Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH DIHUBNGKAN DENGAN KETENTUAN KONVERSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERSEJARAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pengunjung dan pengguna gedung pusat perbelanjaan dari kecelakaan akibat kualitas fasilitas gedung ditinjau dari UU no. 28 tahun 2002 ttg Bangunan gedung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KHUSUSNYA PENDUDUK PESISIR PANTAI DARI DAMPAK PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) BERDASARKAN KONVENSI BASEL 1989

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KARYA CIPTA MOTIF KAIN GREY RAYON BERGARIS BENANG KUNING DIKAITKAN DENGAN HAK MORAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Kedaulatan Negara Di Bidang Informasi Dalam aktivitas Penyadapan Antar Negara Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBELIAN RUMAH DALAM BENTUK BAKU OLEH PRIME PARK RESIDANCE SIDOARJO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN SAMUDRA PASIFIK DARI SAMPAH PLASTIK YANG BERASAL DARI KEGIATAN DI DARATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan terhadap Harkat dan Martabat Manusia menurut KUHP dihubungkan dengan Asas-Asas Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMANFAATAN HAK EKONOMI ATAS SUMBER DAYA GENETIK DI BIDANG INDUSTRI FARMASI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Pengelolaan Kekayaan BUMN Persero Dihubungkan Dengan Sistem Keuangan Negara Dalam Membangun Perekonomian Mencapai Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSYARATAN PERIJINAN DLM PENERAPAN PAJAK HOTEL TERHADAP RUMAH KOS DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS BERLAKUNYA UNITED STATES PUBLIC HEALTH SECURITY AND BIOTERRORISM PREPAREDNESS AND RESPONSE ACT 2002 (BIOTERRORISM ACT) DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN INTERNASIONAL MENGENAI PERDAGANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERNIKAHAN NAIK RANJANG TURUN RANJANG MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DOKTER TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTEK YAN TERJADI PADA UPAYA MEDIS TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KAWASAN LEMBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENDIRIAN BANGUNAN GEDUNG DI ATAS SUNGAI DI KABUPATEN BANDUNG DALAM KAITANNYA DENGAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS REKLAMASI PANTAI SINGAPURA DAN DAMPAKNYA TERHADAP WILAYAH LAUT PERBATASAN INDONESIA-SINGAPURA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN ASURANSI KREDIT DALAM MEMBANTU MENGATASI RISIKO PENGEMBALIAN KREDIT USAHA KECIL DIHUBUNGKAN DENGAN EKSISTENSI USAHA KECIL DALAM DUNIA USAHA MENURUT UU NO. 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN PT SURVEYOR INDONESIA DALAM PENINGKATAN PROMOSI PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH (UU No.22/Tahun 1999)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ABORSI BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP), UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK KARYA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN JO. PERPU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PERALIHAN WEWENANG ORGAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA KURATOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI BERMASALAH DGN MENGGUNAKAN AKAD QARDH PD KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUTTAMWIL TAMZIS CABANG KOTA CIMAHI DITINJAU DR KETENTUAN PERATURAN OJK TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN FATWA DSN TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan dan Pemukiman di Kotamadya Bandung. Dihubungkan Dengan UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman Juncto UU No. 5 Tahun 1960

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN APOTIK ANTARA APOTEKER DENGAN PEMILIK SARANA APOTIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENKES RI NO. 992/MENKES/PER/X/1993 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) TENTANG PENGGUNAAN HUTAN DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA (STUDI DI PT. KALTIM PRIMA COAL)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Rencana Pengembangan Jlan Braga Dihubungkan Dengan UU Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM DARI PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM KASUS PULAU SIPADAN DAN PULAU LIGITAN TERHADAP PENENTUAN BATAS ZONA MARITIM ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENARIKAN DIRI INDONESIA DARI FUND CONVENTION 1971 DALAM KAITANYA DENGAN PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PENCEMARAN LAUT OLEH MINYAK DARI KAPAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akuisisi Saham Dalam Kaitannya Dengan Investasi Asing Pada Perusahaan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AMANDEMEN KONVENSI BASEL 1989 TENTANG PENGAWASAN PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BERBAHAYA DAN PEMBUANGANNYA SERTA IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENERAPAN DOKTRIN UNABLE/UNWILLING DALAM EXTRATERRITORIAL SELF-DEFENSE DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENANGKAPAN IKAN PAUS OLEH MASYARAKAT TRADISIONAL LAMALERA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM REWARD AND PUNISHMENT DLM MENINGKATKAN DISIPLIN PNS DLM PERJALANAN DINAS PD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV.JABAR DIKAITKAN DGN UU RI NO 5 THN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN PP NO 53 THN 2010 TENTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PRADA S.A. MELAWAN FAHMI BABRA TENTANG PENGGUNAAN MEREK PRADA" DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN TRIPS-WTO DAN UU NO. 15 TH 2001 TENTANG MEREK"NALISIS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PRADA S.A

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (BRTI) SEBAGAI REGULATOR DALAM BISNIS DAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA DITINJAU DARI UU NO. 36 TH 1999 TTG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek - aspek Yuridis Terhadap Masalah Kepemilikan satuan Apartemen Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1985 Dikaitkan Dengan Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Internasional Dalam Perlindungan Dan Pelestarian Terumen Karang Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh PT Caletx Pacific Indonesia (CPI) wilayah Riau dikaitkan dengan peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang kegiatan hulu minyak dan gas bumi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PELINDUNGAN TERHADAP PASIEN DALAM PENGELOLAAN DATA REKAM MEDIS ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENENTUAN BATAS LANDAS KONTINEN MENURUT PASAL 76 UNCLOS 1982 DAN DAMPAKNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA NORMALISASI SUNGAI CITARUM DI KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENETAPAN STATUS PARTICULARLY SENSITIVE SEA AREA (PSSA) TERHADAP SELAT MALAKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBUANGAN LIMBAH INDUSTRI PERTAMBANGAN PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM PENATAAN RUANG DALAM PEMBANGUNAN PABRIK PENGOLAHAN SAMPAH DI KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH DI KAMPUNG BOJONG BUAH DESA PANGAUBAN KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog