarsa, S.H.,M.H. - H. Amiruddin A. Dajaan Imami, S.H.,M.H. - Lia Herliawati

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERNIKAHAN NAIK RANJANG TURUN RANJANG MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Djanuardi, S.H.,M.H. - Irfan A. El Sa'ud - Sri Dewi Anggraeni, S.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK KARYA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN JO. PERPU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.

H. Amiruddin A. Dajaan Imami, S.H.,M.H - Patulloh - Susilowati Suparto, S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PENENTUAN BATAS LANDAS KONTINEN MENURUT PASAL 76 UNCLOS 1982 DAN DAMPAKNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA

Prof.Dr.Hj. Etty R. Agoes, S.H.,LL.M. - RAHMA MAELANI MERYAM - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT TERPISAH DI INDONESIA DARI PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG û UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dr. Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Hj. Siti Rahayu Hadiman, S.H - VEGA NIDIA A

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PENGATURAN REKLAMASI PANTAI ANCOL JAKARTA DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Praktik merger dan hak pemegang saham minoritas dalam merger perseroan terbatas dihubungkan dengan UU No.1 Th 1995 dan Peraturan Pemerintah No.27 Th. 1998

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1288.K/PID/2000 TENTANG PENERAPAN SANKSI PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERKARA PEMBUANGAN LIMBAH PENGOLAHAN OLI BEKAS OLEH

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO 734 K/PID/2001 TENTANG PUTUSAN PEMBEBASAN YANG TIDAK MURNI DALAM HAL TINDAK PENIPUAN EX PASAL 374 KUHP JO PASAL 80 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

PEMBATALAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

PENERAPAN ASAS RETOAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2003 JO. PERPU NO. 1 TAHUN 2002 DAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2003 JO. PERPU NO. 2 TAHUN 2002 TERHADAP PERADILAN KASUS PELEDAKAN BOM DI LEGIAN BALI

TINDAKAN HUKUM PENGGARAP ATAS TANAH NEGARA (BEKAS EIGENDOM VERPONDING NO. 5552/SISA) BERDASARKAN SURAT GIRIK C NO. 10 PERSIL 7 KELAS D-1 TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HGB NO. 460/SUMUR BATU/1997

IMPLEMENTASI PENETAPAN PERPU NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 4 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP KONSERVASI HUTAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERNIKAHAN NAIK RANJANG TURUN RANJANG MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK KARYA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN JO. PERPU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.

ASPEK HUKUM PENENTUAN BATAS LANDAS KONTINEN MENURUT PASAL 76 UNCLOS 1982 DAN DAMPAKNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA

PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT TERPISAH DI INDONESIA DARI PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG û UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi