Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   11   12   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

LARANGAN BAGI SISWI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG HAMIL UNTUK MELANJUTKAN SEKOLAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGANANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM SURAT WASIAT MOERDIONO KEPADA POPPY DHARSONO BERDASARKAN KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR ANTARA SYECH PUJIONO DENGAN LUTFIANA ULFA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM BAGI PT. ALFA SEIRA TERHADAP PENGHENTIAN SEPIHAK DARI PERTAMINA TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN BORONGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM TERHADAP PERKARA NO. 2368/PDT.G/2012/P.A. BANDUNG TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ISTERI TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK ADOPSI UNTUK MEMILIH WALI ORANG TUA YANG BERCERAI DIHUBUNGKAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI OLEH PT JASA RAHARJA TERHADAP AHLI WARIS KORBAN KECELAKAAN PESAWAT YANG BELUM DITEMUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEWARISAN ADAT PADA MASYARAKAT BATAK MENDAILING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN MASYARAKAT PENDATANG (MINANGKABAU) DI KECAMATAN PANYABUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PEWARISAN ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEWARISAN ADAT PADA MASYARAKAT BATAK MENDAILING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN MASYARAKAT PENDATANG (MINANGKABAU) DI KECAMATAN PENYABUNGAN DENGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PEWARISAN ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN DI DESA MLARAS KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIAKIBATKAN PERCERAIAN DARI PERKAWINAN BERBEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANGPEREMPUAN DITINJAU MENURUT HHUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ANAK YANG DIPISAHKAN DARI SALAH SATU ORANG TUA AKIBAT ADANYA PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN ORANG TUA DITINJAU DARI HUKUM KEKELUARGAAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCABUTAN KUASA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI AKIBAT KEKERASAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT ALIRAN KPERCAYAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SUMPAH POCONG DALAM SENGKETA TANAH WARIS ADAT MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SARMAULI SELAKU PENERIMA WARISAN DALAM HAL PEMBAGIAN HARTA WARISAN DENGAN SURAT WASIAT YANG TIDAK DITITIPKAN KE NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 932 KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PATRICIA SEBAGAI ISTRI DARI RENDRA ( SUAMI ) YANG MELAKUKAN PERKAWINAN SIRRI DENGAN DIAN RETNO YANG DISERTAI TINDAKAN PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DIRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ISI PERJANJIAN PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM SEORANG NENEK MENJADI WALI ATAS CUCUNYA KETIKA IBU KANDUNG MASIH HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK WARIS ANAAK PEREMPUAN DI BALI TERHADAP HARTA PENINGGALAN DARI PEWARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4766 K/Pdt/1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN ANAK BAGI ANGGOTA TNI-AD YANG MENIKAH TANPA IJIN ATASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO SURAT KEPUTUSAN KASAD NOMOR SKEP/491/XII/2006 TENTANG NIKAH TALAK CERAI RUJUK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISAHKANNYA PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT ALIRAN ISLAM LIBERAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HARTA PENINGGALAN ELIN SALAM YANG DIKUASAI OLEH ANAKNYA (SENJAYA SALAM) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Waris Anak Perempuan Pada Keraton Kasepuhan Cirebon Dikaitkan dengan Hukum Adat Dan Hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN YAYASAN INDONESIA CONFERENCE ON RELIGION AND PEACE (ICRP) DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak - Hak Dan Perlindungan Hukum ahli Waris Korban Pesawat Terbang Airbus A300-B4 Milik PT. Garuda Indonesia Airways Di Sibolangit Sumatera Utara Yang Memilki Tiket Atas Nama Orang Lain

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDERITA GIZI BURUK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT BATAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak dan kewajiban janda terhadap harta suarang dalam masyarakat adat Minangkabau dihubungkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum adat Minangkabau

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGASUHAN DAN PEMELIHARAAN AAK DI BAWAH UMURV (HADHANAH) YANG DISERAHKAN KEPADA BAPAKNYA YANG DIKAITKAN DENGAN UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERAWINAN DAN KOMPLISASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT, DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN ANTAR SESAMA WARGANEGARA INDONESIA (WNI) YANG BERBEDA AGAMA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK KANDUNG TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA KANDUNG YANG DIKUASAI OLEH IBU TIRI DITINJAU DARI YURISPRUDENSI DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS DARI WANITA YANG KAWIN HAMIL ATAS HARTA PRIA YANG MENGAWINI WANITA TERSEBUT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS JANDA DI KAMPUNG NAGA (GARUT) DALAM KERANGKA HUKUM WARIS DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN YURISPRUDENSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HIBAH HARTA PENINGGALAN ISTRI PERTAMA OLEH SUAMI KEPADA ISTRI KEDUA DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PERAWATAN ANAK YANG LAHIR DARI SEORANG NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INGKAR JANJI KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin di Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAWIN KONTRAK DI WILAYAH PUNCAK BOGOR DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH, CALON PENGANTIN PRIA DIWAKILKAN OLEH LAWYER ATAU KUASA HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keabsahan Suatu Perkawinan Melalui Pemanfatan Media Telekomunikasi Dihubungkan Dengan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 Tanggal 20 April 1990 Mengenai Sahnya Perkawinan Melalui Telepon

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BALI DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERALIH AGAMA TERHADAP PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI DI KODYA DENPASAR DAN DI KABUPATEN TINGKAT II BADUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT BERBEDA JENIS KELAMIN TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKATNYA DITINJAU DARI HUKUM WARIS ADAT BATAK (PATRILINEAL) DAN DAYAK SIMPANG (MATRILINEAL)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT BATAK KARO DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIANDRI DALAM PRAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN NYEBURIN PADA KELUARGA YANG MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   11   12   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog